Maksimalkan Pelayanan Berbasis Website SPBE

maksimalkan pelayanan berbasis website spbe tindak lanjut predikat spbe kurang bandarlampung – pemerintah kota bandarlampung mengklaim sudah meneruskan pada perangkat kecamatan untuk meng-update website terkini menindaklanjuti predikat sistem pemerintah berbasis elektronik (spbe) kurang. hal ini diungkapkan plt. kepala diskominfotik bandarlampung dirmansyah.  disebutkan, pihaknya telah mengupayakan sosialisasi kepada 20 kecamatan guna memaksimalkan pelayanan berbasis website spbe. ’’kami sudah melakukan sosialisasi kepada camat dan lurah serta admin opd untuk mengaktifkan kembali website. kalau sekarang website di tingkat kecamatan sudah ada, tetapi belum begitu aktif," kata dirmansyah. dengan pengaktifan website pelayanan tersebut, dirmansyah menyatakan pihaknya menargetkan semua jaringan akan optimal bahkan bisa diakses menggunakan ponsel genggam saja. ’’kita aktifkan kembali, targetnya 2024 semua sudah aktif sehingga bisa diakses dengan smartphone," ujar dirmansyah. saat ditanya apa penyebab atau kendala pemkot bandarlampung sehingga mendapatkan predikat spbe kurang 2023 ini, dirmansyah menyebut jumlah sdm-lah menjadi salah satu faktor penyebabnya. ’’kita mau menerapkan spbe secara paripurna dimulai dengan aplikasi srikandi. yaitu aplikasi kearsipan ini untuk memudahkan dalam surat menyurat. misalnya, menggunakan tanda tangan elektronik," ucap dirmansyah. di lingkungan pemkot bandarlampung, kata dirmansyah, baru beberapa opd yang telah menerapkan tanda tangan elektronik. "dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) serta dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) bandarlampung. dan yang baru mau mengajukan tanda tangan elektronik itu badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd)," ungkap dirmansyah seraya berharap spbe bandarlampung menjadi baik pada 2024.       sebelumnya diberitakan, wali kota bandarlampung eva dwiana memberi tanggapan terkait spbe yang kini tengah berpredikat kurang. bunda eva menyebut jika hal itu bukan rendah, tapi kini pihaknya tengah berada pada fase penyesuaian tim it guna memaksimalkan pelayanan pada setiap opd di bawah binaannya. "bukan rendah. kalau masalah it kita sudah punya. semua dinas sudah punya. hanya kita belum menyosialisasikannya. dengan sosialisasi kemarin akan aktif di dinas-dinas di bidangnya," katanya, jumat (24/11). menurut bunda eva, selain sosialisasi pihaknya kini tengah mempersiapkan tenaga it setiap opd untuk melakuka  pelatihan. "kita juga dalam waktu dekat ini bakal memberikan pelatihan khusus di bidangnya untuk para it di setiap dinas," ungkapnya. dengan begitu, para tenaga it yang dimiliki pemkot bandarlampung akan mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai teknologi-teknologi terbarukan dengan harapan bisa menerapkan dan membuat pelayanan lebih baik lagi.  ’’kita berikan pelajaran khusus untuk perkembangan teknologi di bandarlampung, insya allah bisa naik, harus semangat," ungkap bunda eva.   diketahui tim asessor eksternal spbe kemenpan rb mendata dalam dua tahun belakang ini spbe bandarlampung predikat kurang. ketua tim  spbe kemenpan rb prof. syopiansyah jaya putra menyatakan adanya spbe ditujukan tidak lain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkulitas dan terpercaya.  ’’hasil evaluasi 2021, indeks spbe bandarlampung hanya 1,2 dengan predikat kurang," kata prof. syopiansyah. hasil diatas dinilai masih kalah dengan data yang dimiliki  pringsewu dengan indeks 2,03 masuk predikat cukup, waykanan 2,1 predikat cukup, dan matro 2,14 predikat cukup.  "sementara hasil evaluasi 2022, spbe bandarlampung mengalami naik sedikit namun masih memperoleh predikat kurang dengan indeks 1,53," ujar prof. syopiansyah. dengan begitu, bandarlampung berada di posisi kedua terbawah setelah tanggumus (1,03) di antara 15 kabupaten/kota di provinsi lampung.  "bila dirinci, spbe bandarlampung memperoleh nilai 2 untuk domain kebijakan, domain tatakelola 1, domain manajemen 1, domain layanan 1,88. nilai ini didapat dari indikator domain kebijakan terdiri atas arsitektur spbe, peta rencana spbe, manajemen data, dan pembangunan aplikasi spbe," terang prof. syopiansyah. termasuk pada  pelayanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit tik dan tim koordinasi spbe.  terakhir terkait domain tata kelola ada empat komponen, yakni arsitektur spbe, peta rencana spbe, rencana dan anggaran spbe, serta inovasi proses bisnis. di mana domain layanan terdiri dari layanan perencanaan, penganggaran, keungan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis.       "juga pengelolaan barang milik negara dan daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi dan lainnya,” ungkap prof. syopiansyah. (mel/c1/ful)  

Tag

• # predikat kurang
• # spbe
• # bandarlampung

Share

• 
• 
• 
• 
•