PT KAI Klaim Telah Fasilitasi Penertiban

Reporter: Anggi Rhaisa |

Editor: Abdul Karim |

Rabu , 29 Nov 2023 - 22:27

DILAPORKAN KE POLRESTA: PT KAI Divre IV Tanjungkarang yang mengusir para penghuni rumah di Jalan Rambutan Ujung, Pasirgintung, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Selasa (28/11) lalu.-FOTO DOK. RADAR LAMPUNG -

Setelah itu, petugas melanjutkan membawa barang-barang ke dalam truk. ’’Kami tidak tahu barang kami akan dibawa ke mana," ucap Eti Septiana, warga lain yang rumahnya juga digusur PT KAI.

Eti mengatakan pihaknya tetap akan berada di rumah yang telah lama dihuninya tersebut meski barang-barangnya sudah diangkut PT KAI Divre IV Tanjungkarang. ’’Saya tetap tinggal di sini," kukuhnya.

Ida, warga lain yang rumahnya juga digusur, menyampaikan kekesalan terhadap PT KAI Divre IV Tanjungkarang. ’’Ngakunya punya aset PJKA (PT KAI Divre IV Tanjungkarang, Red). Saya tinggal sudah sejak 1968, sudah dari kecil. Ini saja ditanya surat eksekusinya tidak ada," jelasnya.

Manajer Humas Divre IV Tanjungkarang Azhar Zaki Assjari menyampaikan penertiban dilakukan sebagai wujud keseriusan PT KAI dalam menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang diamanahkan kepada perusahaan. Zaki juga menyampaikan KAI telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 187 yang terbit pada tahun 2016 berdasarkan grondkaart yang dimiliki PT KAI.

’’Dari grondkaart ini, PT. KAI mengajukan diterbitkannya sertifikat pada lahan seluas 1.460 m2. Di atas tanah tersebut berdiri satu rumah dan belasan kios yang tidak memiliki sama sekali keterikatan hukum atau berkontak dengan KAI," jelas Zaki.

Lebih rinci, dia menyampaikan sebelumya lahan ini telah disertifikat oleh pihak lain. Namun, PT KAI mengajukan gugatan pembatalan atas sertifikat tersebut. Dengan dasar dari sertifikat yang telah dimiliki PT KAI juga dari grondkaart.

Adapun pengajuan gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Lampung dengan Nomor Perkara 19/G/2020/PTUN.BL dengan Status Perkara Berkekuatan Hukum Tetap.

’’Atas pengajuan gugatan tersebut, PTUN Provinsi Lampung membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Sd tahun 1968 sesuai hasil putusan atas Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.BL tanggal 30 November 2020 yang dimenangkan KAI,” ungkap Zaki.

PT KAI, imbuhnya, telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan prosedural sebelum melakukan penertiban. Pada 2019, PT KAI telah melakukan sosialisasi kepada penghuni aset perusahaan yang berada di Jalan Rambutan tersebut. Lalu memberikan surat peringatan (SP) hingga tiga kali pada Maret 2020 sampai Februari 2022.

Karena kondisi saat itu masih dalam masa Covid-19, menurutnya keamanan wilayah belum mengizinkan untuk dilakukan penertiban. ’’Pada Juli, September, dan November 2023, kami (PT KAI) kembali mengirimkan surat peringatan. Tetapi sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari penghuni rumah untuk mengosongkan lahan tersebut meskipun keputusan PTUN membatalkan sertifikat yang dimiliki penghuni aset PT KAI tersebut, yang artinya jelas aset merupakan milik KAI,” ujar Zaki.

Namun demikian, tandasnya, PT KAI melakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku mengedepankan pendekatan humanis serta didampingi aparat kewilayahan, TNI, dan Polri. Divre IV Tanjungkarang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat kewilayahan yang mendukung upaya penertiban tersebut.

