68 Paket Pekerjaan Perbaikan Jalan dan Jembatan Provinsi Rampung

Tetapi hasil survey masih dalam tahap input di aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) dan ditargetkan selesai pada 30 Desember 2024.

“Jadi belum bisa didapat dampak kenaikannya berapa persen (pekerjaan tahun 2024 dengan kemantapan jalan 2024, red) dikarenakan belum diketahui berapa persen degradasi jalan yang terjadi sepanjang tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Begitu juga saat disinggung terkait pekerjaan dinas BMBK di tahun 2025, dirinya belum dapat memaparkan karena saat ini masih tahap revisi hasil evaluasi Kemendagri.

BACA JUGA:Hasto Buat Puluhan Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara

“Masih dalam tahap revisi hasil evaluasi kemendagri, belum final,” terangnya.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengatakan, kondisi jalan-jalan di Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat diharapkan dapat lebih baik dibanding tahun 2024.

Peringatan hari jalan 2024 ini, kata Samsudin dijadikan momentum untuk terus melakukan peningkatan perbaikan jalan untuk mempermudah akses masyarakat.

Disampaikan Samsudin, masyarakat berharap jalan yang ada di Provinsi Lampung kedepan semakin membaik.

“Masyarakat sudah saat nya menikmati jalan yang mantap,” ujar Samsudin di Exit Tol Kota Baru, Jum’at 20 Desember 2024.

Lanjut Samsudin, dengan kondisi jalan yang mantap akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, menjadi ketagihan pangan hingga turut mengendalikan inflasi. 

Sehingga hal ini akan menjadi nilai tersendiri bagi peningkatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Menurut Samsudin, ditengah keterbatasan anggaran, pihak telah melibatkan swasta untuk dapat membantu perbaikan jalan.

Kolaborasi tersebut melalui program Bersama Kita Benahi Jalan Rusak (Berkibar) yang mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Samsudin menyampaikan jika program Berkibar ini harus terus dilanjutkan oleh Gubernur Lampung terpilih sehingga dengan keterbatasan anggaran jalan di Lampung bisa terus dilakukan perbaikan. 

“Kedepan, harus bisa memanfaatkan program berkibar dengan swasta dan juga mengakses APBN sehingga dana terbatas dari APBD bisa ditutupi dengan swasta dan APBN,” ungkapnya. (pip/yud)