Upah Tak Sesuai UMK, Lapor!

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 01 Dec 2023 - 21:22

Dari usulan yang masuk ke Provinsi Lampung, Dewan Pengupahan Lampung menerima usulan UMK dari lima kabupaten/kota. Kelimanya adalah Kota Bandarlampung, Metro, Kabupaten Waykanan, Mesuji, dan Lampung Selatan.

Sementara untuk enam kabupaten, yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat mengikuti UMP Lampung tahun 2024.

Usulan UMK keenam kabupaten tersebut tidak ditetapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung karena hasil perhitungan dewan pengupahan masih di bawah UMP Lampung 2024.

UMK Lampung tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur Nomor: G/ 694/ V.08/ HK/ 2023 sebesar Rp2.716.497,00 atau naik Rp83 ribu (3,16 persen).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung Agus Nompitu mengatakan UMK mulai berlaku 1 Januari 2024. Di mana, kata dia, kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki dewan pengupahan telah melaporkan hasil perhitungan UMK 2024 ke Disnaker Lampung.

Usulan bupati/wali kota terkait UMK tahun 2024 itu dibahas oleh dewan pengupahan Provinsi Lampung untuk disesuaikan dengan regulasi di PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.

Menurut Agus Nompitu, penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta nilai alfa yang merupakan wujud indeks tertentu.

Nilai alfa ini yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30.

“Penentuan alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja,” ujar Agus Nompitu, Kamis (30/11).

Setelah dibahas oleh dewan pengupahan provinsi hasilnya disamping kepada gubernur untuk ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Gubernur Lampung terkait UMK yang ada di Lampung.

Lanjut Agus Nompitu, dari 15 kabupaten/kota di Lampung, hanya lima kabupaten/kota yang diterbitkan SK UMK tahun 2024 oleh Gubernur Lampung.

Kemudian enam kabupaten tidak diterbitkan SK UMK tahun 2024 karena hasil perhitungan UMK nya masih dibawah penetapan UMP Lampung tahun 2024.

“Maka acuannya keempat kabupaten ini menggunakan UMP Lampung tahun 2024. Karena UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP,” ungkapnya.

“Enam kabupaten ini meskipun sudah menggunakan formulir penghitungan sesuai PP 51 Tahun 2023 angkanya tetap dibawah nilai UMP Lampung tahun 2023,” terangnya.

Begitu juga dengan empat kabupaten yang tidak memiliki dewan pengupahan, yaitu Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat akan mengikuti UMP Lampung 2024.