’’PT KAI Divre IV Tanjungkarang sampai saat ini terus melakukan berbagai upaya pengamanan aset perusahaan dari pihak-pihak yang ingin melakukan perampasan. Hal ini merupakan wujud komitmen KAI menjaga aset negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bangsa serta memberikan kontribusi untuk Indonesia,” tutup Zaki. (gie/c1/rim)

pt kai klaim telah fasilitasi penertiban                            bandarlampung – pt kereta api indonesia (kai) divisi regional (divre) iv tanjungkarang mengklaim telah memfasilitasi penertiban masyarakat yang tinggal pada lahan asetnya di jalan rambutan ujung, pasirgintung, tanjungkarang pusat, bandarlampung. 
menurut manajer humas divre iv tanjungkarang azhar zaki assjari, itu sebagaimana sudah dijelaskannya juga kepada tim ombudsman yang datang langsung ke pt kai divre iv tanjungkarang. ’’yaitu saat menertibkan, kami juga memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan truk untuk mengangkut barang mereka," ucap azhar, rabu (29/11).
terkait kemudian masyarakat melaporkan pt kai divre iv tanjungkarang ke polresta bandarlampung, pihaknya menghormati segala proses hukum. ’’itu hak mereka sebagai warga negara. silakan lapor ke polisi. kami menghormati segala proses hukum dan menghormati semua hak warga negara," kata dia.
azhar juga menyampaikan setelah lahan tersebut ditertibkan, pihaknya tidak keberatan jika ada pihak lain yang mau memanfaatkannya, selama mereka memiliki ikatan kontrak atau ikatan hukum dengan pt kai. ’’untuk (lahan di) jalan rambutan ini memang rencananya kami fokuskan untuk mes atau rumah dinas bagi pegawai pt kai yang masih aktif di divre iv tanjungkarang yang bukan asli warga bandarlampung atau wilayah lampung dan sekitarnya," terang dia.
sementara, direktur lembaga bantuan hukum (lbh) bandarlampung suma indra jawardi mengatakan lbh-nya bersama keluarga korban penertiban (pengusiran) yang dilakukan pt kai divre tanjungkarang telah melaporkannya ke polresta bandarlampung. yaitu atas dugaan perusakan dan pengosongan secara paksa terhadap tanah dan bangunan oleh pt kai dengan bukti laporan kepolisian nomor: lp/b/1744/xi/2023/spkt/polresta bandarlampung/polda lampung pada selasa siang, 28 november 2023.
laporan tersebut, jelasnya, berdasarkan upaya yang dilakukan pt kai dalam hal memaksa mengosongkan  tanah dan rumah yang telah dihuni sejak 1958. bahkan ada satu keluarga dipaksa mengosongkan rumah yang telah dikuasai kurang lebih 65 tahun. lalu terdapat 2 rumah dan 12 ruko menjadi sasaran  penertiban yang dianggap lahan tersebut merupakan milik pt kai.
suma indra juga menyampaikan pihaknya masih menunggu proses dari laporan tersebut. ’’ya, yang jelas kita tunggu proses dari polresta soal laporan pidananya," kata dia, rabu (29/11).
terpisah, kasatreskrim polresta bandarlampung kompol dennis arya putra menyampaikan pihaknya masih menelaah laporan kepolisian yang sudah diterimanya. ’’iya, kami masih telaah bukti  laporan yang diterima,"singkatnya. 
diberitakan sebelumnya, tak peduli dengan emak-emak hingga ibu hamil enam bulan menangis histeris, pt kai divre iv tanjungkarang memaksa penghuni beberapa rumah di jalan rambutan ujung, pasirgintung, bandarlampung, selasa (28/11) pagi, untuk pergi.
tampak ibu hamil enam bulan bernama wiwik pun bertahan duduk di depan pintu rumah yang sudah ditinggali puluhan tahun bersama keluarganya, namun baru kali ini dilakukan penggusuran. tangisnya pecah saat petugas pt kai divre iv tanjungkarang didampingi petugas kepolisian membujuknya untuk dievakuasi dari kediamannya.
namun, ia bersikukuh menolak dan menghalangi petugas dengan terus memegang pintu rumahnya. ’’jangan masuk, menjauh-menjauh," jerit wiwik mencoba menghalangi petugas.
sementara di lokasi, petugas terus merangsek dan berhasil mengeluarkan semua barang yang ada di rumah tersebut. mulai lemari, kursi, kasur, hingga perintilan kecil seperti vas bunga.
