Pemkab Mesuji Tunggu Instruksi Pusat Terkait Penghapusan Piutang Macet UMKM Sektor Pertanian

Reporter: Ardian Mukti |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 11 Nov 2024 - 09:58

TUNGGU INSTRUKSI: Pemerintah Kabupaten Mesuji masih menunggu instruksi pusat terkait penghapusan piutang macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan.-FOTO IST-

MESUJI, RADAR LAMPUNGkmelalui Dinas Pertanian (Distan) masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distan Mesuji Halwan mengonfirmasi hal ini pada Minggu (10/11). Menurutnya, meskipun kebijakan penghapusan piutang macet tersebut sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Pemkab Mesuji belum menerima instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Ya, terkait penghapusan piutang macet bagi UMKM di sektor pertanian yang sudah diumumkan oleh Presiden, kami masih menunggu arahan resmi dari pusat," jelas Halwan.

Halwan mengungkapkan bahwa meskipun informasi tersebut sudah diketahui melalui pemberitaan, pihaknya tidak memiliki data rinci mengenai hutang piutang petani di daerah ini. Data tersebut, menurutnya, dapat diperoleh dari pihak bank penyalur kredit.

Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sungai Badak, Hanafi, juga mengaku sudah mendengar informasi terkait kebijakan tersebut. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

"Tapi untuk saat ini, peminjaman melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh petani kami masih berjalan lancar dan setahu saya belum ada yang mengalami piutang macet," ujarnya.

Hanafi optimis bahwa petani yang tergabung dalam Gapoktan Desa Sungai Badak memiliki catatan kredit yang baik, sehingga pengajuan pinjaman mereka mendapat persetujuan dari bank.

"Petani kami memang sangat komitmen untuk melunasi pinjaman mereka. Bahkan, banyak yang sudah melunasi sebelum jatuh tempo, biasanya dalam waktu 6 hingga 8 bulan," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban UMKM yang terdampak masalah keuangan, dan juga melibatkan UMKM dari sektor-sektor lain yang membutuhkan dukungan serupa.

Pemerintah daerah berharap agar segera menerima petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat agar dapat melaksanakan kebijakan ini dengan tepat sasaran.

Sementara, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro secara resmi belum menerima informasi mengenai penghapusan piutang UMKM termasuk pada sektor pertanian.

pemkab mesuji tunggu instruksi pusat terkait penghapusan piutang macet umkm sektor pertanian                            mesuji, radar lampungkmelalui dinas pertanian (distan) masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura distan mesuji halwan mengonfirmasi hal ini pada minggu (10/11). menurutnya, meskipun kebijakan penghapusan piutang macet tersebut sudah diumumkan oleh presiden prabowo subianto, pemkab mesuji belum menerima instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"ya, terkait penghapusan piutang macet bagi umkm di sektor pertanian yang sudah diumumkan oleh presiden, kami masih menunggu arahan resmi dari pusat," jelas halwan.
halwan mengungkapkan bahwa meskipun informasi tersebut sudah diketahui melalui pemberitaan, pihaknya tidak memiliki data rinci mengenai hutang piutang petani di daerah ini. data tersebut, menurutnya, dapat diperoleh dari pihak bank penyalur kredit.
baca juga:kredit macet umkm di lampung capai rp824 miliar
sementara itu, ketua gabungan kelompok tani (gapoktan) sungai badak, hanafi, juga mengaku sudah mendengar informasi terkait kebijakan tersebut. namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.
"tapi untuk saat ini, peminjaman melalui kur (kredit usaha rakyat) oleh petani kami masih berjalan lancar dan setahu saya belum ada yang mengalami piutang macet," ujarnya.
hanafi optimis bahwa petani yang tergabung dalam gapoktan desa sungai badak memiliki catatan kredit yang baik, sehingga pengajuan pinjaman mereka mendapat persetujuan dari bank.
"petani kami memang sangat komitmen untuk melunasi pinjaman mereka. bahkan, banyak yang sudah melunasi sebelum jatuh tempo, biasanya dalam waktu 6 hingga 8 bulan," tambahnya.
sebagai informasi, presiden prabowo subianto baru-baru ini menandatangani peraturan pemerintah (pp) nomor 47 tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet bagi umkm di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. 
kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban umkm yang terdampak masalah keuangan, dan juga melibatkan umkm dari sektor-sektor lain yang membutuhkan dukungan serupa.
pemerintah daerah berharap agar segera menerima petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat agar dapat melaksanakan kebijakan ini dengan tepat sasaran. 
baca juga:kpu identifikasi jawa tengah dan papua sebagai daerah rawan pilkada 2024
sementara, dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan (dkp3) kota metro secara resmi belum menerima informasi mengenai penghapusan piutang umkm termasuk pada sektor pertanian.
hal tersebut menyusul rencana penghapusan piutang umkm tersebut oleh pemerintah pusat.
 kepala dkp3 kota metro heri wiratno mengatakan, pihaknya sudah mengetahui informasi tersebut melalui media massa. namun, secara resminya, pihaknya belum memperoleh informasi. 
"kalau secara surat itu belum, cuma kalau dari media, ya itu sudah kami terima. kalau informasi resminya belum ada," kata heri.
dikatakannya, terkait penghapusan utang macet petani biasanya harus memenuhi sejumlah indikator.
"nanti kan ada kriteria, (misal) tahun berapa," imbuhnya.
menurutnya, sebelumnya, ada program punjaman lunak (pinlu) bagi peternak ataupun petani. 
"tapi tahun 2010 pinlu itu sudah stop. kalau sekarang itu adanya program kut, kur. tapi programnya itu beda, petani, atau peternak," ungkapnya.
terpisah, wacana mengenai penghapusan piutang macet di sektor pertanian, sejumlah petani di bumi sai wawai sangat menyambut positif.
seperti yang dikatakan ketua kontak tani nelayan andalan (ktna) kota metro, sugeng siswoyo.
baca juga:bawaslu dorong pengawasan pemilu 2024 di purwakarta, fokus pada pemetaan tps rawan
ia sangat menyambut baik terkait rencana pemerintah pusat yang akan menghapuskan piutang macet petani.
"iya tahu dari media sosial, dan saya lihat beritanya di televisi. sangat mneyambut positif," ujarnya.
menurutnya, jika rencana tersebut dijalankan, itu merupakan sebuah langkah nyata pemerintah pusat untuk ketahanan pangan.
"mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan terbaik untuk membantu petani, serta teman-teman nelayan mengenai dengan penghapusan hutang itu," tandasnya.
ia menilai, rencana pemerintah tersebut dapat menjadi semangat baru bagi petani, yang mungkin terdapat hutang pertanian yang selama ini belum terselesaikan.
menurutnya, para petani terpaksa melakukan pinjaman yang disebabkan sejumlah hal seperti biaya produksi.
"salah satunya penyediaan saprotan. kadang selama ini kita sudah cari barang subsidi. jadi beli yang non subsidi, lalu biaya produkai bengkak. nah petani memenuhi biaya produksi yang bengkak ini dengan pinjaman. harapannya hasil panen bisa menutupi hutang itu, tapi kadamg hasil panen tidak sesuai harapan," ungkapnya.
karena itu, ia berharap, peran pemerintah pusat tak hanya berkaitan dengan penghapusan piutang macet milik petani, tetapi juga diberikan pendampingan yang maksimal, dengan harapan petani bisa meningkatkan kesejahteraannya.
pada prinsipnya kami sangat menyambut baik," pungkasnya. (muk/rur/c1/abd)