Persidangan Sengketa Pilkada 2024 di MK Lampung Hampir Rampung: Bawaslu Selesaikan Empat Kabupaten, Siap Hadap

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 21 Jan 2025 - 22:20

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Lampung Suheri menjelaskan bahwa pemeriksaan sengketa pilkada hampir selesai, dengan Bawaslu siap menghadapi pemeriksaan terakhir. -FOTO IST -

Namun, Bawaslu Lampung mencatat sebanyak 83 dugaan pelanggaran kampanye dalam Pilkada di tingkat lain, baik yang berasal dari temuan langsung maupun laporan masyarakat.

“Dari 83 dugaan pelanggaran, sebanyak 62 di antaranya sudah diregistrasi. Rinciannya, 18 merupakan temuan, 44 laporan masyarakat, lima laporan belum diregistrasi, dan 16 lainnya tidak memenuhi syarat registrasi,” paparnya.

Dari data tersebut, Bawaslu telah menyelesaikan sebagian besar kasus, sementara tujuh lainnya masih dalam proses penanganan. Sebanyak 28 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran, sedangkan 27 lainnya tidak memenuhi unsur pelanggaran.

“Tiga kasus yang kami tangani merupakan pelanggaran pidana, dua lainnya pelanggaran administrasi, dan lima termasuk pelanggaran kode etik,” katanya.

Selain itu, ditemukan sembilan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta 15 pelanggaran yang berkaitan dengan hukum lainnya.

Menurut Iskardo, penanganan pelanggaran ini menunjukkan bahwa meski kampanye Pilgub Lampung berlangsung bersih, pengawasan tetap diperlukan di berbagai level untuk menjaga integritas demokrasi. (jen/c1/abd)

persidangan sengketa pilkada 2024 di mk lampung hampir rampung: bawaslu selesaikan empat kabupaten, siap hadap                            bandarlampung – badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung menunggu kabar pendalaman dari mahkamah konstitusi (mk) terkait persidangan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (php kada). 
sidang yang membahas perselisihan di lima kabupaten di lampung ini diperkirakan selesai pada rabu (22/1).
koordinator divisi hukum bawaslu lampung, suheri, menyatakan bahwa proses pemeriksaan untuk empat kabupaten – pesawaran, mesuji, pringsewu, dan tulang bawang – telah selesai. sementara itu, pemeriksaan untuk kabupaten pesisir barat dijadwalkan akan berlangsung pada hari berikutnya.
“hari ini kami telah menyelesaikan pemeriksaan untuk empat kabupaten, yaitu pesawaran, mesuji, pringsewu, dan tulang bawang. besok akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pesisir barat,” jelas suheri pada selasa, (21/1).
suheri juga menambahkan bahwa bawaslu lampung memberikan pendampingan kepada bawaslu kabupaten/kota yang terlibat dalam sengketa, memastikan agar semua keterangan yang disampaikan tetap sesuai dengan dalil yang diajukan oleh pemohon.
“kami mendampingi agar bawaslu kabupaten memberikan keterangan sesuai dengan dalil yang diajukan. semua keterangan disusun berdasarkan fakta dan pengawasan yang ada di lapangan selama pilkada 2024,” ujar suheri.
sebelum sidang dimulai, bawaslu provinsi lampung telah melakukan konsolidasi dengan bawaslu kabupaten/kota yang terlibat dalam sengketa. 
suheri menyatakan bahwa selama sidang, bawaslu hanya menyampaikan keterangan yang sesuai dengan hasil pengawasan di masing-masing kabupaten.
“mekanisme sidang berjalan dengan baik dan kami telah menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” tambahnya.
terkait kelanjutan persidangan, suheri menyebutkan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan mk. “apakah akan ada pendalaman pemeriksaan atau tidak, itu kewenangan mk. kami hanya menunggu keputusan yang akan dikeluarkan pada 13 februari. jika proses berlanjut, sidang dapat berlangsung hingga pertengahan maret,” jelasnya.
sementara itu, ketua divisi hukum kpu lampung, hermansyah, menegaskan bahwa proses lanjutan sidang sepenuhnya menjadi kewenangan hakim mk. 
“mekanisme apakah sidang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan bukti dan saksi atau tidak, sepenuhnya tergantung pada keputusan hakim mk. kami masih menunggu jadwal sidang selanjutnya,” pungkas hermansyah. 
sebelumnya, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri menegaskan sikap netralnya dalam memberikan keterangan pada sidang gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 yang diajukan pemohon di mahkamah konstitusi (mk). 
bawaslu memastikan peran mereka hanya memberikan keterangan terkait materi yang disengketakan, tanpa memihak salah satu pihak.
anggota bawaslu ri totok hariyono menjelaskan bahwa pihaknya bersikap netral sesuai dengan kaidah dan dalil yang diajukan oleh pemohon dalam sengketa pilkada yang tengah disidangkan di mk.
“lalu, dimana posisi bawaslu? bawaslu ini posisinya memberikan keterangan kepada mahkamah. keterangan terhadap apa? terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bawaslu atas dalil-dalil pemohon,” kata totok dalam diskusi publik di media center bawaslu ri, jakarta, selasa (13/01/2025).
ia menambahkan, meskipun bawaslu turut memberikan keterangan, posisi bawaslu tetap netral dan tidak memihak dalam proses hukum. “misalnya, pemohon terhadap termohon, kan termohonnya ini penyelenggara kpu. lalu ada pihak terkait, lalu ada bawaslu. bawaslu dalam posisi netral,” ungkap totok.
totok juga menegaskan bahwa keterangan bawaslu dalam sidang gugatan sengketa pilkada 2024 tidak bertujuan untuk meringankan atau memberatkan termohon, melainkan hanya berdasarkan materi yang dilaporkan oleh pemohon.
“bawaslu tidak dalam posisi meringankan atau memberatkan termohon dalam nilai kpu atau meringankan, memberatkan, menguntungkan pihak terkait. tidak,” tambahnya.
sebagai informasi, mahkamah konstitusi (mk) pada januari 2024 telah melakukan registrasi permohonan sengketa pilkada sebanyak 310 laporan. dari seluruh laporan tersebut, mk telah menyidangkan sebanyak 47 sengketa pilkada hingga saat ini.
sebelumnya badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung mencatat selama pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur (pilgub) lampung, tidak ada catatan pelanggaran atau zero accident yang dilakukan oleh kedua pasangan calon (paslon).
ya, selama masa kampanye, kedua paslon yakni arinal djunaidi-sutono (nomor urut 1) dan rahmat mirzani djausal-jihan nurlela (nomor urut 2) berhasil menjalankan kampanye sesuai aturan yang ditetapkan.
ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar mengatakan selama kampanye, dua paslon tidak ada yang terindikasi melakukan pelanggaran.
’’kampanye pilgub lampung bisa dibilang zero accident. semua pihak menunjukkan ketaatan terhadap regulasi,” kata iskardo, minggu (24/11).
menurutnya, selama kampanye pilgub lampung, para paslon hadir saat acara koordinasi ke bawaslu. sehingga, dirinya menjelaskan terkait hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan.
’’setiap kegiatan kampanye dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pengawas pemilu untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar,” ujarnya.
’’jadi hingga h-3 pemungutan suara, mereka tidak ada pelanggaran kampanye, baik itu temuan dari kami di bawaslu maupun laporan dari masyarakat,” tambahnya.
selama pelaksanaan kampanye, bawaslu lampung bersama jajarannya juga sering menyampaikan ke para paslon, untuk mentaati dan mengikuti aturan yang ada.
hal tersebut dilakukan, karena bawaslu lampung ingin punya warisan yang turun ke generasi mendatang, untuk menciptakan pilkada yang berintegritas, sehingga semua paslon bisa ikuti aturan yang sudah ditetapkan, sehingga lampung minim pelanggaran di pilgub. 
namun, bawaslu lampung mencatat sebanyak 83 dugaan pelanggaran kampanye dalam pilkada di tingkat lain, baik yang berasal dari temuan langsung maupun laporan masyarakat. 
“dari 83 dugaan pelanggaran, sebanyak 62 di antaranya sudah diregistrasi. rinciannya, 18 merupakan temuan, 44 laporan masyarakat, lima laporan belum diregistrasi, dan 16 lainnya tidak memenuhi syarat registrasi,” paparnya.
dari data tersebut, bawaslu telah menyelesaikan sebagian besar kasus, sementara tujuh lainnya masih dalam proses penanganan. sebanyak 28 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran, sedangkan 27 lainnya tidak memenuhi unsur pelanggaran. 
“tiga kasus yang kami tangani merupakan pelanggaran pidana, dua lainnya pelanggaran administrasi, dan lima termasuk pelanggaran kode etik,” katanya. 
selain itu, ditemukan sembilan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (asn) serta 15 pelanggaran yang berkaitan dengan hukum lainnya. 
menurut iskardo, penanganan pelanggaran ini menunjukkan bahwa meski kampanye pilgub lampung berlangsung bersih, pengawasan tetap diperlukan di berbagai level untuk menjaga integritas demokrasi. (jen/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 22 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan