BRPK Terbit, KPU Siap Hadapi Sidang PHP Kada di MK

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 26 Dec 2024 - 19:16

KPU diminta mempersiapkan diri menghadapi potensi sengketa pilkada 2025 dengan membuat kronologis tahapan pilkada dan mempersiapkan mitigasi masalah.-FOTO IST -

JAKARTA, RADAR LAMPUNG - Mahkamah Konstitusi (MK) berencana menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) pada 8 Januari 2025.

Sebelum itu, MK akan mengumumkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 3 Januari 2025, yang akan memberikan informasi tentang daerah-daerah yang akan mengikuti sidang PHP Kada.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Iffa Rosita meminta agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan diri menghadapi potensi sengketa.

Salah satu langkah yang diungkapkan Iffa adalah dengan menyusun kronologis tahapan pilkada di daerah masing-masing.

“Kronologis ini akan sangat membantu dalam proses konsultasi dan pendampingan kami,” ujar Iffa dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi PHPD Pilkada yang digelar secara daring pada Senin (23/12/2024) di Kalimantan Utara.

Di Kalimantan Utara (Kaltara), Iffa menyebutkan ada tiga daerah yang diperkirakan akan mengalami sengketa hasil pilkada di MK.

Meskipun kepastian tersebut baru dapat diketahui setelah BRPK diumumkan, dia meminta agar ketiga daerah tersebut mempersiapkan diri secara matang.

“Kami mendorong agar teman-teman di daerah membuat kronologis, yang akan kami analisis untuk mempersiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya, termasuk jika perlu mempersiapkan ahli dan saksi,” lanjutnya.

Iffa juga mengingatkan pentingnya membuat matriks mitigasi masalah dan daftar isian masalah yang terkait dengan potensi sengketa.

Selain itu, dia menyarankan agar KPU di Kalimantan Utara menunjuk firma hukum yang tepat serta bekerja secara tim yang solid dalam menghadapi proses hukum ini.

Peningkatan literasi pemahaman hukum juga dianggap penting untuk menunjang kesiapan tersebut.

Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Setjen KPU Andi Krisna, Ketua dan Anggota KPU Kalimantan Utara, serta jajaran KPU Kabupaten/Kota di wilayah tersebut.

brpk terbit, kpu siap hadapi sidang php kada di mk                             jakarta, radar lampung - mahkamah konstitusi (mk) berencana menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (php kada) pada 8 januari 2025.
sebelum itu, mk akan mengumumkan buku registrasi perkara konstitusi (brpk) pada 3 januari 2025, yang akan memberikan informasi tentang daerah-daerah yang akan mengikuti sidang php kada.
menanggapi hal tersebut, anggota komisi pemilihan umum (kpu) iffa rosita meminta agar kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota mempersiapkan diri menghadapi potensi sengketa.
salah satu langkah yang diungkapkan iffa adalah dengan menyusun kronologis tahapan pilkada di daerah masing-masing.
“kronologis ini akan sangat membantu dalam proses konsultasi dan pendampingan kami,” ujar iffa dalam kegiatan rapat koordinasi persiapan menghadapi phpd pilkada yang digelar secara daring pada senin (23/12/2024) di kalimantan utara.
baca juga:meski tak ada sengketa, penetapan hasil pilkada lampung 2024 menunggu brpk dari mk
di kalimantan utara (kaltara), iffa menyebutkan ada tiga daerah yang diperkirakan akan mengalami sengketa hasil pilkada di mk. 
meskipun kepastian tersebut baru dapat diketahui setelah brpk diumumkan, dia meminta agar ketiga daerah tersebut mempersiapkan diri secara matang. 
“kami mendorong agar teman-teman di daerah membuat kronologis, yang akan kami analisis untuk mempersiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya, termasuk jika perlu mempersiapkan ahli dan saksi,” lanjutnya.
iffa juga mengingatkan pentingnya membuat matriks mitigasi masalah dan daftar isian masalah yang terkait dengan potensi sengketa. 
selain itu, dia menyarankan agar kpu di kalimantan utara menunjuk firma hukum yang tepat serta bekerja secara tim yang solid dalam menghadapi proses hukum ini. 
baca juga:ketua bawaslu minta gakkumdu revisi hukum acara pemilu dan pilkada
peningkatan literasi pemahaman hukum juga dianggap penting untuk menunjang kesiapan tersebut.
kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh kepala biro hukum setjen kpu andi krisna, ketua dan anggota kpu kalimantan utara, serta jajaran kpu kabupaten/kota di wilayah tersebut. 
diketahui omisi pemilihan umum (kpu) di berbagai daerah telah menyelesaikan penetapan hasil pilkada serentak 2024.
namun, penetapan hasil pilkada di lampung masih menunggu buku registrasi perkara konstitusi (brpk) dari mahkamah konstitusi (mk). setelah itu, calon-calon yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik pada februari 2025.
koordinator divisi hukum kpu lampung hermansyah menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman brpk dari mk sebelum melakukan penetapan hasil pilkada.
“kami masih menunggu pengumuman brpk sebelum melakukan penetapan,” kata hermansyah saat dihubungi pada kamis 12 desember 2024.
setelah menerima brpk, kpu memiliki waktu maksimal tiga hari untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung terpilih.
baca juga:wajah hasto kristiyanto hilang di website dpp pdip usai jadi tersangka kpk 
“setelah itu, kami akan mengumumkan secara resmi,” jelas hermansyah.
ketua kpu provinsi lampung, erwan bustami, sebelumnya memastikan bahwa tidak ada gugatan terhadap hasil rekapitulasi pemilihan gubernur lampung 2024.
“sejauh ini, tidak ada perselisihan hasil pemilihan gubernur di lampung,” ujar erwan. 
ia menjelaskan bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, yakni tiga hari kerja setelah pleno rekapitulasi suara pilgub pada 7 desember, tidak ada calon yang mengajukan gugatan ke mk.
menurut erwan, sesuai dengan pkpu nomor 18 tahun 2024 pasal 57, pasangan calon diberikan waktu tiga hari kerja setelah rekapitulasi suara untuk mengajukan gugatan ke mk.
“hingga batas waktu terakhir, rabu pukul 23.59 wib, tidak ada permohonan gugatan,” tambahnya.
kpu kini menunggu brpk dari mk. jika dalam brpk tidak ada perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu), penetapan calon terpilih akan dilakukan dalam waktu maksimal tiga hari setelah brpk diterima. 
namun, jika ada phpu, penetapan akan dilakukan setelah putusan mk dibacakan, paling lambat tiga hari kemudian.
berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi lampung pada sabtu (7/12/2024), pasangan calon nomor urut 2, mirza-jihan, unggul dengan perolehan 3.300.681 suara. pasangan calon nomor urut 1, arinal djunaidi dan sutono, memperoleh 691.076 suara.
total suara sah mencapai 3.991.756 suara, ditambah 279.588 suara tidak sah, sehingga total keseluruhan suara adalah 4.271.345 suara. 
sementara, komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten tulang bawang masih menunggu putusan mahkamah konstitusi (mk) sebelum menetapkan pemenang bupati dan wakil bupati terpilih dalam pilkada 2024.
ketua kpu tulang bawang, perwira, mengatakan bahwa pengumuman pemenang pilkada baru akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah mk mengumumkan buku registrasi perkara konstitusi (brpk) terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan.
“untuk penetapan, kami masih menunggu pengumuman dari mk,” kata perwira kepada radar lampung di ruang kerjanya pada kamis (12/12/2024).
perwira menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku, kpu memberikan kesempatan kepada pasangan calon (paslon) yang tidak puas dengan hasil pilkada untuk mengajukan gugatan ke mk.
“iya, ada permohonan gugatan. namun, kami belum mengetahui secara jelas pokok materi permasalahan yang diajukan, apakah terkait penyelenggaraan atau hal lainnya. kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ungkapnya. (kpu/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 27 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan