Wasekjen PPP Rapih Herdiansyah Balas Pernyataan Romahurmuziy: Tobat Nasuhah Harus Dilakukan oleh Dirinya

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 16 Dec 2024 - 22:03

TANGGAPI: Wasekjen PPP Rapih Herdiansyah menanggapi keras pernyataan Romahurmuziy terkait tobat nasuha dan menilai mantan Ketum PPP harus introspeksi diri lebih dahulu.-FOTO IST -

Amri menjelaskan bahwa agenda utama Mukernas adalah menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar ke-10 PPP.”Agenda pertama adalah mempertimbangkan serta memutuskan waktu dan lokasi penyelenggaraan Muktamar 10 PPP,” jelasnya.

Selain itu, Mukernas juga akan membahas evaluasi hasil Pilkada Serentak 2024. Evaluasi tersebut, menurut Amri, tidak bersifat personal melainkan diarahkan pada kinerja partai secara kelembagaan.

“Evaluasi ini tidak ditujukan kepada individu, termasuk Ketua Umum Muhammad Mardiono. Sebab, partai kami menerapkan prinsip kolektif kolegial, sehingga evaluasi akan dilakukan terhadap struktur dan kelembagaan partai,” tambahnya.Lebih lanjut, Amri memastikan bahwa Mukernas kali ini bersifat internal dan tidak melibatkan pihak luar.

“Kami tidak mengundang pihak eksternal, karena banyak hal yang akan dibahas memiliki sifat internal dan sangat rahasia untuk kepentingan partai,” ungkapnya.Dengan Mukernas ini, PPP diharapkan mampu menyusun strategi baru untuk menghadapi tantangan politik di masa mendatang sekaligus memperkuat eksistensi partai di tengah dinamika politik nasional.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Prijono Tjiptoherijanto menyetujui digelarnya Muktamar pada 2025. Hal itu sesuai dengan hasil Rapimnas IX beberapa waktu lalu.

“Surat tersebut sudah sejak 1 Mei. Berarti ada orang dalam, wong surat disampaikan langsung kepada Ketum, kok jadi keluar dan semua orang tahu, itu kan aneh,” kata Prijono, Kamis (20/6).

Prijono menyampaikan, tidak sepatutnya soal surat-menyurat tersebut muncul ke permukaan publik dan membuat gaduh partainya. Sebab, muktamar telah disepakati dan ditegaskan dalam Rapimnas IX, yaitu akan dilaksanakan sesuai waktunya berdasarkan AD/ART partai tahun 2025.

“Bagaimana juga kita harus setuju, karena Rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. Pokoknya begitu saja, jangan dibuat repot hanya karena masalah surat yang jadi kemana-mana,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah menyampaikan, Rapimnas IX yang dihadiri oleh 38 ketua wilayah PPP se-Indonesia pada 6-7 Juni 2024 telah menghasilkan keputusan muktamar akan dilaksanakan pada 2025. Sehingga, saat ini PPP se-Indonesia sedang fokus menghadapi Pilkada 2024.

“Baru-baru ini Rapimnas IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ungkapnya. (jpnn/c1/abd)

wasekjen ppp rapih herdiansyah balas pernyataan romahurmuziy: tobat nasuhah harus dilakukan oleh dirinya                            jakarta - wakil sekretaris jenderal (wasekjen) dpp ppp rapih herdiansyah memberikan tanggapan keras atas pernyataan mantan ketua umum ppp romahurmuziy. 
diketahui, romahurmuziy yang meminta pimpinan partai saat ini beserta seluruh jajaran pengurus untuk melakukan tobat nasuha setelah ppp gagal lolos ke parlemen pada pemilu 2024.
rapih mengatakan bahwa dalam kondisi ppp saat ini, seharusnya semua pihak introspeksi diri dan tidak saling menyalahkan. ’’justru yang harus melakukan tobat nasuha adalah dia yang menggoreskan citra buruk bagi ppp. bagaimana seorang ketua umum yang bermasalah dengan kasus korupsi dan ditangkap kpk beberapa hari menjelang pemilu,” ujar rapih dalam siaran persnya, minggu (15/12).
menurutnya, kasus tersebut telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap ppp, dan menjadi salah satu penyebab citra partai merosot.
“sejak itu, citra ppp rusak. mas rommy harus introspeksi diri dalam-dalam. maling jangan teriak maling,” tegasnya.
tak hanya kasus korupsi yang melibatkan romahurmuziy, tetapi juga manuver politik dan pernyataan-pernyataan kontroversial yang menurut rapih turut merugikan ppp.
rapih menyebutkan beberapa tindakan romahurmuziy yang dinilai kontroversial, seperti merevisi doa kiai mbah moen hingga beberapa pernyataan yang dianggap tidak pantas di publik.
salah satu contoh pernyataan yang dianggap merugikan partai adalah ketika rommy menyinggung soal politisasi bansos menjelang pemilu 2024 dan mengatakan “monyet” bisa menjadi presiden jika diberi rp492 triliun.
“itu kan sangat merendahkan martabat seseorang, keluar dari mulut seseorang yang membawa lambang partai kabah. politisi sejati itu yang dipakai otaknya, bukan cuma omon-omon. istilahnya, mulutmu harimaumu,” ujar rapih.
rapih juga meminta romahurmuziy untuk menahan diri dan bahkan menarik diri dari urusan ppp. ia menegaskan bahwa ppp ke depan harus bertransformasi dan tidak lagi memiliki individu yang “toxic” di dalam partai.
“sudahlah mas rommy, jangan menambah rusak lagi partai ini. kami pengurus dpp sepakat untuk menjaga muktamar ke depan agar tidak menyisakan konflik lagi. tidak ada lagi yang memecah belah partai,” pungkas rapih. 
sebelumnya, partai persatuan pembangunan (ppp) dijadwalkan menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) pada 13–15 desember 2024 di ancol, jakarta utara. acara ini akan mengusung tema transformasi ppp untuk indonesia.
ketua dpp ppp sekaligus ketua panitia mukernas amri m. ali menjelaskan bahwa tema tersebut diangkat berdasarkan hasil evaluasi kinerja partai pasca-pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024.
“kami mengangkat tema ini setelah melihat kondisi ppp yang pada pemilu kemarin tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen,” ujar amri dalam konferensi pers di gedung dpp ppp, jakarta, senin (9/12).
amri menjelaskan bahwa agenda utama mukernas adalah menentukan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar ke-10 ppp.”agenda pertama adalah mempertimbangkan serta memutuskan waktu dan lokasi penyelenggaraan muktamar 10 ppp,” jelasnya.
selain itu, mukernas juga akan membahas evaluasi hasil pilkada serentak 2024. evaluasi tersebut, menurut amri, tidak bersifat personal melainkan diarahkan pada kinerja partai secara kelembagaan.
“evaluasi ini tidak ditujukan kepada individu, termasuk ketua umum muhammad mardiono. sebab, partai kami menerapkan prinsip kolektif kolegial, sehingga evaluasi akan dilakukan terhadap struktur dan kelembagaan partai,” tambahnya.lebih lanjut, amri memastikan bahwa mukernas kali ini bersifat internal dan tidak melibatkan pihak luar.
“kami tidak mengundang pihak eksternal, karena banyak hal yang akan dibahas memiliki sifat internal dan sangat rahasia untuk kepentingan partai,” ungkapnya.dengan mukernas ini, ppp diharapkan mampu menyusun strategi baru untuk menghadapi tantangan politik di masa mendatang sekaligus memperkuat eksistensi partai di tengah dinamika politik nasional. 
sebelumnya, ketua majelis pakar dewan pimpinan pusat (dpp) partai persatuan pembangunan (ppp) prijono tjiptoherijanto menyetujui digelarnya muktamar pada 2025. hal itu sesuai dengan hasil rapimnas ix beberapa waktu lalu.
“surat tersebut sudah sejak 1 mei. berarti ada orang dalam, wong surat disampaikan langsung kepada ketum, kok jadi keluar dan semua orang tahu, itu kan aneh,” kata prijono, kamis (20/6).
prijono menyampaikan, tidak sepatutnya soal surat-menyurat tersebut muncul ke permukaan publik dan membuat gaduh partainya. sebab, muktamar telah disepakati dan ditegaskan dalam rapimnas ix, yaitu akan dilaksanakan sesuai waktunya berdasarkan ad/art partai tahun 2025. 
“bagaimana juga kita harus setuju, karena rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. pokoknya begitu saja, jangan dibuat repot hanya karena masalah surat yang jadi kemana-mana,” tegasnya.
sementara sekretaris majelis pakar dpp ppp fernita jubahar amirsyah menyampaikan, rapimnas ix yang dihadiri oleh 38 ketua wilayah ppp se-indonesia pada 6-7 juni 2024 telah menghasilkan keputusan muktamar akan dilaksanakan pada 2025. sehingga, saat ini ppp se-indonesia sedang fokus menghadapi pilkada 2024.
“baru-baru ini rapimnas ix dihadiri 38 dpw se-indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode ad/art yaitu tahun 2025. hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ungkapnya. (jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan