DKPP Catat 632 Pengaduan Pelanggaran

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 15 Nov 2024 - 21:47

Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi-FOTO IST -

BALI – DKPP Terima 632 Pengaduan Terkait Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu 2024

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melaporkan telah menerima total 632 pengaduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu hingga Jumat (15/11) ini.

Pengaduan tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan sebagian besar berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan bahwa sebagian besar pengaduan terkait dengan pelanggaran profesionalisme penyelenggara Pemilu.

“Banyak pengaduan terkait ketidakpastian hukum dan penyelenggaraan yang tidak sesuai regulasi. Selain itu, ada pula aduan mengenai perilaku penyelenggara Pemilu, seperti kekerasan hingga perbuatan asusila,” ujarnya saat diskusi tentang etika penyelenggara Pemilu di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 15 November 2024.

Namun, ia menambahkan bahwa DKPP belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai pengaduan tersebut demi melindungi pihak-pihak yang terlibat, selama proses verifikasi berlangsung.

“Kami tidak bisa mengungkapkan substansi perkara yang sedang dalam proses, kecuali apabila sudah memenuhi syarat materiil dan siap disidangkan,” jelas Raka Sandi.

Apabila perkara telah masuk ke meja persidangan, kata dia, hasilnya dapat dipantau oleh publik melalui media sosial atau laman resmi DKPP. Namun, jika terkait dengan pelanggaran asusila, sidang akan dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan.

DKPP juga menegaskan bahwa mereka berkewajiban melindungi pihak yang diadukan, mengingat aduan yang diajukan bisa saja tidak terbukti kebenarannya.

“Kami harus melindungi hak-hak pihak yang diadukan, hingga ada keputusan yang jelas,” tambahnya.

Dalam hal ini, DKPP mengungkapkan adanya temuan pelanggaran asusila yang melibatkan penyelenggara Pemilu di beberapa daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Meskipun banyak yang sudah diputus, beberapa perkara masih dalam proses pemeriksaan.

Terkait hal ini, DKPP juga mencatat bahwa terdapat tiga provinsi di Indonesia yang tidak menerima pengaduan terkait pelanggaran etika penyelenggara Pemilu, yakni Bali, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan.

“Tiga daerah ini tidak memiliki pengaduan yang diproses menjadi perkara dan disidangkan,” ujar Raka Sandi.

dkpp catat 632 pengaduan pelanggaran                             bali – dkpp terima 632 pengaduan terkait pelanggaran etika penyelenggara pemilu 2024
dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) ri melaporkan telah menerima total 632 pengaduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hingga jumat (15/11) ini. 
pengaduan tersebut berasal dari berbagai daerah di indonesia, dengan sebagian besar berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 dan pilkada 2024.
anggota dkpp ri, i dewa kade wiarsa raka sandi, mengungkapkan bahwa sebagian besar pengaduan terkait dengan pelanggaran profesionalisme penyelenggara pemilu.
 “banyak pengaduan terkait ketidakpastian hukum dan penyelenggaraan yang tidak sesuai regulasi. selain itu, ada pula aduan mengenai perilaku penyelenggara pemilu, seperti kekerasan hingga perbuatan asusila,” ujarnya saat diskusi tentang etika penyelenggara pemilu di kuta, kabupaten badung, bali, jumat 15 november 2024.
namun, ia menambahkan bahwa dkpp belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai pengaduan tersebut demi melindungi pihak-pihak yang terlibat, selama proses verifikasi berlangsung. 
“kami tidak bisa mengungkapkan substansi perkara yang sedang dalam proses, kecuali apabila sudah memenuhi syarat materiil dan siap disidangkan,” jelas raka sandi.
apabila perkara telah masuk ke meja persidangan, kata dia, hasilnya dapat dipantau oleh publik melalui media sosial atau laman resmi dkpp. namun, jika terkait dengan pelanggaran asusila, sidang akan dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan.
dkpp juga menegaskan bahwa mereka berkewajiban melindungi pihak yang diadukan, mengingat aduan yang diajukan bisa saja tidak terbukti kebenarannya. 
“kami harus melindungi hak-hak pihak yang diadukan, hingga ada keputusan yang jelas,” tambahnya.
dalam hal ini, dkpp mengungkapkan adanya temuan pelanggaran asusila yang melibatkan penyelenggara pemilu di beberapa daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. 
meskipun banyak yang sudah diputus, beberapa perkara masih dalam proses pemeriksaan.
terkait hal ini, dkpp juga mencatat bahwa terdapat tiga provinsi di indonesia yang tidak menerima pengaduan terkait pelanggaran etika penyelenggara pemilu, yakni bali, yogyakarta, dan kalimantan selatan.
 “tiga daerah ini tidak memiliki pengaduan yang diproses menjadi perkara dan disidangkan,” ujar raka sandi.
berdasarkan data dkpp per 25 september 2024, sebanyak 226 aduan telah diproses menjadi perkara yang layak disidangkan. dari total tersebut, dkpp telah memutuskan 103 perkara yang melibatkan 545 penyelenggara pemilu. 
rinciannya, 332 teradu direhabilitasi, 131 mendapatkan teguran tertulis, 38 orang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, dan 4 orang lainnya dijatuhi pemberhentian sementara.
“keputusan ini menunjukkan keseriusan dkpp dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar raka sandi. 
sebelumnya, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) mencatat adanya lonjakan signifikan pada aduan dugaan pelanggaran pemilu dengan 565 laporan masuk hingga 25 oktober 2024. 
jumlah ini meningkat drastis dibandingkan 2023 yang hanya mencatat 325 aduan.
’’pengalaman menunjukkan bahwa aduan pelanggaran etik cenderung lebih tinggi saat pilkada dibanding pemilu umum, yang menjadi alasan digelarnya rapat koordinasi ini,” ujar ketua dkpp, heddy lugito, dalam pertemuan tersebut di makassar, sulawesi selatan, jumat.
menurut heddy, rakor ini bertujuan untuk menciptakan pilkada 2024 yang berintegritas, serta menjadi langkah pencegahan dalam mengurangi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pilkada serentak.
“di bulan oktober 2024 ini saja, aduan yang masuk sudah mencapai 173 persen dari aduan tahun lalu. melalui rakor ini, kami ingin mengingatkan para penyelenggara untuk menjaga profesionalisme dan integritas,” tambahnya.
rakor yang berlangsung dari 24 hingga 26 oktober 2024 ini melibatkan 518 penyelenggara pemilu dari berbagai tingkatan. mereka terdiri dari ketua kpu dan bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari 21 provinsi di indonesia bagian tengah dan timur. 
para peserta juga mendapatkan materi dari sejumlah narasumber yang kredibel, antara lain ketua kpu ri, ketua bawaslu ri, pejabat kemendagri, kapolda sulawesi selatan, panglima kodam xiv/hasanuddin, serta anggota dkpp periode 2012-2017, nur hidayat sardini. 
gegara dugaan pelanggaran di gorontalo, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) memeriksa ketua dan anggota komisi pemilihan umum (kpu) ri. 
dkpp menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) perkara nomor 214-pke-dkpp/ix/2024 di ruang sidang dkpp, jakarta, rabu (23/10), dengan teradu ketua dan lima anggota kpu ri. 
perkara ini diadukan mikewati vera tangka, misthohizzaman, listyowati, rotua valentina, wirdyaningsih, egi primayogha mardhika, hadar nafis gumay, khoirunnisa nur agustyati, dan wahidah suaib. sembilan nama tersebut memberi kuasa kepada dudy agung trisna dan kawan-kawan.
pihak pengadu mengadukan ketua dan lima anggota kpu ri, yaitu idham holik, mochammad afifuddin (ketua), yulianto sudrajat, betty epsilon idroos, parsadaan harahap, dan august mellaz sebagai teradu i sampai teradu vi.
para teradu didalilkan diduga tidak menindaklanjuti putusan bawaslu ri nomor 010/lp/adm.pl/bwsl/00.00/xi/2023 tanggal 29 november 2023 dan tidak melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme sehingga terdapat pemungutan suara ulang (psu) pemilu anggota dprd provinsi gorontalo di daerah pemilihan (dapil) 6.
putusan bawaslu ri nomor 010/2023 menyatakan bahwa teradu i sampai teradu vi melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak menindaklanjuti putusan mahkamah agung nomor 24p/hum/2023 tentang pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil.
namun, kata kuasa pengadu sri afrianis, para teradu tetap tidak melakukan tindak lanjut untuk menyesuaikan keterwakilan 30 persen perempuan berdasarkan putusan mahkamah agung. 
hingga tahap pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024, lanjut dia, tetap digunakan 267 daftar calon tetap (dct) pemilu anggota dpr ri dan 1.016 dct pemilu anggota dprd provinsi yang belum memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.
putusan mahkamah konstitusi nomor 125-01-08-29/phpu.dpr-dprd-xxii/2024 yang memerintahkan psu di seluruh tps di daerah pemilihan (dapil) gorontalo 6 karena tidak ada partai politik yang bisa memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan untuk pemilu anggota dprd provinsi.
dalam putusan tersebut, mk menyatakan seharusnya kpu (para teradu) memahami putusan mahkamah agung nomor 24p/hum/2023 yang memiliki kekuatan hukum tetap.
alih-alih demikian, kata dia, kpu malah secara sengaja mengabaikan putusan ma yang menyebabkan tidak terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan di dapil gorontalo 6.
“perkara yang kami ajukan ke dkpp ini secara spesifik pada pembangkangan para teradu atas kewajiban hukum yang timbul pasca-putusan bawaslu ri nomor 10/2023 dan para teradu telah mengabaikan putusan ma nomor 24p/hum/2023 sebagai bentuk perbaikan administratif sebagaimana putusan bawaslu ri,” jelasnya.
sementara itu, dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu, teradu i sampai teradu vi menegaskan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam hal ini, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemilu.
mochammad afifuddin sebagai teradu ii menegaskan bahwa pengaturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pengajuan bakal calon anggota dpr ri, provinsi, dan kabupaten/kota sejatinya telah diatur pkpu nomor 10 tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu.
“peraturan tersebut tidak mereduksi keterwakilan 30 persen perempuan atau affirmative action, tetapi memperjelas terkait dengan metode atau cara hitung keterwakilan tersebut yang tidak diatur undang-undang pemilu,” ujar afifuddin.
dalam konteks dalil aduan pengadu yang menyebutkan bahwa para teradu tidak melaksanakan putusan bawaslu nomor 010/lp/adm.pl/bwsl/00.00/xi/2023, teradu ii menegaskan bahwa tidak ada satu pun aduan dugaan pelanggaran etik yang diadukan bawaslu ke dkpp.
selain itu, ruang lingkup aduan pada perkara ini serupa dengan perkara nomor 110-pke-dkpp/ix/2023 yang telah diputus oleh dkpp pada tanggal 23 oktober 2023 terkait dengan persoalan keterrwakilan 30 persen perempuan.
“objek, para pihak, dan materi pokok aduan (perkara ini) merupakan perkara yang sama yang pernah diputus dkpp sehingga sepatutnya tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya oleh dkpp,” pungkasnya.
sidang dipimpin oleh ketua dkpp heddy lugito selaku ketua majelis. bertindak sebagai anggota majelis, yakni j. kristiadi, ratna dewi pettalolo, i dewa kade wiarsa raka sandi, dan muhammad tio aliansyah.  (ant/abd)