MK Hapus Presidential Threshold

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:47

Radar Lampung Baca Koran--

mk hapus presidential threshold                            bandarlampung - mahkamah konstitusi (mk) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan atau presidential threshold 20 persen. sehingga, setiap partai bisa mencalonkan presiden/wakil presiden saat pemilu yang akan datang.
presidential threshold adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di dpr atau persentase raihan suara bagi partai atau gabungan partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
dengan aturan itu, partai atau gabungan partai harus memiliki jumlah suara 20 persen di dpr supaya bisa mendaftarkan presiden dan wakil presiden ke kpu.
mk menghapus presidential threshold setelah menerima gugatan perkara nomor 62/puu-xxii/2024 yang diajukan oleh enika maya oktavia, rizki maulana syafei, faisal nasirul haq, dan tsalis khoirul fatna.
dalam gugatannya, mereka menggugat pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu karena bertentangan dengan undang-undang dasar (uud) 1945.
mk memutuskan menghapus presidential threshold karena aturan ini dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. selain itu, aturan tersebut juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan uud 1945.
baca juga:waspada! lima kosmetik berbahaya beredar di lampung
dalam putusannya, mk juga mempertimbangkan pemilihan presiden (pilpres) yang berjalan selama ini didominasi partai peserta pemilu tertentu.
mk berpandangan hal tersebut berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). 
jika presidential threshold dipertahankan, mk khawatir muncul kecenderungan pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon. 
selain itu, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi atau terbelah karena hanya ada dua pasangan calon yang maju pilpres. ada juga kemungkinan pilpres diikuti oleh calon tunggal, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada).
dalam hal ini, pengamat politik universitas muhammadiyah lampung (uml) candrawansyah menyampaikan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) adalah syarat minimal dukungan partai politik atau koalisi partai politik di parlemen untuk mencalonkan seorang presiden dan wakil presiden. 
baca juga:tahun ini , bbpom bandar lampung bakal kaji 859 produk sertifikasi 
’’ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini telah lama menjadi perdebatan dalam sistem politik indonesia,” ujarnya, jumat (3/1).
menurutnya, penyampaian mk yang menyebutkan bahwa norma pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109), bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
“tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tentu sangat berarti bagi partai politik dan tokoh-tokoh bangsa untuk berkompetisi dalam membangun bangsa,” katanya.
tentunya, dengan putusan mk 62/puu-xxii/2024 tersebut membawa angin surga bagi semua partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. “serta memberikan banyak pilihan kepada rakyat dalam menentukan siapa calon yang terbaik dari para pasangan calon nanti,” tambahnya.
namun, lanjut dia, meskipun peluang terbuka tantangan berikutnya adalah keberanian dan keinginan partai politik di dalam mempersiapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2029-2034. 
“masih ada waktu lama dalam mempersiapkan kader partai terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa, bukan malah berkoalisi untuk mengusulkan kader partai lain dalam pencalonan,” ucapnya. 
ia juga mengapresiasi, bahwa mk telah memberikan hak politik warga negara untuk memilih calon yang berkualitas. “hanya menunggu calon terbaik yang diusung oleh partai,” jelasnya. 
menurutnya, mk juga menilai bahwa tersedianya cukup banyak alternatif pasangan calon yang beragam dapat dipahami sebagai upaya keselamatan rakyat.
“tidak seperti pemilu-pemilu sebelum yang minim calon dan harus mendapatkan dukungan partai 20℅ minimal kursi dpr ri atau 25℅ suara partai secara nasional,” tutupnya. 
terpisah, putusan mk tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari anggota dprd lampung.
baca juga:aliansi lampung melawan tolak kenaikan ppn 12%
sekretaris komisi iii dprd lampung ikhwan fadil ibrahim menilai putusan mk mengenai ambang batas pencalonan presiden memberikan banyak pilihan pemimpin kepada rakyat.
’’ini terobosan demokrasi dan ikhtiar memberikan pilihan kepemimpinan yang semakin banyak untuk rakyat. putusan mk yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden bisa berkontribusi bagi perkembangan demokrasi di indonesia,” ujarnya.
dia menyebut indonesia memiliki banyak calon pemimpin nasional yang layak diandalkan untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden namun terkendala akibat urusan kepartaian.
’’makanya, saya berharap semua pihak dapat duduk bersama merumuskan sistem pemilihan presiden ke depan pascaputusan mk tersebut untuk mengupayakan seluruh rakyat memiliki hak sama untuk mencalonkan maupun dicalonkan,” ucapnya.
hal yang sama disampaikan sekretaris komisi ii dprd lampung aribun sayunis yang mengatakan setiap partai politik berkesempatan mengajukan capres-cawapres masing-masing pada pemilu presiden atau pilpres.
tidak harus berkoalisi lagi untuk mencapai ambang batas seperti pada pilpres-pilpres sebelumnya. menurutnya, bagi partai-partai nonparlemen ini juga sebuah angin segar.
’’saya berharap keputusan ini membawa perubahan positif dalam sistem politik indonesia. saya juga mengingatkan bahwa dengan penghapusan threshold, partai-partai politik harus lebih bertanggung jawab dalam mengusung calon presiden,” pungkasnya. (jen/c1/yud)