DPRD Lampung Bentuk Pansus Tata Niaga Singkong

BANDARLAMPUNG – Persoalan singkong di Lampung tampaknya terus terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Lampung resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong.

Ketua Pansus Tata Niaga Singkong Mikdar Ilyas menyampaikan bahwa pansus ini bertujuan menciptakan solusi yang menguntungkan bagi petani serta pengusaha.

’’Kami ingin memberikan kepastian bahwa petani singkong mendapatkan pupuk subsidi dan harga singkong yang pantas. Begitu juga dengan pengusaha, kami ingin mereka bertahan dan bisa meningkatkan usaha mereka,” ungkap Mikdar, Selasa (7/1).

BACA JUGA:Korupsi Rp394 Juta, Mantan Kakam Dituntut 5 Tahun 

Sebagai langkah awal, sambung Mikdar, pansus menunjuk tiga tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang hukum, tata niaga dan pertanian. ’’Ketiga ahli itu yakni Angga Lana (hukum), Helmi (tata niaga singkong), dan Prof. Abas (pertanian),” ujarnya.

Ia menyebut tugas dari para ahli itu adalah mengumpulkan bahan-bahan sesuai bidang masing-masing. Nantinya, bahan-bahan itu menjadi rujukan dalam pembahasan di Pansus Tata Niaga Singkong.

Kemudian tenaga ahli ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis termasuk terkait kebijakan impor tepung yang disebut salah satu faktor penghambat naiknya harga singkong.

’’Dalam waktu dekat, kami tim pansus menjadwalkan kunjungan kerja ke empat kabupaten, yakni Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, dan Lampung Timur,” ungkapnya.

Menurutnya, kunjungan tersebut juga akan mencakup dialog langsung dengan petani dan pengusaha untuk memahami kondisi di lapangan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang mampu mengakomodasi semua pihak.

’’Hasil akhir pembahasan pansus ini, kami berharap berupa rekomendasi konkret yang mampu menciptakan tata niaga singkong yang adil,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, mulai 24 Desember 2024, harga singkong minimal Rp1.400 per kg dengan rafaksi 15 persen.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi usai mengikuti rapat koordinasi bersama pengusaha hingga petani singkong yang dipimpin Pj. Gubernur Lampung Samsudin pada Senin, 23 Desember 2024, di ruang rapat utama gubernur.

Wahrul mengatakan Pj. Gubernur Samsudin telah memimpin rapat tersebut dengan khidmat dan bijak sehingga rapat berjalan lancar. Juga diperoleh keputusan bersama.

”Baik dari para pengusaha tapioka, petani singkong, akademisi. Forum tadi berjalan lancar. Alhamdulillah sudah kita putuskan bersama, disepakati, dan sudah ditandatangani,” ujar Wahrul.