Kemendagri Dorong Ad Hoc Wajib Dapat Jaminan Kematian

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 04 Nov 2024 - 21:37

Wamendagri Bima Arya Sugiarto. - FOTO PUSPEN KEMENDAGRI -

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung dan mendorong anggota badan ad hoc pilkada mendapatkan jaminan kesehatan hingga jaminan kematian. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Dijelaskannya, Kemendagri men-support semua anggota badan ad hoc yang ditugaskan dalam pilkada serentak 2024 bisa mendapatkan perlindungan sosial. Yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm).

Bima Arya menjelaskan, dukungan ini berbanding lurus dengan perintah mendagri yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.5.7/4295/SJ.

“Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran tentang jaminan sosial bagi pekerja ad hoc 3 September. (Kami) sangat mendukung,” kata Bima saat dilansir ANTARA, Senin 4 Oktober 2024.

Saat ini, sambungnya, Kemendagri masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai implementasi dukungan jaminan-jaminan tersebut ke anggota badan adc hoc pilkada.

Alasannya adalah, Kemendagri tidak bisa memutuskan langsung dan wajib ada laporan dan persoalan administasi yang harus dipenuhi. Kemudian memasukkan hal hal tersebut ke dalam proses penganggaran.

Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga menambahkan, Mendagri Tito Karnavian telah mengarahkan dan memerintahkan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan dan jajaran untuk mengawal pelaksanaan SE Mendagri tentang JKK dan JKM bagi badan ad hoc KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia.

Ia menyebut Ditjen Keuda pun telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan SE Mendagri tersebut.

Adapun saat ini mereka sedang memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan JKK dan JKM di daerah. “Ini merupakan bagian upaya dari Kemendagri untuk memberi dukungan kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak,” ujar Kastorius.

Sebelumnya, Sabtu (21/9), Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan para kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan ad hoc pemilihan kepala daerah (pilkada), sejalan dengan perintah Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam surat nomor 400.5.7/4295/SJ.

“Tidak boleh ada gubernur dan bupati/wali kota yang mengabaikan Surat Menteri Dalam Negeri ini dengan alasan apa pun. Surat ini sudah dengan tegas dan jelas mengatur penggunaan APBD untuk pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pekerja penyelenggara Pilkada serentak di November 2024,” kata Timboel melalui keterangan resminya Sabtu.

Lebih lanjut Timboel mengatakan bahwa Mendagri sudah secara tegas memerintahkan seluruh gubernur dan wali kota/bupati untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berada di wilayahnya untuk menetapkan dan mendaftarkan anggota Badan Adhoc sebagai peserta aktif dalam program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan.

Mengenai hal anggaran, menurut dia semua sudah jelas dalam aturan yang termaktub di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT).Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, merinci yang dimaksud badan Ad Hoc mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pengawas (Panwaslu) Kecamatan, serta Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Sebagai informasi, pada Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan anggota legislatif lalu, tercatat hanya 1,1 juta orang petugas KPU dan Bawaslu yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

kemendagri dorong ad hoc wajib dapat jaminan kematian                             jakarta – kementerian dalam negeri (kemendagri) mendukung dan mendorong anggota badan ad hoc pilkada mendapatkan jaminan kesehatan hingga jaminan kematian. hal ini diungkapkan oleh wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto.
dijelaskannya, kemendagri men-support semua anggota badan ad hoc yang ditugaskan dalam pilkada serentak 2024 bisa mendapatkan perlindungan sosial. yakni jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm).
bima arya menjelaskan, dukungan ini berbanding lurus dengan perintah mendagri yang tertuang dalam surat edaran (se) nomor 400.5.7/4295/sj.
“mendagri sudah mengeluarkan surat edaran tentang jaminan sosial bagi pekerja ad hoc 3 september. (kami) sangat mendukung,” kata bima saat dilansir antara, senin 4 oktober 2024.
saat ini, sambungnya, kemendagri masih berkoordinasi dengan kementerian keuangan mengenai implementasi dukungan jaminan-jaminan tersebut ke anggota badan adc hoc pilkada.
alasannya adalah, kemendagri tidak bisa memutuskan langsung dan wajib ada laporan dan persoalan administasi yang harus dipenuhi. kemudian memasukkan hal hal tersebut ke dalam proses penganggaran.
staf khusus mendagri kastorius sinaga menambahkan, mendagri tito karnavian telah mengarahkan dan memerintahkan plh. direktur jenderal (dirjen) keuangan daerah (keuda) horas maurits panjaitan dan jajaran untuk mengawal pelaksanaan se mendagri tentang jkk dan jkm bagi badan ad hoc kpu dan bawaslu di seluruh indonesia.
ia menyebut ditjen keuda pun telah berkoordinasi dengan kpu dan bawaslu dalam rangka pelaksanaan se mendagri tersebut.
adapun saat ini mereka sedang memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan jkk dan jkm di daerah. “ini merupakan bagian upaya dari kemendagri untuk memberi dukungan kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak,” ujar kastorius.
sebelumnya, sabtu (21/9), koordinator advokasi bpjs watch timboel siregar mengingatkan para kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan ad hoc pemilihan kepala daerah (pilkada), sejalan dengan perintah menteri dalam negeri yang tertuang dalam surat nomor 400.5.7/4295/sj.
“tidak boleh ada gubernur dan bupati/wali kota yang mengabaikan surat menteri dalam negeri ini dengan alasan apa pun. surat ini sudah dengan tegas dan jelas mengatur penggunaan apbd untuk pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm) bagi seluruh pekerja penyelenggara pilkada serentak di november 2024,” kata timboel melalui keterangan resminya sabtu.
lebih lanjut timboel mengatakan bahwa mendagri sudah secara tegas memerintahkan seluruh gubernur dan wali kota/bupati untuk berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) yang berada di wilayahnya untuk menetapkan dan mendaftarkan anggota badan adhoc sebagai peserta aktif dalam program jkk dan jkm di bpjs ketenagakerjaan.
mengenai hal anggaran, menurut dia semua sudah jelas dalam aturan yang termaktub di dalam naskah perjanjian hibah daerah (nphd). jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga (btt).peraturan kpu nomor 2 tahun 2024, merinci yang dimaksud badan ad hoc mencakup panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps), kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), panitia pengawas (panwaslu) kecamatan, serta panitia pengawas lapangan (ppl).
sebagai informasi, pada pemilihan umum (pemilu) presiden dan anggota legislatif lalu, tercatat hanya 1,1 juta orang petugas kpu dan bawaslu yang didaftarkan menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan.
dari jumlah tersebut terdapat 44 petugas yang meninggal dunia dan mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugasnya. bpjs ketenagakerjaan telah membayarkan seluruh manfaat kepada peserta dan ahli warisnya dengan total nominal mencapai rp2,57 miliar.
sebel umnya, ketua komisi pemilihan umum (kpu) hasyim asy’ari mengatakan ada 181 anggota panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas sepanjang pemilu 2024.
adapun rinciannya terdiri dari 6 panitia pemilihan kecamatan (ppk), 23 panitia pemungutan suara (pps), dan 152 kpps yang meninggal dunia.
’’jadi total badan ad hoc berupa anggota ppk, anggota pps, dan anggota kpps yang meninggal dunia sebanyak 181 orang. yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang,” ujar hasyim dalam rapat bersama komisi ii dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (25/3).
selain itu, hasyim juga menyampaikan terdapat 4.770 orang mengalami kecelakaan kerja atau sakit saat bertugas.
adapun rinciannya yaitu petugas dari ppk yang sakit atau kecelakaan kerja sebesar 166 orang, sedangkan anggota pps 783 orang dan kpps 3.821 orang.
“data diambil pada durasi waktu tanggal 14 sampai dengan 25 februari 2024. kita doakan semoga teman-teman, saudara-saudara badan ad hoc yang meninggal diberikan husnul khatimah dan yang sakit segera sembuh,” imbuhnya.
selain kpu, dalam rapat bersama komisi ii dpr ri itu dihadiri juga oleh menteri dalam negeri tito karnavian beserta jajaran, ketua bawaslu rahmat bagja beserta jajaran, dan ketua dkpp heddy lugito beserta jajaran.
sebelumnya beban petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) selama pemilu 2024 begitu berat. ribuan petugas kpps jatuh sakit. 
  data kementerian kesehatan menyebutkan sebanyak 4.281 petugas kpps jatuh sakit. sebanyak 5.741.127 anggota kpps sebelumnya dilantik oleh kpu. 
  selain angka kesakitan, angka kematian juga cukup menonjol. sebanyak 57 orang meninggal dunia tersebar di seluruh indonesia. 
  di sumatera 6 orang, pulau jawa 46 orang, kalimantan 3 orang, dan sulawesi 3 orang. 
sedangkan untuk angka kesakitan, petugas pps yang jatuh sakit sebanyak 1.040 orang. petugas 1.034 orang, saksi 707 orang, linmas 694 orang, bawaslu 381 orang, ppk 224 orang. usia rata-rata 17-60 tahun.  (ant/c1/abd)