Prabowo Sahkan UMP 2025 Naik 6,5 Persen

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 29 Nov 2024 - 21:51

Radar Lampung Baca Koran--

BANDARLAMPUNG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimun provinsi (UMP) tahun 2025. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/11).

Prabowo memutuskan upah minimun tahun 2025 naik 6,5 persen dari upah minimun tahun 2024. Meskipun menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimun 2025 sebesar 6 persen.

’’Setelah dilakukan pembahasan dan pertemuan dengan pimpinan buruh, maka diputuskan kenaikan upah minimun 2025 sebesar 6,5 persen,” ungkap Prabowo.

Dia melanjutkan UMP penting untuk meningkatkan daya beli pekerja, terutama pekerja lajang. ’’Sebagaimana kita ketahui, UMP ini jaminan pengamanan sosial penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," ujar Prabowo.

Sedangkan untuk upah sektoral masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah.

Terpisah, saat dikonfirmasi terkait UMP 2025, Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung Soleha H.Y. mengatakan pihaknya masih menunggu aturan penyusunan UMP 2025 dari pusat.

’’Belum (terima aturan, Red), masih finalisasi di pusat," ujar Soleha saat dihubungi, Jumat (29/11).

Dia memperkirakan aturan penyusunan UMP 2025 dari pemerintah pusat turun pekan depan. Sehingga pihaknya dapat membahasnya dengan dewan pengupahan.

’’Insya Allah (turun minggu depan, Red). Kita masih proses menunggu aturan turun sambil terus konsolidasi," tuturnya.

Diketahui, penyusunan UMP 2025 tidak lagi mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Jika berdasarkan PP 51/2023, tenggat waktu pengumuman upah minimun paling lambat 21 November.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI memastikan penetapan UMP 2025 diundur.

Sebab, saat ini pemerintah masih menggodok peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Kemenaker RI menargetkan permenaker yang menjadi pedoman penyusunan UMP pengganti PP Nomor 51 Tahun 2023 rampung pekan ini.

prabowo sahkan ump 2025 naik 6,5 persen                             bandarlampung - presiden republik indonesia (ri) prabowo subianto mengumumkan kenaikan upah minimun provinsi (ump) tahun 2025. hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di istana negara, jakarta, jumat (29/11).
prabowo memutuskan upah minimun tahun 2025 naik 6,5 persen dari upah minimun tahun 2024. meskipun menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimun 2025 sebesar 6 persen.
’’setelah dilakukan pembahasan dan pertemuan dengan pimpinan buruh, maka diputuskan kenaikan upah minimun 2025 sebesar 6,5 persen,” ungkap prabowo.
dia melanjutkan ump penting untuk meningkatkan daya beli pekerja, terutama pekerja lajang. ’’sebagaimana kita ketahui, ump ini jaminan pengamanan sosial penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," ujar prabowo.
baca juga:soal dugaan money politics, ratusan warga tuba ngeluruk kantor bawaslu
sedangkan untuk upah sektoral masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan ditentukan oleh dewan pengupahan daerah.
terpisah, saat dikonfirmasi terkait ump 2025, kabid hubungan industrial dan perlindungan kerja dinas tenaga kerja (disnaker) lampung soleha h.y. mengatakan pihaknya masih menunggu aturan penyusunan ump 2025 dari pusat.
’’belum (terima aturan, red), masih finalisasi di pusat," ujar soleha saat dihubungi, jumat (29/11).
dia memperkirakan aturan penyusunan ump 2025 dari pemerintah pusat turun pekan depan. sehingga pihaknya dapat membahasnya dengan dewan pengupahan.
’’insya allah (turun minggu depan, red). kita masih proses menunggu aturan turun sambil terus konsolidasi," tuturnya.
diketahui, penyusunan ump 2025 tidak lagi mengacu peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. jika berdasarkan pp 51/2023, tenggat waktu pengumuman upah minimun paling lambat 21 november.
diberitakan sebelumnya, kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) ri memastikan penetapan ump 2025 diundur. 
sebab, saat ini pemerintah masih menggodok peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau ump 2025.
kemenaker ri menargetkan permenaker yang menjadi pedoman penyusunan ump pengganti pp nomor 51 tahun 2023 rampung pekan ini.
hal tersebut dibenarkan plh. kepala dinas tenaga kerja (disnaker) lampung yanti yunidarti bahwa pihaknya hingga, rabu 20 november 2024, belum menerima pedoman penyusunan ump 2025.
’’ump tunggu panduan dari pusat. sampai sekarang belum ada," ujar yanti yunidarti, rabu 20 november 2024.
untuk mempersiapkan penyusunan ump 2025 sendiri pihaknya telah melakukan rapat koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait.
senada disampaikan, kabid hubungan industrial dan perlindungan kerja disnaker lampung, soleha hy mengatakan, pihaknya belum menerima aturan terkait dasar perhitungan dan penyusunan ump tahun 2025.
"belum (aturan penyusunan ump 2025, red), kita posisi menunggu," ujar soleha, rabu 20 november 2024.
sehingga, soleha belum dapat memastikan kapan aturan ump tahun 2025 turun dan dapat ditetapkan.
menaker yassierli menargetkan permenaker soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau ump 2025 rampung pada pekan ini.
rumusan yang dibahas dengan lembaga kerja sama (lks) tripartit nasional itu nantinya akan disampaikan ke presiden prabowo subianto usai kepala negara tiba di tanah air. 
“target kami sih minggu ini kita tuntas dengan lks dan kebetulan juga pak presiden kan kembali ya, tentu saya sebagai menteri harus menghadap dulu,” kata yassierli.
yassierli menyebut, permenaker baru bisa diterbitkan usai mendapat arahan lebih lanjut dari kepala negara. “kita dengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan. kita tunggu pak presiden pulang pasti,” ujarnya.
nantinya, usai permenaker terbit, kemenaker akan bekerja sama dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk menggelar sosialisasi kepada kepala-kepala daerah perihal aturan tersebut.
dia mengharapkan, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan pada desember 2024. “kita harus kejar sebelum 1 januari nanti, itu kan setelah bertahapnya ump, umk, dan sektoralnya,” pungkasnya. 
di sisi lain, yassierli memastikan bahwa formula penetapan pengupahan tidak akan mengikuti formula dalam aturan sebelumnya, yakni peraturan pemerintah (pp) no.51/2023 tentang pengupahan.
dia juga memastikan pemerintah akan memperluas nilai indeks tertentu. itu artinya pemerintah tidak akan memakai nilai indeks tertentu di kisaran 0,10-0,30 dalam penetapan upah minimum 2025. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 30 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan