Pasca-Bimtek, KPU Pringsewu Langsung Inventarisasi Kendala

PRINGSEWU – Komisioner KPU Pringsewu yang didominasi wajah baru berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pilkada. 

Mengingat tinggal beberapa hari lagi menuju hari H pencoblosan, KPU Pringsewu langsung tancap gas usai pelantikan.

Ketua KPU Pringsewu, Wendy Apriyanto, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menjalani bimbingan teknis (bimtek) terkait kesiapan pengelolaan logistik Pilkada. 

“Setelah bimtek, kami akan melakukan inventarisasi kendala dan penguatan kesiapan teknis menuju Pilkada,” ujar Wendy. 

Dia juga menambahkan bahwa dua komisioner baru, yakni Aqmal Fanani Niki Kapindo dan Eko Winarno, turut berperan, sementara Dewi Eliyasari dan Sulaiman kembali bertugas sebagai komisioner periode sebelumnya.

Sejak dilantik pada 21 November lalu, Wendy menegaskan bahwa seluruh komisioner KPU Pringsewu sudah mulai bekerja efektif. 

Menyusul semakin dekatnya waktu pencoblosan, KPU mengutamakan kesiapan logistik sebagai hal yang sangat urgen. 

“Kesiapan logistik menjadi prioritas utama untuk menyukseskan tahapan Pilkada,” tegas Wendy.

Sementara itu, Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, memimpin apel siaga masa tenang Pilkada di Mapolres Pringsewu pada Minggu 24 November 2024. 

Dalam apel tersebut, Polres Pringsewu menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada, serta memastikan proses pemilu berjalan adil.

 Kapolres mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran, seperti praktik politik uang atau penggunaan isu politik identitas. 

“Polres Pringsewu berharap dapat menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di wilayahnya selama masa tenang hingga proses Pilkada selesai,” ujar AKBP Yunus.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pringsewu, Suprondi, dalam apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, menekankan pentingnya pengawasan ketat. Beberapa hal yang menjadi fokus Bawaslu antara lain patroli pengawasan masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara. 

Bawaslu akan melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi pelanggaran, seperti kampanye pada masa tenang, pemasangan alat peraga kampanye (APK), serta kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, media massa, media sosial, dan media daring.