BPPRD Metro Percepat Penagihan PBB-P2 untuk Capai Target 2024

Reporter: Ruri Setiauntari |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 04 Dec 2024 - 21:27

Sekretaris BPPRD Mirza Marta Hidayat-FOTO DOKPRI -

METRO – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Metro terus mempercepat realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (PBB-P2) guna mencapai target pada tahun 2024.

Kepala BPPRD Metro Syachri Ramadhan melalui Sekretaris Mirza Marta Hidayat menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pencapaian PBB-P2.

Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan penagihan secara massif melalui kelurahan serta menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Metro melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami juga melakukan penagihan secara intensif melalui kelurahan dan secara langsung kepada ASN Kota Metro melalui masing-masing OPD,” jelas Mirza.

Pemerintah Kota Metro juga memberikan fasilitas berupa penghapusan denda untuk tahun berjalan dengan menetapkan penundaan jatuh tempo hingga 31 Desember 2024.

“Pelunasan PBB tahun 2024 bebas denda hingga 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB,” tambahnya.

Mirza mengungkapkan, selain penagihan langsung, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran PBB-P2.

Sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial BPPRD, iklan layanan, serta baliho dan spanduk di luar ruang.

Meski demikian, perolehan PBB-P2 Kota Metro hingga 21 November 2024 baru mencapai 52,90 persen dari target, atau sekitar Rp 4,2 miliar dari total target Rp 8 miliar.

Kendala yang dihadapi hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti ketidakmauan warga untuk melunasi akibat dampak perekonomian serta kesulitan dalam proses pembayaran melalui bank.

Banyak wajib pajak yang mengaku kesulitan dalam melakukan pembayaran melalui bank atau mobile banking.

“Beberapa wajib pajak masih enggan menyetorkan PBB mereka ke bank dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki rekening Bank Lampung atau kesulitan dalam menggunakan mobile banking,” ujar Mirza.

BPPRD Kota Metro pun terus memperkuat upaya penagihan melalui perbankan dan kolektor.

bpprd metro percepat penagihan pbb-p2 untuk capai target 2024                            metro – badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd) metro terus mempercepat realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (pbb-p2) guna mencapai target pada tahun 2024.
kepala bpprd metro syachri ramadhan melalui sekretaris mirza marta hidayat menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pencapaian pbb-p2. 
salah satu langkah yang diambil adalah melakukan penagihan secara massif melalui kelurahan serta menyasar aparatur sipil negara (asn) kota metro melalui organisasi perangkat daerah (opd).
“kami juga melakukan penagihan secara intensif melalui kelurahan dan secara langsung kepada asn kota metro melalui masing-masing opd,” jelas mirza.
baca juga:kejaksaan lampura tinjau pendampingan hukum rehabilitasi rsd mayjend hm ryacudu
pemerintah kota metro juga memberikan fasilitas berupa penghapusan denda untuk tahun berjalan dengan menetapkan penundaan jatuh tempo hingga 31 desember 2024. 
“pelunasan pbb tahun 2024 bebas denda hingga 31 desember 2024 pukul 23.59 wib,” tambahnya. 
mirza mengungkapkan, selain penagihan langsung, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran pbb-p2. 
sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial bpprd, iklan layanan, serta baliho dan spanduk di luar ruang.
meski demikian, perolehan pbb-p2 kota metro hingga 21 november 2024 baru mencapai 52,90 persen dari target, atau sekitar rp 4,2 miliar dari total target rp 8 miliar. 
kendala yang dihadapi hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti ketidakmauan warga untuk melunasi akibat dampak perekonomian serta kesulitan dalam proses pembayaran melalui bank. 
banyak wajib pajak yang mengaku kesulitan dalam melakukan pembayaran melalui bank atau mobile banking.
“beberapa wajib pajak masih enggan menyetorkan pbb mereka ke bank dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki rekening bank lampung atau kesulitan dalam menggunakan mobile banking,” ujar mirza.
bpprd kota metro pun terus memperkuat upaya penagihan melalui perbankan dan kolektor. 
meski begitu, pihaknya belum berencana memberikan sanksi bagi kelurahan atau kecamatan yang belum mencapai target penerimaan. 
“kami lebih mengutamakan pengimbauan kepada aparat kelurahan dan kolektor untuk meningkatkan upaya penagihan kepada masyarakat,” katanya.
sebagai informasi, hingga 21 november 2024, perolehan pbb-p2 kota metro masih mencatatkan angka 52,90 persen dari target penerimaan, yakni rp 4,2 miliar dari target sebesar rp 8 miliar. 
sebelumnya, badan pengelola pendapatan dan restribusi daerah (bpprd) kota metro mengumpulkan lurah dan camat untuk meningkatkan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di triwulan terakhir tahun 2024.
hal tersebut sebagai upaya untuk terua menggenjot capaian pbb-p2 di bumi sai wawai yang sampai 30 september 2024 baru ada di angka 56,56 persen atau sebesar rp3,4 miliar.
sekretaris bpprd kota metro, mirza martha hidayat membenarkan pihaknya telah memanggil pihak kelurahan dan kecamatan sebagai evaluasi untuk pencapaian pbb-p2 di masing-masing wilayahnya.
"iya sudah kita panggil untuk evaluasi capaian pbb-p2 di metro. dan mereka sudah bersepakat untuk tetap bersemangat terus melakukan penagihan pbb-p2 tahun ketetapan 2024 ini," ujarnya.
mirza menuturkan, selain memanggil unsur kelurahan dan kecamatan, pihaknya juga melakukan upaya lain dengan meningkatkan pengawasan dalam penagihan yang dilakukan kolektor di wilayah masing-masing.
dengan harapan, capaian atau realisasi pbb-p2 sendiri mampu melebihi capaian tahun sebelumnya.
"realisasi pbb-p2 per tanggal 30 september 2024 ini, ditambah dengan piutang, realisasinya sampai rp 3,4 miliar," ungkapnya.
menurutnya, dalam proses penagihan pbb-p2 memang menemui sejumlah kendala, di mana kendalanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
"ya seperti misalkan ada yang enggan untuk membayar karena merasa pajaknya itu masih besar. ada juga yang memang sedang mengajukan pengurangan," jelasnya.
 
kemudian, lanjutnya, masih adanya wajib pajak yang mengajukan untuk perbaikan data objek, juga menjadi salah satu kendala dalam realisasi pbb-p2. 
"dari kendala-kendala inilah, kami berupaya untuk segera memroses berbagai bentuk permohonan pelayanan yang diajukan,"ungkapnya.
ia menambahkan, pihaknya pun terus berupaya supaya pengajuan yang diajukan tersebut bisa segera selesai.
"tak hanya itu, kami juga terus menyosialisasikan mengenai pembayaran ataupun pelunasan melalui pembayaran digital atau online," pungkasnya. (rur/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan