PDIP Kritik Pernyataan KPK soal Indikasi Suap dalam Kasus PAW Maria Lestari

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 12 Jan 2025 - 22:22

NILAI GIRING OPINI: PDIP menilai pernyataan KPK soal indikasi suap PAW Maria Lestari hanya menciptakan isu baru dan menggiring opini publik, sementara kasus lainnya terabaikan. -FOTO DISWAY -

JAKARTA - Juru Bicara PDIP Guntur Romli merespons pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan indikasi suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP Maria Lestari.

Guntur mengkritik pernyataan KPK tersebut, yang dianggapnya justru menambah isu baru dan menggiring opini publik. ’’Alih-alih fokus pada kasus suap yang dituduhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK malah menciptakan isu baru yang tujuannya menggiring opini publik,” ujar Guntur dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (11/1).

Guntur menyayangkan sikap KPK yang menyampaikan informasi berdasarkan dugaan atau asumsi, tanpa adanya bukti yang kuat. “Tak layak KPK mengungkapkan informasi yang hanya didasarkan pada ‘indikasi’, ‘dugaan’, atau ‘asumsi’ tanpa didukung bukti yang jelas,” tambahnya.

Guntur juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya politisasi dan kriminalisasi terhadap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP. Ia berpendapat bahwa KPK terlihat tebang pilih karena kasus PAW tidak hanya melibatkan PDIP, tetapi juga partai-partai lain.

“Kasus PAW tidak hanya ada di PDIP, tetapi juga terjadi di partai lain. Dengan hanya menyoroti kasus PAW di PDIP, ini menunjukkan adanya ‘tebang pilih’ dari KPK,” kata Guntur.

Lebih lanjut, Guntur mengungkapkan bahwa pernyataan KPK terkait dugaan keterlibatan Maria Lestari dalam PAW terkesan sebagai upaya pengalihan isu. Ia mencatat bahwa saat ini terdapat laporan yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam nominasi sebagai finalis “Terkorup 2024” dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurut Guntur, KPK seharusnya fokus pada isu-isu besar ini.

“Ini jelas pengalihan isu. Laporan masyarakat yang melibatkan Jokowi dan keluarganya terkait dugaan korupsi dan pencucian uang semakin marak, apalagi setelah OCCRP mengumumkan Jokowi sebagai finalis terkorup,” ujarnya.

Sementara itu, KPK terus mendalami dugaan kejanggalan dalam pelantikan Maria Lestari sebagai anggota DPR pada 2019. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pola terpilihnya Maria Lestari sebagai wakil rakyat dianggap mirip dengan pola yang ditemukan dalam kasus Harun Masiku.

“Kami sedang menyelidiki pola yang mirip dengan yang terjadi pada Harun Masiku,” ujar Asep pada Sabtu, 11 Januari 2025. (disway/c1/abd)

pdip kritik pernyataan kpk soal indikasi suap dalam kasus paw maria lestari                            jakarta - juru bicara pdip guntur romli merespons pernyataan komisi pemberantasan korupsi (kpk) terkait dugaan indikasi suap dalam proses pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr fraksi pdip maria lestari. 
guntur mengkritik pernyataan kpk tersebut, yang dianggapnya justru menambah isu baru dan menggiring opini publik. ’’alih-alih fokus pada kasus suap yang dituduhkan kepada sekjen pdip hasto kristiyanto, kpk malah menciptakan isu baru yang tujuannya menggiring opini publik,” ujar guntur dalam keterangan tertulisnya pada sabtu (11/1).
guntur menyayangkan sikap kpk yang menyampaikan informasi berdasarkan dugaan atau asumsi, tanpa adanya bukti yang kuat. “tak layak kpk mengungkapkan informasi yang hanya didasarkan pada ‘indikasi’, ‘dugaan’, atau ‘asumsi’ tanpa didukung bukti yang jelas,” tambahnya.
guntur juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya politisasi dan kriminalisasi terhadap hasto kristiyanto, sekjen pdip. ia berpendapat bahwa kpk terlihat tebang pilih karena kasus paw tidak hanya melibatkan pdip, tetapi juga partai-partai lain.
“kasus paw tidak hanya ada di pdip, tetapi juga terjadi di partai lain. dengan hanya menyoroti kasus paw di pdip, ini menunjukkan adanya ‘tebang pilih’ dari kpk,” kata guntur.
lebih lanjut, guntur mengungkapkan bahwa pernyataan kpk terkait dugaan keterlibatan maria lestari dalam paw terkesan sebagai upaya pengalihan isu. ia mencatat bahwa saat ini terdapat laporan yang melibatkan presiden joko widodo (jokowi) yang masuk dalam nominasi sebagai finalis “terkorup 2024” dari organized crime and corruption reporting project (occrp). menurut guntur, kpk seharusnya fokus pada isu-isu besar ini.
“ini jelas pengalihan isu. laporan masyarakat yang melibatkan jokowi dan keluarganya terkait dugaan korupsi dan pencucian uang semakin marak, apalagi setelah occrp mengumumkan jokowi sebagai finalis terkorup,” ujarnya.
sementara itu, kpk terus mendalami dugaan kejanggalan dalam pelantikan maria lestari sebagai anggota dpr pada 2019. direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, menjelaskan bahwa pola terpilihnya maria lestari sebagai wakil rakyat dianggap mirip dengan pola yang ditemukan dalam kasus harun masiku.
“kami sedang menyelidiki pola yang mirip dengan yang terjadi pada harun masiku,” ujar asep pada sabtu, 11 januari 2025. (disway/c1/abd)

Tag

Share