Sejarah Singkat Demokrasi Indonesia

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Tim Redaksi |

Senin , 25 Nov 2024 - 23:47

-FOTO DOK KPU/BAKESBANGPOL KULONPROGO-

DEMOKRASI di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945.

Perjalanan demokrasi Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting:

1. Demokrasi Liberal (1945-1959)

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara ini mengadopsi sistem demokrasi liberal.

Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Namun, ketegangan politik dan instabilitas menyebabkan sistem ini tidak bertahan lama.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali menerapkan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara.

Ini menandai dimulainya periode Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Sukarno, dengan kekuasaan yang lebih sentralistik dan pembatasan terhadap oposisi politik.

3. Orde Baru (1966-1998)

Setelah jatuhnya Sukarno pada 1966, Presiden Soeharto memulai era Orde Baru. Pemerintahan ini menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi, tetapi dengan kontrol politik yang ketat.

Pemilu pada masa Orde Baru lebih bersifat formalitas, di mana partai-partai yang ada harus mendukung pemerintah. Pembatasan terhadap kebebasan politik dan hak asasi manusia menjadi ciri utama pada masa ini.

4. Reformasi dan Demokrasi Baru (1998-sekarang)

Pada tahun 1998, krisis ekonomi dan protes besar-besaran memaksa Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.

sejarah singkat demokrasi indonesia                            demokrasi di indonesia telah melalui berbagai fase sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945. 
perjalanan demokrasi indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting:
1. demokrasi liberal (1945-1959)
setelah proklamasi kemerdekaan indonesia pada 17 agustus 1945, negara ini mengadopsi sistem demokrasi liberal. 
pemilu pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota dpr dan konstituante. namun, ketegangan politik dan instabilitas menyebabkan sistem ini tidak bertahan lama.
2. demokrasi terpimpin (1959-1966)
baca juga:dilantik sebagai ketua pii pringsewu, dr marindo kurniawan gaet peran insinyur dongkrak pembangunan 
pada 5 juli 1959, presiden sukarno mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan konstituante dan kembali menerapkan uud 1945 sebagai dasar hukum negara. 
ini menandai dimulainya periode demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan sukarno, dengan kekuasaan yang lebih sentralistik dan pembatasan terhadap oposisi politik.
3. orde baru (1966-1998)
setelah jatuhnya sukarno pada 1966, presiden soeharto memulai era orde baru. pemerintahan ini menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi, tetapi dengan kontrol politik yang ketat. 
pemilu pada masa orde baru lebih bersifat formalitas, di mana partai-partai yang ada harus mendukung pemerintah. pembatasan terhadap kebebasan politik dan hak asasi manusia menjadi ciri utama pada masa ini.
4. reformasi dan demokrasi baru (1998-sekarang)
pada tahun 1998, krisis ekonomi dan protes besar-besaran memaksa soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. 
sejak saat itu, indonesia memasuki era reformasi, yang ditandai dengan penguatan lembaga-lembaga demokrasi, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang lebih bebas dan fair. 
pemilu langsung pertama untuk memilih presiden diadakan pada 2004, yang menandai kemajuan besar dalam proses demokratisasi.
sejak masa reformasi, indonesia telah menjadi negara demokratis dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. 
meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi dan polarisasi politik, indonesia tetap bertahan sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia.
diketahui, pemilu langsung pertama untuk memilih presiden diselenggarakan pada tahun 2004, yang menandakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi indonesia. 
sejak saat itu, indonesia terus menggelar pemilu secara demokratis dengan partisipasi rakyat yang semakin tinggi. 
meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi dan polarisasi politik, indonesia tetap berkembang sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan sistem pemerintahan presidensial yang dipilih langsung oleh rakyat.
demokrasi indonesia kini berada dalam fase yang lebih matang, dengan lembaga-lembaga yang semakin kokoh dan kesadaran politik masyarakat yang semakin meningkat. namun, perjalanan ini tentu masih penuh tantangan untuk memastikan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan transparan di masa depan. 
pemilu ini menandai perubahan besar dalam sistem politik indonesia, di mana untuk pertama kalinya rakyat diberikan hak suara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, setelah sebelumnya pemilihan dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
sebelum pemilu 2004, indonesia menganut sistem pemilihan presiden tidak langsung, di mana presiden dipilih oleh anggota mpr. 
namun, reformasi politik yang terjadi setelah kejatuhan rezim orde baru di tahun 1998 memunculkan dorongan kuat untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. 
salah satu langkah besar dalam proses reformasi ini adalah mengubah sistem pemilihan presiden menjadi pemilu langsung, yang memberikan hak suara langsung kepada rakyat.
perubahan ini tercermin dalam undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang pemilu, yang mewajibkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. 
pemilu 2004 pun menjadi titik balik bagi indonesia dalam mengukuhkan sistem demokrasi yang lebih partisipatif.
pemilu 2004 diikuti oleh dua putaran. pada putaran pertama, yang diadakan pada 5 juli 2004, rakyat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden dari beberapa pasangan yang bertarung, antara lain megawati soekarnoputri-hamzah haz, susilo bambang yudhoyono-jusuf kalla, serta beberapa pasangan lainnya.
tidak ada pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dalam putaran pertama, sehingga pemilu dilanjutkan ke putaran kedua yang digelar pada 20 september 2004. 
pada putaran kedua, pasangan susilo bambang yudhoyono dan jusuf kalla berhasil meraih kemenangan dengan perolehan lebih dari 60% suara, mengalahkan pasangan megawati soekarnoputri dan hamzah haz yang memperoleh sekitar 40% suara.
dampak pemilu langsung terhadap demokrasi indonesia
pemilu langsung pertama ini membawa perubahan signifikan dalam perjalanan demokrasi indonesia. 
dengan pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat, pemerintah yang terpilih memiliki legitimasi yang lebih kuat, karena hasilnya mencerminkan kehendak langsung dari rakyat. 
selain itu, pemilu ini juga memperkuat sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
pemilu 2004 juga menjadi titik awal bagi indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum secara langsung pada berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan presiden di tahun-tahun berikutnya.
pemilu langsung pertama di indonesia pada tahun 2004 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi indonesia. 
momen tersebut menunjukkan komitmen indonesia untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih demokratis dan memberikan suara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. 
pemilu ini membuka jalan bagi keberlanjutan proses demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan lebih mewakili kehendak rakyat indonesia. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Rabu 27 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan