Dilema Bantuan Beras dan Program Diversifikasi Pangan

Reporter: |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 27 Dec 2024 - 22:16

ILUSTRASI Dilema Bantuan Beras dan Program Diversifikasi Pangan. -Maulana Pamuji Gusti/Harian Disway-

Beberapa hal perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras dan mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan swasembada pangan.

Pertama, meningkatkan produksi beras nasional melalui program pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan seperti program food state, perbaikan irigasi pertanian, subsidi input pertanian, penciptaan lapangan kerja di perdesaan untuk menjaga ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian, teknologi pertanian untuk menghemat tenaga kerja manusia, dan lain-lain.

Kedua, memperkuat program diversifikasi pangan nonberas.

Ketiga, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat penerima perlu disesuaikan dengan makanan pokok di daerahnya yang nilainya setara dengan harga beras agar produksi pangan nonberas dapat dikonsumsi.

Keempat, mengurangi impor bahan pangan untuk menjaga keamanan pangan dalam negeri, menghemat devisa, dan mengantisipasi apabila negara pengimpor beras terjadi bencana atau konflik sehingga berpotensi menghentikan pasokan pangan.

Kelima, menjaga stabilitas harga pangan. Juga, program peningkatan produksi pangan dalam negeri yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. (hariandisway)

*) Rustinsyah adalah guru besar antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Airlangga.

dilema bantuan beras dan program diversifikasi pangan                            oleh: rustinsyah*
pemerintah indonesia merencanakan paket kebijakan ekonomi pada 2025 yang prorakyat. namun, jangan sampai kebijakan tersebut justru mematikan kreativitas rakyat.  
salah satu paket kebijakan ekonomi yang direncanakan pemerintah adalah bantuan pangan beras. program tersebut membawa angin segar bagi masyarakat penerima bantuan akan terpenuhinya kebutuhan pangan, terutama beras. 
namun, apabila bantuan itu diberikan kepada seluruh takyat yang mengonsumsi beras dan nonberas, bisa memunculkan masalah baru. contoh, terjadi perubahan pola konsumsi pangan dari nonberas ke beras. 
warga masyarakat yang biasa memproduksi bahan pangan nonberas (ketela, jagung,  sagu, dan lain-lain) akan kehilangan konsumen sehingga dapat menghambat program diversifikasi pangan sebagai salah satu strategi menjaga ketahanan pangan. 
pada januari dan februari 2025, pemerintah akan menggelontorkan paket bantuan pangan beras rakyat untuk penerima bantuan pangan (pbp). seperti dikatakan kepala badan pangan nasional (national food agency/nfa), bantuan pangan berupa paket beras merupakan kelanjutan dari program bantuan pangan beras pada 2024. 
bantuan pangan itu merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi per 1 januari 2025. bantuan pangan beras tersebut akan digelontorkan pada januari-februari untuk 16 juta orang penerima bantuan pangan (pbp). setiap pbp akan mendapatkan 10 kg beras. maka, diperlukan 160 juta kilogram beras atau 160 ribu ton beras per bulan atau 1,92 juta ton beras per tahun.
sedangkan kondisi luas dan produksi pangan nasional adalah luas panen padi pada 2024 diperkirakan sekitar 10,05 juta hektare dengan produksi padi pada 2024 diperkirakan 52,66 juta ton gabah kering giling (gkg), mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton gkg atau 2,45 persen jika dibandingkan dengan produksi padi pada 2023 yang sebesar 53,98 juta ton gkg. 
jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi sepanjang januari–september 2024 diperkirakan setara dengan 24,94 juta ton beras. sementara itu, potensi produksi beras bulan oktober–desember 2024 ialah 5,41 juta ton. 
dengan demikian, produksi beras nasional pada 2024 diperkirakan sebanyak 31 juta ton beras. kebutuhan beras untuk penerima bantuan sebanyak 160 ribu ton beras per bulan atau 1,92 juta ton beras per tahun untuk 16 juta penerima bantuan.
sedangkan penduduk indonesia pada desember 2024 berjumlah kurang lebih 281 juta dengan rata-rata kebutuhan konsumsi beras per bulan adalah 2,55 sampai dengan 2,56 juta ton. maka, kebutuhan konsumsi beras per tahun adalah kurang lebih 30,72 juta ton beras. 
pada saat ini, untuk mencukupi kebutuhan beras, pada november dan desember, indonesia mengimpor 3,85 juta ton beras. kebergantungan bahan pangan beras terhadap impor tentu menghadapi risiko.
misalnya, bila terjadi bencana, konflik, atau pandemi, musim kering yang panjang di negara-negara pengimpor beras, mereka akan menghentikan pasokannya dan lebih mementingkan kebutuhan negaranya. 
oleh karena itu, program peningkatan produksi pangan terus diperjuangkan dan program diversifikasi pangan nonberas terus dilanjutkan untuk mewujudkan  swasembada pangan.  
 
program diversikasi pangan  
saat ini program kementerian pertanian (kementan) mengembangkan  diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal yang fokus kepada satu komoditas utama per provinsi. 
program diversifikasi pangan satu provinsi satu komoditas itu perlu dievaluasi karena dalam satu provinsi bisa terdiri atas beragam ekosistem yang berpotensi menghasilkan beragam produk pangan.
untuk itu, pemerintah perlu mendukung melalui program dan kebijakan daerah penghasil produk pangan nonberas dan menjaga pola konsumsinya. yang dikhawatirkan, daerah produsen pangan nonberas mengalami perubahan dalam mengonsumsi bahan pangannya. 
ketersediaan pangan beras dan/atau nonberas sebagai representasi salah satu wujud ketahanan pangan.  
pola diversifikasi pangan diperlukan untuk memperkuat jaminan ketahanan pangan hingga tingkat daerah. suatu tantangan diversifikasi pangan adalah menjaga dan mendorong agar konsumsi nonberas tidak mengalami perubahan, bahkan mengalami kenaikan.
namun, saat ini pola konsumsi nonberas menunjukkan tren penurunan. ketergantungan masyarakat indonesia pada konsumsi beras masih cukup tinggi. indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan bahan pangan nonberas. 
ada sepuluh bahan makanan pokok di indonesia bisa dikonsumsi. yaitu, jagung, kentang, sagu, singkong, labu, ubi jalar, pisang, talas, sukun, dan gadung. bahkan, saat ini porang merupakan bahan pangan yang  dikonsumsi sebagian warga masyarakat, tetapi harganya cukup mahal.
namun, hingga saat ini beberapa bahan makanan pokok nonberas seperti jagung masih impor. itu mengingat kebutuhan jagung tidak hanya untuk bahan pangan manusia, tetapi juga untuk bahan pakan ternak.
menurut catatan badan pusat statistik (bps), indonesia masih mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan domestik. dalam periode januari–september 2024, total impor jagung mencapai 967,9 ribu ton dengan nilai usd 247,9 juta atau rp 3,89 triliun (kurs rp 15.700). volume itu naik 0,17 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 
pola diversifikasi pangan diperlukan untuk memperkuat jaminan ketahanan pangan hingga tingkat daerah. suatu tantangan diversifikasi pangan adalah mendorong konsumsi nonberas tidak mengalami perubahan. 
saat ini pola konsumsi beras menunjukkan tren penurunan. sementara itu, ketergantungan masyarakat indonesia pada konsumsi beras masih cukup tinggi. 
untuk itu, dalam memberikan bantuan pangan kepada masyarakat penerima, perlu disesuaikan dengan konsumsi makanan pokok masyarakat. contohnya, apabila makanan pokok masyarakat itu sagu, bantuan pangan dapat berupa sagu dengan nilai setara dengan beras. 
dengan demikian, konsumsi produksi pangan lokal nonberas tidak mengalami perubahan. 
beberapa hal perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras dan mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan swasembada pangan. 
pertama, meningkatkan produksi beras nasional melalui program pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan seperti program food state, perbaikan irigasi pertanian, subsidi input pertanian, penciptaan lapangan kerja di perdesaan untuk menjaga ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian, teknologi pertanian untuk menghemat tenaga kerja manusia, dan lain-lain.
kedua, memperkuat program diversifikasi pangan nonberas. 
ketiga, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat penerima perlu disesuaikan dengan makanan pokok di daerahnya yang nilainya setara dengan harga beras agar produksi pangan nonberas dapat dikonsumsi.
keempat, mengurangi impor bahan pangan untuk menjaga keamanan pangan dalam negeri, menghemat devisa, dan mengantisipasi apabila negara pengimpor beras terjadi bencana atau konflik sehingga berpotensi menghentikan pasokan pangan. 
kelima, menjaga stabilitas harga pangan. juga, program peningkatan produksi pangan dalam negeri yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. (hariandisway)
 
*) rustinsyah adalah guru besar antropologi, fakultas ilmu sosial dan politik (fisip), universitas airlangga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 29 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan