Subsidi BBM dan Listrik, 30 Persen Tidak Tepat Sasaran

Angkanya Capai Rp100 Triliun

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sekitar 30 persen subsidi BBM hingga listrik yang dikucurkan pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.

Menurut hitungannya, ada sekitar Rp100 triliun dana subsidi itu justru dinikmati masyarakat yang mampu. Padahal mestinya, subsidi BBM hingga LPG diperuntukkan warga miskin.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun-lah," kata Bahlil saat ditemui usai Rakortas Kementerian Koordinator bidang Perekonomian di Hotel Four Season Jakarta, Minggu (3/11).

"Kalian kan gak pengin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," sambungnya.

 BACA JUGA:Pemerintah Akan Fokus Turunkan Harga Tiket Pesawat

Karena itu, dalam dua pekan ke depan, pihaknya berjanji akan menggodok beragam opsi untuk perubahan skema subsidi energi tersebut. Ini penting dilakukan karena subsidi yang dikucurkan pemerintah masih membengkak.

Bahkan, kata Bahlil, subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2024 sudah mencapai Rp435 triliun. Di mana sekitar Rp83 triliun sudah dikucurkan untuk subsidi elpiji 3 kg.

"Nah kami mentengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," jelas Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil memastikan pada awal pekan depan, tim optimalisasi subsidi energi akan melakukan rapat. Salah satunya, untuk menggodok formulasi apa saja yang bisa ditawarkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya," ungkapnya.

BACA JUGA:Industri Tekstil di Indonesia Tetap Menarik dan Diminati Investor

Bahlil yang juga ketua Tim Satgas Kebijakan Optimalisasi Subsidi Energi membantah soal rencana subsidi BBM dan LPG akan dialihkan menjadi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah atau angsuran rumah.

Menurut Bahlil, ide tersebut belum masuk dalam pembahasan di dalam satgas yang dipimpinnya. Pasalnya, hingga dua pekan ke depan pihaknya masih akan menggodok opsi-opsi yang akan ditawarkan kepada Presiden Prabowo Subianto.