BI Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 5,75 Persen

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 15 Jan 2025 - 21:51

Ilustrasi Bank Indonesia--FOTO ISTIMEWA

Hal itu di antaranya dilakukan dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

Mulai dari mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market.

Kemudian menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Selanjutnya, memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas.

’’Memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar,” pungkas Perry. (jpc/c1)

bi pangkas suku bunga acuan 25 bps jadi 5,75 persen                            jakarta - bank indonesia (bi) memutuskan untuk memangkas bi 7-day reverse repo rate (bi7drr) atau suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. pemangkasan ini sebagaimana diputuskan dalam rapat dewan gubernur (rdg) bank indonesia yang digelar pada 14–15 januari 2025.
’’rapat dewan gubernur (rdg) bank indonesia memutuskan untuk menurunkan bi rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen,” kata gubernur bi perry warjiyo dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, rabu (15/1).
 
perry menjelaskan, keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen. selain itu didorong oleh terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
 
ke depan, kata perry, bank indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental. ’’dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional,” jelasnya.
 
sementara itu, bi memastikan bahwa kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. kebijakan makroprudensial yang longgar ditempuh untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
 
termasuk umkm dan ekonomi hijau, melalui penguatan strategi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (klm) mulai januari 2025, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan.
 
’’khususnya sektor perdagangan dan umkm, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” ungkap perry.
 
lebih lanjut, perry juga membeberkan bahwa arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 
hal itu di antaranya dilakukan dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.
 
mulai dari mengoptimalkan sekuritas rupiah bank indonesia (srbi), sekuritas valas bank indonesia (svbi), dan sukuk valas bank indonesia (suvbi) sebagai instrumen moneter pro-market.
 
kemudian menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. selanjutnya, memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas.
 
’’memperkuat peran primary dealer (pd) untuk meningkatkan transaksi srbi di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar,” pungkas perry. (jpc/c1)