UMKM Jadi Tulang Punggung Perekonomian di Indonesia

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 26 Dec 2024 - 21:15

BAZAR UMKM: Pengunjung mengunjungi Herb Euphoria Fest - Bazar UMKM di Sarinah, Jakarta.-FOTO FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS -

Terlebih nilai ekonomi digital diproyeksikan akan mencapai USD130 miliar pada tahun 2025 (Studi Google, Temasek, dan Bain). Terlebih, Indonesia sebagai salah satu pengguna terbesar platform media sosial di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk bisnis dan pemasaran digital.

Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan penguatan infrastruktur digital, literasi digital, regulasi adaptif, dan akses pembiayaan bagi UMKM dan start-up di dalam ekosistem digital.

“Selain itu, pertumbuhan gig workers perlu didukung melalui perluasan perlindungan sosial, akses keuangan inklusif, dan program pelatihan, guna menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi,” kata Shinta.

Sementara berdasarkan Bank Indonesia, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit menunjukkan tren peningkatan dari 2016 hingga 2024. Meskipun secara proporsi kredit UMKM mengalami peningkatan, masih terdapat PR pertumbuhan kredit UMKM.

Pasalnya, hingga Agustus 2024 secara angka mengalami penurunan mencapai 4,54 persen. Di mana kredit UMKM tertinggi tercatat pada 2021-2022 yang berada di kisaran 12,11 persen.

Pada Agustus 2024, pertumbuhan kredit UMKM terlihat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit total, masing-masing berada di angka 4,54 persen dan 10,90 persen.

Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda juga mengungkapkan terkait akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa terlihat menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan.

Pada Juli 2024, akumulasi penyaluran pinjaman di luar Pulau Jawa baru mencapai Rp188,45 triliun sejak Januari 2022, sangat jauh berbeda dengan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima di Pulau Jawa yang telah mencapai Rp737,31 triliun.

umkm jadi tulang punggung perekonomian di indonesia                            jakarta - pemerintah mencatat usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) menjadi tulang punggung perekonomian di indonesia. andal dalam menggerakkan perekonomian, umkm berkontribusi sekitar 97 persen penyerapan total tenaga kerja di indonesia.
sektor umkm juga tercatat berkontribusi 60,51 persen terhadap produk domestik bruto (pdb). itu sebabnya presiden prabowo subianto memiliki komitmen untuk terus berpihak kepada umkm.
 
salah satu kebijakan yang telah diterbitkan prabowo adalah penghapusan utang macet bagi umkm dan para petani. hal itu sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet umkm.
 
kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada umkm di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta umkm lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.
baca juga:perlu sinergi untuk dorong masuknya investasi 
presiden prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku umkm, terutama petani dan nelayan. hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka.
 
’’kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, umkm seluruh indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat indonesia menghormati serta menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucap prabowo.
 
sejalan dengan itu, pemerintahan era prabowo ini berkomitmen untuk meningkatkan investasi di sektor riil. bahkan menargetkan zero poverty atau tingkat kemiskinan 0 persen pada 2045 serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang.
 
guna mencapai itu, guru besar bidang ekonomi pertanian dan agribisnis masyhuri mengatakan bahwa stimulus keynesian paling potensial digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. pasalnya, stimulus merupakan kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli dan mengerakan permintaan.
 
masyhuri mencontohkan tax holiday bagi umkm ataupun perusahaan baru, start up, serta perusahaan kecil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena selain membuka lapangan kerja, juga akan berdampak pada berkurangnya pengangguran dan mengurangi kemiskinan.
 
selain itu, masyhuri juga menyoroti pentingnya sinergitas antara umkm dengan industri. “caranya bisa dengan pembebasan pendaftaran dan pajak, serta bantuan kemudahan pembiayaan atau kredit dengan bunga murah, dan insentif-insentif lainnya,” ujar masyhuri.
baca juga:honda dan nissan resmi mengumumkan merger
ketua umum asosiasi pengusaha indonesia (apindo) shinta kamdani juga mengatakan perlu adanya penguatan terhadap umkm secara konsisten dan terarah dengan pendekatan pentahelix.
 
sayangnya, ungkap shinta, berdasarkan survei apindo, umkm di berbagai daerah di indonesia berada dalam kondisi yang sangat rentan. “terdiri atas 51 persen merasakan keterbatasan atas akses keuangan dan modal. sedangkan 35 persen terbatas atas akses pasar, pemasaran, dan promosi,” ungkap shinta.
 
dunia usaha memandang bahwa penguatan akses ke pendampingan berkelanjutan, permodalan, dan digitalisasi perlu dilakukan dengan pendekatan pentahelix. meliputi, kolaborasi bersama pemerintah, bisnis, akademia, komunitas, dan media.
 
pemerintah perlu mendorong dan menginisiasi kerja sama pentahelix dengan berbagai tingkatan, baik di tingkat nasional, daerah, dalam, dan luar negeri. “hal ini penting karena pendampingan terhadap umkm tidak dapat dilakukan secara hit and run sementara memerlukan sumber daya yang besar, sehingga pendampingan yang berkelanjutan perlu didorong dengan membentuk forum kolaborasi dan kebijakan multipihak,” jelasnya.
 
sejalan dengan itu, apindo memproyeksikan bahwa ekonomi digital indonesia akan tumbuh pesat. hal ini didukung dengan jumlah populasi yang besar dan penetrasi internet hampir 80 persen.
 
terlebih nilai ekonomi digital diproyeksikan akan mencapai usd130 miliar pada tahun 2025 (studi google, temasek, dan bain). terlebih, indonesia sebagai salah satu pengguna terbesar platform media sosial di dunia, indonesia memiliki potensi besar untuk bisnis dan pemasaran digital.
 
untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan penguatan infrastruktur digital, literasi digital, regulasi adaptif, dan akses pembiayaan bagi umkm dan start-up di dalam ekosistem digital.
 
“selain itu, pertumbuhan gig workers perlu didukung melalui perluasan perlindungan sosial, akses keuangan inklusif, dan program pelatihan, guna menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi,” kata shinta.
 
sementara berdasarkan bank indonesia, proporsi kredit umkm terhadap total kredit menunjukkan tren peningkatan dari 2016 hingga 2024. meskipun secara proporsi kredit umkm mengalami peningkatan, masih terdapat pr pertumbuhan kredit umkm.
 
pasalnya, hingga agustus 2024 secara angka mengalami penurunan mencapai 4,54 persen. di mana kredit umkm tertinggi tercatat pada 2021-2022 yang berada di kisaran 12,11 persen.
 
pada agustus 2024, pertumbuhan kredit umkm terlihat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit total, masing-masing berada di angka 4,54 persen dan 10,90 persen.
 
direktur ekonomi digital di center of economic and law studies (celios) nailul huda juga mengungkapkan terkait akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima antara pulau jawa dan di luar pulau jawa terlihat menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan.
 
pada juli 2024, akumulasi penyaluran pinjaman di luar pulau jawa baru mencapai rp188,45 triliun sejak januari 2022, sangat jauh berbeda dengan akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima di pulau jawa yang telah mencapai rp737,31 triliun.
 
“keadaan ini menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan, padahal pinjaman daring dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel untuk umkm,” ujar nailul huda.
 
“pendanaan yang diberikan juga memungkinkan umkm untuk berinvestasi dalam teknologi baru, peningkatan kapasitas, hingga ekspansi pasar,” sambung nailul huda.
 
tetapi, lanjut nailul huda, adanya ketimpangan penyaluran pinjaman ini menandakan bahwa belum tersedianya infrastruktur digital yang merata di indonesia terlebih karena fintech menggunakan akses internet dan membutuhkan kecakapan
digital untuk mengaksesnya.
 
selain itu, masyarakat di pulau jawa umumnya memiliki tingkat literasi keuangan dan digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di indonesia. “kemudahan akses terhadap informasi dan edukasi fintech lebih banyak ditemui di pulau jawa, padahal edukasi ini penting bagi masyarakat secara umum untuk memahami cara penggunaan fintech dan pemanfaatannya secara bijak,” ungkap nailul huda. (jpc/c1)