Pemerintah Masih Pertimbangkan Tawaran Investasi Apple Rp1,58 Triliun

JAKARTA -- Kementarian Perindustrian (Kemenperin) masih mempertimbangkan tawaran investasi Apple dengan nilai Rp 1,58 triliun. 

Perusahaan raksasa yang berasal dari Amerika Serikat itu baru-baru ini menerapkan strategi baru dengan melakukan tawaran menambah nilai investasi ke Indonesia.

Apple menawarkan investasi sebesar USD100 juta kepada pemerintah Indonesia selama dua tahun.

Meski jumlah investasi tersebut tergolong besar dibandingkan dengan proposal Apple 2020-2023 senilai Rp271 miliar, namun pemerintah belum memutuskan menerima atau menolaknya. 

Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pihaknya masih perlu mempertimbangkan dan mengkaji proposal tersebut. 

“Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Kementerian Perindustrian dalam mengkaji isi proposal yang disampaikan oleh Apple tersebut,” ungkap Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta. 

Febri mengutarakan isi proposal yang diajukan Apple meliputi rencana investasi selama dua tahun senilai Rp1,58 triliun.

Dalam rencana Apple, mereka akan membangun development center, Apple Academy di Bali dan Jakarta, serta pembangunan pabrik komponen mesh Airpod Max.

Mengetahui rencana tersebut, Kemenperin masih mempertimbangkan dengan teliti apakah investasi yang ditawarkan Apple bisa berkeadilan bagi Indonesia.

Mengingat investasi yang ditawarkan berbeda dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand.

Kemenperin menilai investasi yang dinaikan hingga 10 kali lipat ini dapat memicu ketidak adilan atau tidak fair.

"Seharusnya kita melihat apakah nilai USD100 juta tersebut berkeadilan atau tidak bagi Indonesia, dibandingkan dengan negara tujuan investasi Apple lainnya seperti India, Vietnam, dan Thailand,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kemenperin juga pertimbangkan total investasi Apple terhadap investasi produsen produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) di Indonesia.

Mengingat di era pemerintahan Presiden Prabowo terdapat target yang perlu dipenuhi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.