PDI Perjuangan Respons Pernyataan Effendi Simbolon yang Minta Megawati Mundur
Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Effendi Simbolon terkait permintaan agar Megawati mundur sebagai Ketua Umum PDIP. -FOTO DISWAY-
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengkritik pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP.
Menurut Andreas, langkah tersebut tidak tepat dan mengingatkan agar Effendi tidak sekadar menjadi alat politik bagi Presiden Joko Widodo.
Andreas menyarankan agar Effendi tidak hanya menjadi “corong” Jokowi, setelah Effendi mengungkapkan kritiknya menyusul penetapan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
“Semoga Effendi Simbolon tidak semurah itu hanya jadi corong Jokowi,” ujar Andreas dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 9 Januari 2025.
Selain itu, Andreas juga mempertanyakan kemampuan Effendi dalam memberikan kritik terhadap PDIP, mengingat Effendi adalah seorang mantan politikus partai yang baru-baru ini bertemu dengan Presiden Jokowi di Solo.
Andreas juga menekankan bahwa Effendi tidak memiliki posisi yang tepat untuk mengomentari urusan internal PDIP.
Pada kesempatan sebelumnya, Effendi Simbolon yang dipecat dari PDIP mengungkapkan rasa prihatin terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka. Ia menilai peristiwa ini sebagai pukulan besar bagi PDIP, partai yang pernah ia bela selama bertahun-tahun.
“Ini adalah petaka besar bagi partai, sangat disayangkan. Saya merasa prihatin,” ungkap Effendi, saat ditemui di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.
Effendi juga mengusulkan pembaruan besar dalam struktur kepemimpinan PDIP, tidak hanya pada level Sekretaris Jenderal, tetapi juga pada posisi Ketua Umum yang saat ini dijabat oleh Megawati. Ia menilai sudah saatnya ada pembaruan total dalam kepemimpinan partai.
“Semua harus diperbarui, mungkin termasuk Ketua Umumnya. Ini sudah saatnya dilakukan pembaruan yang total, karena situasi ini sangat fatal,” tegas Effendi.
Menurutnya, sebuah partai politik seharusnya tidak dimiliki oleh perorangan dan setiap keputusan kepemimpinan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai langkah pertanggungjawaban atas situasi ini, Effendi menegaskan bahwa Megawati harus mengundurkan diri dari jabatannya.
“Partai ini bukan milik pribadi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum ini, Megawati harus mundur, seperti yang dilakukan Perdana Menteri Kanada yang mundur hanya karena sebuah isu kecil,” ujar Effendi.
Kritikan ini menambah ketegangan di internal PDIP yang tengah menghadapi proses hukum terhadap beberapa anggotanya. (jpc/c1/abd)