Bawaslu Provinsi Lampung Siap Hadapi Potensi Gugatan Hasil Pilkada 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 01 Jan 2025 - 16:31

Bawaslu Provinsi Lampung siap memberikan keterangan sesuai petunjuk teknis dalam menghadapi gugatan hasil Pilkada 2024 di lima kabupaten, dengan menjaga integritas dan kredibilitas lembaga.-FOTO IST-

BANDAR LAMPUNG, RADAR LAMPUNG - Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan kesiapan menghadapi potensi gugatan hasil Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, menegaskan bahwa Bawaslu Lampung berkomitmen memastikan setiap keterangan yang disusun sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bawaslu RI.

Pernyataan ini disampaikan Suheri dalam kegiatan review persiapan yang diinisiasi oleh Bawaslu RI.

"Prinsipnya, Bawaslu Lampung siap menghadapi permohonan gugatan di lima kabupaten, yaitu Mesuji, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, dan Pesisir Barat. Kami akan hadir sebagai pemberi keterangan dengan bahan awal yang telah dirangkum dan disesuaikan dengan laporan hasil pengawasan," ujar Suheri pada Senin (30/12).

Untuk memastikan kelancaran proses, Suheri juga menguraikan jadwal dan tahapan penanganan perselisihan hasil Pilkada 2024.

1. 27 November - 16 Desember 2024: Penetapan perolehan suara

2. 27 November - 18 Desember 2024: Pengajuan permohonan oleh pemohon

3. 7 November - 20 Desember 2024: Perbaikan permohonan

4. 23 Desember - 2 Januari 2025: Pemeriksaan kelengkapan

5. 3 Januari 2025: Pencatatan dalam e-BRPK dan penertiban e-ARPK

6. 3-6 Januari 2025: Penyampaian e-ARPK kepada pemohon, salinan permohonan kepada termohon, Bawaslu, dan pengajuan permohonan sebagai pihak terkait

7. 6-14 Januari 2025: Penetapan sebagai pihak terkait

8. 8-16 Januari 2025: Pemeriksaan pendahuluan

bawaslu provinsi lampung siap hadapi potensi gugatan hasil pilkada 2024                            bandar lampung, radar lampung - bawaslu provinsi lampung menyatakan kesiapan menghadapi potensi gugatan hasil pilkada 2024.
anggota bawaslu provinsi lampung, suheri, menegaskan bahwa bawaslu lampung berkomitmen memastikan setiap keterangan yang disusun sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh bawaslu ri.
pernyataan ini disampaikan suheri dalam kegiatan review persiapan yang diinisiasi oleh bawaslu ri.
"prinsipnya, bawaslu lampung siap menghadapi permohonan gugatan di lima kabupaten, yaitu mesuji, tulang bawang, pesawaran, pringsewu, dan pesisir barat. kami akan hadir sebagai pemberi keterangan dengan bahan awal yang telah dirangkum dan disesuaikan dengan laporan hasil pengawasan," ujar suheri pada senin (30/12).
baca juga:ketua bawaslu minta gakkumdu revisi hukum acara pemilu dan pilkada
untuk memastikan kelancaran proses, suheri juga menguraikan jadwal dan tahapan penanganan perselisihan hasil pilkada 2024. 
1. 27 november - 16 desember 2024: penetapan perolehan suara
2. 27 november - 18 desember 2024: pengajuan permohonan oleh pemohon
3. 7 november - 20 desember 2024: perbaikan permohonan
4. 23 desember - 2 januari 2025: pemeriksaan kelengkapan
5. 3 januari 2025: pencatatan dalam e-brpk dan penertiban e-arpk
6. 3-6 januari 2025: penyampaian e-arpk kepada pemohon, salinan permohonan kepada termohon, bawaslu, dan pengajuan permohonan sebagai pihak terkait
7. 6-14 januari 2025: penetapan sebagai pihak terkait
8. 8-16 januari 2025: pemeriksaan pendahuluan
9. 16 januari - 3 februari 2025: pengajuan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu
10. 17 januari - 4 februari 2025: pemeriksaan persidangan
11. 5-10 februari 2025: rapat permusyawaratan hakim
12. 11-13 februari 2025: pengucapan putusan/ketetapan
13. 11-15 februari 2025: penyerahan atau penyampaian salinan putusan/ketetapan
baca juga:ketua bawaslu tak setuju lembaganya diubah menjadi ad hoc, sebut akan ganggu kinerja pemilu
14. 14-28 februari 2025: pemeriksaan persidangan lanjutan
15. 3-6 maret 2025: rapat permusyawaratan hakim
16. 7-11 maret 2025: pengucapan putusan/ketetapan
17. 7-13 maret 2025: penyerahan atau penyampaian salinan putusan/ketetapan
"jadwal ini bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan proses hukum," jelas suheri.
dalam kesempatan yang sama, anggota bawaslu lampung, ahmad qohar, menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga integritas lembaga dengan menyusun keterangan yang berbasis pada fakta hasil pengawasan.
"keterangan yang kami berikan harus mampu menjawab pokok persoalan dengan jelas dan tegas, karena ini menyangkut kredibilitas bawaslu dalam proses hukum. kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran di tingkat kabupaten untuk memastikan data yang diberikan lengkap dan akurat," kata ahmad qohar.
sementara itu, hamid badrul munir mengingatkan pentingnya kerja sama antar semua pihak dalam menghadapi gugatan tersebut. ia mengapresiasi peran aktif tim di setiap kabupaten yang terus memantau perkembangan situasi.
"kesiapan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga mental. semua jajaran, dari tingkat provinsi hingga kabupaten, harus solid dalam menghadapi gugatan, sehingga proses ini dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas hamid. (bwl/abd)