barang-barang tersebut semuanya dinaikkan truk untuk diangkut. sementara, wiwik dengan penuh keringat bersikukuh di depan pintu menghalau petugas. ’’ini rumah kakek dan nenek saya," teriaknya. 
akhirnya, wiwik pun sempat izin masuk ke dalam rumah beberapa saat. tak lama kemudian, dia dievakuasi petugas dengan ambulans ke rumah sakit di bandarlampung.
setelah itu, petugas melanjutkan membawa barang-barang ke dalam truk. ’’kami tidak tahu barang kami akan dibawa ke mana," ucap eti septiana,  warga lain yang rumahnya juga digusur pt kai.
eti mengatakan pihaknya tetap akan berada di rumah yang telah lama dihuninya tersebut meski barang-barangnya sudah diangkut pt kai divre iv tanjungkarang. ’’saya tetap tinggal di sini," kukuhnya.
ida, warga lain yang rumahnya juga digusur, menyampaikan kekesalan terhadap pt kai divre iv tanjungkarang. ’’ngakunya punya aset pjka (pt kai divre iv tanjungkarang, red). saya tinggal sudah sejak 1968, sudah dari kecil. ini saja ditanya surat eksekusinya tidak ada," jelasnya.
manajer humas divre iv tanjungkarang azhar zaki assjari menyampaikan penertiban dilakukan sebagai wujud keseriusan pt kai dalam menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang diamanahkan kepada perusahaan. zaki juga menyampaikan kai telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 187 yang terbit pada tahun 2016 berdasarkan grondkaart yang dimiliki pt kai.
’’dari grondkaart ini, pt. kai mengajukan diterbitkannya sertifikat pada lahan seluas 1.460 m2. di atas tanah tersebut berdiri satu rumah dan belasan kios yang tidak memiliki sama sekali keterikatan hukum atau berkontak dengan kai," jelas zaki.
lebih rinci, dia menyampaikan sebelumya lahan ini telah disertifikat oleh pihak lain. namun, pt kai mengajukan gugatan pembatalan atas sertifikat tersebut. dengan dasar dari sertifikat yang telah dimiliki pt kai juga dari grondkaart.
adapun pengajuan gugatan tersebut tercatat di pengadilan tata usaha negara (ptun) provinsi lampung dengan nomor perkara 19/g/2020/ptun.bl dengan status perkara berkekuatan hukum tetap.
’’atas pengajuan gugatan tersebut, ptun provinsi lampung membatalkan sertifikat hak milik nomor 3/sd tahun 1968 sesuai hasil putusan atas perkara nomor 19/g/2020/ptun.bl tanggal 30 november 2020 yang dimenangkan kai,” ungkap zaki. 
pt kai, imbuhnya, telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan prosedural sebelum melakukan penertiban. pada 2019, pt kai telah melakukan sosialisasi kepada penghuni aset perusahaan yang berada di jalan rambutan tersebut. lalu memberikan surat peringatan (sp) hingga tiga kali pada maret 2020 sampai februari 2022. 
karena kondisi saat itu masih dalam masa covid-19, menurutnya keamanan wilayah belum mengizinkan untuk dilakukan penertiban. ’’pada juli, september, dan november 2023, kami (pt kai) kembali mengirimkan surat peringatan. tetapi sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari penghuni rumah untuk mengosongkan lahan tersebut meskipun keputusan ptun membatalkan sertifikat yang dimiliki penghuni aset pt kai tersebut, yang artinya jelas aset merupakan milik kai,” ujar zaki. 
namun demikian, tandasnya, pt kai melakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku mengedepankan pendekatan humanis serta didampingi aparat kewilayahan, tni, dan polri. divre iv tanjungkarang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat kewilayahan yang mendukung upaya penertiban tersebut. 
’’pt kai divre iv tanjungkarang sampai saat ini terus melakukan berbagai upaya pengamanan aset perusahaan dari pihak-pihak yang ingin melakukan perampasan. hal ini merupakan wujud komitmen kai menjaga aset negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bangsa serta memberikan kontribusi untuk indonesia,” tutup zaki.  (gie/c1/rim)