upah tak sesuai umk, lapor!                            disnaker warning perusahaan, ingatkan sanksi 
bandar lampung - pasca diajukan beberapa waktu lalu, dinas tenaga kerja (disnaker) bandarlampung mengaku telah menerima keputusan gubernur lampung terkait kenaikan upah minimum kota (umk).
seperti diketahui, umk bandarlampung 2024 ditetapkan naik 3,75 persen atau menjadi rp3.103.631,36. 
hal itu diamini oleh kepala disnaker bandarlampung m. yudhi, jumat (1/12). dia mengaku bersyukur gubernur tidak memotong apa yang diajukan pemerintah kota bandarlampung beberapa waktu lalu.
“iya, alhamdulilah. apa yang kita usulkan di acc (setujui, red) pak gubernur yakni naik 3,75 persen menjadi rp 3,1 juta,” katanya, kemarin.
dengan begitu, terhitung tahun 2024 mendatang para perusahaan yang ada di kota bandar lampung harus menaati peraturan umk teranyar tersebut, yakni membayar gaji sesuai dengan umk yang ditetapkan.
kata yudi, apabila nanti dalam penyelenggaraannya masih ditemukan perusahaan yang tidak membayar umk sesuai dengan keputusan yang ada, pihaknya akan segera memanggil perusahaan tersebut.
“tentu kami bakal memanggil perusahan yang tidak menerapkan umk dan menanyakan alasanya tidak mengikuti keputusan ini, karena kalau dilihat dari tahun sebelumnya keputusan ini masih rendah,” ungkapnya.
guna penegasan, pihaknya juga membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak diberikan haknya oleh perusahaan sesuai dengan keputusan tersebut.
“kita lihat saja nanti. kalau ada kendala kita akan buka posko pengaduan,” sebutnya.
setali tiga uang dengan sekkot kota bandar lampung iwan gunawan, ia menyebutkan pihaknya bakal melakukan pengawasan bagi semua perusahaan  yang tak menurut akan peraturan final itu.
“pasti ada sanksinya sesuai dengan aturan dalam undang-undangnya. jadi itu dikenakan ketika perusahaan tidak menerapkan umk yang telah disepakati,” pungkasnya. 
sebelumnya, batas akhir penetapan upah minimum kabupaten/kota (umk) 2024 adalah jumat (30/11).
untuk di provinsi lampung, ada 11 kabupaten/kota yang memiliki dewan pengupahan.
dari usulan yang masuk ke provinsi lampung, dewan pengupahan lampung menerima usulan umk dari lima kabupaten/kota. kelimanya adalah kota bandarlampung, metro, kabupaten waykanan, mesuji, dan lampung selatan.
sementara untuk enam kabupaten, yaitu lampung tengah, lampung timur, lampung utara, tulangbawang, dan tulangbawang barat mengikuti ump lampung tahun 2024.
usulan umk keenam kabupaten tersebut tidak ditetapkan surat keputusan (sk) gubernur lampung karena hasil perhitungan dewan pengupahan masih di bawah ump lampung 2024.
umk lampung tahun 2024 berdasarkan sk gubernur nomor: g/ 694/ v.08/ hk/ 2023 sebesar rp2.716.497,00 atau naik rp83 ribu (3,16 persen).
kepala dinas tenaga kerja (disnaker) lampung agus nompitu mengatakan umk mulai berlaku 1 januari 2024. di mana, kata dia, kabupaten/kota di provinsi lampung yang memiliki dewan pengupahan telah melaporkan hasil perhitungan umk 2024 ke disnaker lampung.
usulan bupati/wali kota terkait umk tahun 2024 itu dibahas oleh dewan pengupahan provinsi lampung untuk disesuaikan dengan regulasi di pp nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
menurut agus nompitu, penetapan umk memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta nilai alfa yang merupakan wujud indeks tertentu.
nilai alfa ini yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30. 
“penentuan alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja,” ujar agus nompitu, kamis (30/11).
setelah dibahas oleh dewan pengupahan provinsi hasilnya disamping kepada gubernur untuk ditetapkan melalui surat keputusan (sk) gubernur lampung terkait umk yang ada di lampung.
lanjut agus nompitu, dari 15 kabupaten/kota di lampung, hanya lima kabupaten/kota yang diterbitkan sk umk tahun 2024 oleh gubernur lampung.
kemudian enam kabupaten tidak diterbitkan sk umk tahun 2024 karena hasil perhitungan umk nya masih dibawah penetapan ump lampung tahun 2024.
“maka acuannya keempat kabupaten ini menggunakan ump lampung tahun 2024. karena umk tidak boleh lebih rendah dari ump,” ungkapnya.
“enam kabupaten ini meskipun sudah menggunakan formulir penghitungan sesuai pp 51 tahun 2023 angkanya tetap dibawah nilai ump lampung tahun 2023,” terangnya.
begitu juga dengan empat kabupaten yang tidak memiliki dewan pengupahan, yaitu pesawaran, pringsewu, tanggamus, dan pesisir barat akan mengikuti ump lampung 2024.
setelah terbit umk, disamping agus nompitu pihaknya akan segera mengirimkan sk tersebut ke bupati dan wali kota serta dewan pengupahan untuk disampaikan kepada seluruh pemberi kerja atau perusahaan.
agar umk tahun 2024 ini dapat berlaku mulai 1 januari 2024 sudah mulai dibayarkan.
pihaknya pun terus mendorong empat kabupaten yang belum memiliki dewan pengupahan segera membentuknya.
“sudah berkali-kali kita sampaikan dan juga sudah dikirim surat gubernur supaya segera bentuk,” ucapnya.
“diluar empat ini ada kabupaten lampung barat yang sudah memiliki dewan pengupahan tapi sudah habis masa berlaku. ini harus diperbaharui,” ungkapnya. (mel/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi 2 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan