Qomaru Jalani Sidang, Debat di Kota Metro hanya Satu Paslon

Reporter: Ruri Setiauntari |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 30 Oct 2024 - 21:15

Debat kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro hanya dihadiri oleh satu pasangan calon (paslon), Rabu (30/10).-foto ruri setiauntari -

Ya, calon Wakil Wali Kota Metro omor urut 02 Qomaru Zaman menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I B Kota Metro, Senin (28/10). Sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB di ruang Garuda PN Metro. Qomaru hadir didampingi kuasa hukumnya, Hadri Abunawar, dan timnya.

Humas Pengadilan Negeri I B Kota Metro Zoya Haspita mengatakan perkara Qomaru Zaman harus sudah mendapatkan putusan dalam 7 hari kerja sejak berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri. Di mana berkas telah dilimpahkan pada Jumat, 25 Oktober 2024 lalu.

’’Dalam waktu 7 hari sejak berkas dilimpahkan ke PN, putusan sudah harus ada. Paling lambat Senin, atau bisa jadi Jumat sudah diputuskan. Tergantung jalannya, tetapi paling lambat Senin sudah ada putusannya," ungkap Zoya.

Hakim yang juga menjabat sebagai Wakil PN I B Kota Metro ini menjelaskan pada sidang perdana terdakwa Qomaru Zaman yang digelar saat ini terkait adanya dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam Pasal 71 ayat 3 juncto Pasal 188 UU Nomor 10/2016 Perubahan Kedua atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

’’Terkait hal ini, berkas sudah dilimpahkan ke PN Metro pada Jumat lalu. Dan hari ini dimulai sidang pertama. Sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. Itu harus sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Metro," ungkapnya.

Ia menjelaskan sidang perkara Qomaru dilaksanakan seperti persidangan pada umumnya. Dalam agenda sidang pertama, akan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Kemudian jika ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh JPU, akan diberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya. Jika tidak ada keberatan, langsung ke pembuktian.

’’Jika tidak ada keberatan, akan dilanjutkan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU untuk membuktikan dakwaannya ini," pungkasnya.

Perlu diketahui, pada Pasal 71 ayat 3 berbunyi: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Kemudian pada ayat 5-nya disebutkan, dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 188 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang berbunyi, Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Setelah dibacakan dakwaan oleh JPU terkait dugaan pelanggaran Pilkada, penasehat hukum Qomaru Zaman, Hadri Abunawar menerima dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi. "Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi. Sebab telah memenuhi persyaratan," ujarnya.

Sidang pertama perkara dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye dilanjutkan dengan menghadirkan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang pertama ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 9 orang saksi. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Metro, Kepala Dinas Sosial Kota Metro, Bawaslu Metro, dan pemilik akun tiktok yang memposting video Qomaru Zaman di acara Dinas Sosial tersebut, serta 5 orang saksi lainnya.

Tim penasehat hukum Qomaru Zaman Hadri Abunawar mengatakan, agenda persidangan perdana terkait dengan dakwaan JPU terhadap kliennya, Qomaru Zaman, yang notabene wakil Wali Kota Metro. Di mana, JPU telah menghadirkan saksi-saksi. Diantaranya komisioner Bawaslu Kota Metro, Hendro Edi Saputro, dan Sekda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo.

qomaru jalani sidang, debat di kota metro hanya satu paslon                            metro - debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota metro hanya dihadiri oleh satu pasangan calon (paslon), rabu (30/10).
ketua kpu kota metro nurris septa pratama mengatakan debat kandidat yang kedua ini hanya dihadiri paslon nomor urut 01 bambang-rafieq.
’’pasangan calon nomor urut 02 tidak hadir karena ada suatu hal. sebelumnya, kami juga sudah berdiskusi dan berkonsultasi dengan kpu provinsi. pada prinsipnya, kami tetap melaksanakan debat ini apa pun kondisinya," ujar dia.
baca juga:polda tunggu hasil autopsi mayat yang ditemukan di tol
nurris septa enjelaskan, debat kandidat ini difasilitasi oleh kpu. debat dilakukan selama tiga kali. debat kandidat yang pertama pada 23 oktober, kedua 30 oktober, dan terakhir pada rabu, 13 november 2024.
’’debat ini untuk memastikan paslon bisa mengungkapkan visi-misi dan program yang akan disampaikan ke masyarakat. masyarakat bisa menilai siapa yang akan dipilih," katanya.
septa berharap pilwakot metro dapat berjalan lancar dan aman. debat kandidat wali kota dan wakil wali kota metro kedua dengan tema ’’menyelesaikan persoalan daerah dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan kota, provinsi, dengan pembangunan nasional” ini berlangsung di idea hotel metro.
paslon nomor urut 02 bambang-rafieq hadir mengenakan pakaian putih. debat dimulai sekitar pukul 14.45 wib.
nurris septa menambahkan sesuai jadwal yang sudah disepakati, kpu metro memfasilitasi debat kandidat selama tiga kali. ’’dan hari ini (rabu, red) terjadwal debat kedua untuk paslon. apa pun yang terjadi, tentu dalam pkpu 13 tahun 2024 pasal 19, jika paslon tidak bisa hadir dikarenakan sakit, ibadah, atau tidak mau hadir, itu diperkenankan. artinya kpu tidak punya kewenangan untuk mengatur harus hadir," kata dia.
menurutnya, dikarenakan pasangan calon yang satunya sedang sakit dengan surat keterangan dokter, tentu debat kandidat kedua tersebut tidak bisa ditunda. ’’tetap dilaksanakan meski dengan satu pasangan calon. begitu juga dengan format, ketika tidak bisa hadir, format kami ubah sesuai dengan kesepakatan bersama dengan lo paslon masing-masing. karena hari ini paslon hanya memaparkan visi dan misi program," ungkapnya.
terpisah, ketua tim pemenangan wahdi-qomaru zaman, deswan, menjelaskan pihaknya telah menyampaikan ke kpu alasan ketidakhadiran pasangan calon nomor urut 02 dalam debat kandidat kedua.
’’iya tidak bisa hadir. jadi bukan menolak hadir, tapi tidak bisa hadir karena kondisi. pertama pak wahdi itu kondisinya sedang dalam perawatan kesehatan, belum siap melaksanakan debat. pak qomaru sedang dalam proses sidang di pengadilan," ujarnya.
ia menjelaskan alasan tersebut juga dilampiri dengan surat keterangan dari masing-masing calon, baik wahdi maupun qomaru zaman.
’’ya itu semuanya ada surat keterangan masing-masing, baik itu pak wahdi ada surat keterangan dokter dari rumah sakit gatot subroto jakarta. kalau pak qomaru ada surat keterangan dari pengadilan negeri metro jadwal sidangnya. dan itu sudah secara resmi kami sampaikan ke kpu tanggal 29 oktober," jelasnya.
ia memastikan pasangan calon nomor urut 02 wahdi-qomaru siap mengikuti debat kandidat tersebut. ’’sangat siap, justru pak wahdi dan pak qomaru sangat ingin mengikuti debat ini untuk bahan diskusi dan menyampaikan visi-misi. insya allah diberikan kemudahan," pungkasnya.
pada penyampaian visi-misi dalam debat tersebut, paslon nomor urut 01 bambang-rafieq (mubaraq) memastikan akan meningkatkan pendidikan di bumi sai wawai jika terpilih dengan menggratiskan biaya sekolah sampai tingkat universitas.
calon wali kota metro bambang iman santoso mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak swasta berkaitan dengan csr.
"nah bentuknya itu bisa melalui bantuan bumn, bumd, ataupun perusahaan yang bisa kita ajak kerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan. kemudian nanti dibantu dengan apbd. jadi mudah-mudahan semua bekerja dengan baik. maka kota metro sebagai kota pendidikan itu pendidikannya berkualitas. dan mereka yang tidak mampu juga mendapatkan sekolah yang terbaik, terutama warga metro," jelasnya.
disinggung terkait kuliah gratis, pihaknya akan memberikan kuliah gratis kepada anak-anak kota metro yang tidak mampu tanpa menggunakan apbd.
"kenapa mubaraq akan memberikan kuliah gratis, karena mubaraq ini memiliki perguruan tinggi yang nantinya perguruan tinggi yang kami miliki itu tentu kan kebijakan itu juga ada pada kami. dan disitulah mungkin nanti ada hal-hal yang bisa kita berikan untuk kuliah gratis membantu anak-anak yang kurang mampu, terutama warga kota metro. pada intinya, anak-anak kota metro harus kuliah. itu tanpa apbd, dan itu insya allah mubaraq mampu buktikan itu," tegasnya.
bambang juga menyebut, jika terpilih, pihaknya akan meningkatkan tambahan penghasilan pegawai (tpp) pegawai di lingkungan pemerintah kota (pemkot) metro.
"pasti (peningkatan tpp, red). itu sesuai dengan visi misi kami yang berkaitan dengan kinerja asn yang bagus. selain tukin itu, mungkin kita juga akan buat semacam reward atau penghargaan," ujarnya.
selain itu, ia juga akan mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. khususnya juga terkait aparatur pemerintahan atau asn.
"kita akan berkolaborasi, yakin mereka adalah orang-orang hebat. kita akan berikan mereka ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan apa yang akan dikerjakan, right man for the right place," ungkapnya.
terkait ketidakhadiran pasangan calon nomor urut 02, bambang memberikan doa yang terbaik untuk pasangan calon 02 tersebut.
"kalau mubaraq kita mendoakan. kalau memang paslon nomor urut 2 ini ada sesuatu yang memang tidak hadir, ya kita doakan terbaik," katanya.
terpisah, pada sidang lanjutan dalam perkara dugaan tindak pidana pemilukada dengan terdakwa qomaru zaman, telah menghadirkan dua ahli hukum yakni ahli hukum tata negara dan hukum pidana.
diberitakan sebelumnya, qomaru zaman terancam batal sebagai calon wakil wali kota metro periode 2024–2029 dan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit rp600.000 atau paling banyak rp6.000.000.
hal tersebut setelah pasangan wahdi sirajuddin ini didakwa oleh jaksa penuntut umum (jpu) melanggar pasal 71 ayat 3 juncto pasal 188 undang-undang ri nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.
ya, calon wakil wali kota metro omor urut 02 qomaru zaman menjalani sidang pertama di pengadilan negeri (pn) kelas i b kota metro, senin (28/10). sidang dimulai sekitar pukul 09.30 wib di ruang garuda pn metro. qomaru hadir didampingi kuasa hukumnya, hadri abunawar, dan timnya.
humas pengadilan negeri i b kota metro zoya haspita mengatakan perkara qomaru zaman harus sudah mendapatkan putusan dalam 7 hari kerja sejak berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri. di mana berkas telah dilimpahkan pada jumat, 25 oktober 2024 lalu.
’’dalam waktu 7 hari sejak berkas dilimpahkan ke pn, putusan sudah harus ada. paling lambat senin, atau bisa jadi jumat sudah diputuskan. tergantung jalannya, tetapi paling lambat senin sudah ada putusannya," ungkap zoya.
hakim yang juga menjabat sebagai wakil pn i b kota metro ini menjelaskan pada sidang perdana terdakwa qomaru zaman yang digelar saat ini terkait adanya dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam pasal 71 ayat 3 juncto pasal 188 uu nomor 10/2016 perubahan kedua atas uu nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.
’’terkait hal ini, berkas sudah dilimpahkan ke pn metro pada jumat lalu. dan hari ini dimulai sidang pertama. sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. itu harus sudah diputus oleh pengadilan negeri metro," ungkapnya.
ia menjelaskan sidang perkara qomaru dilaksanakan seperti persidangan pada umumnya. dalam agenda sidang pertama, akan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. 
kemudian jika ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jpu, akan diberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya. jika tidak ada keberatan, langsung ke pembuktian.
’’jika tidak ada keberatan, akan dilanjutkan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jpu untuk membuktikan dakwaannya ini," pungkasnya.
perlu diketahui, pada pasal 71 ayat 3 berbunyi: gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
kemudian pada ayat 5-nya disebutkan, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota.
pada pasal 188 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang berbunyi, setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling  banyak rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
setelah dibacakan dakwaan oleh jpu terkait dugaan pelanggaran pilkada, penasehat hukum qomaru zaman, hadri abunawar menerima dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi. "penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi. sebab telah memenuhi persyaratan," ujarnya.
sidang pertama perkara dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye dilanjutkan dengan menghadirkan saksi oleh jaksa penuntut umum (jpu).
dalam sidang pertama ini, jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan 9 orang saksi. mulai dari sekretaris daerah (sekda) metro, kepala dinas sosial kota metro, bawaslu metro, dan pemilik akun tiktok yang memposting video qomaru zaman di acara dinas sosial tersebut, serta 5 orang saksi lainnya.
tim penasehat hukum qomaru zaman hadri abunawar mengatakan, agenda persidangan perdana terkait dengan dakwaan jpu terhadap kliennya, qomaru zaman, yang notabene wakil wali kota metro. di mana, jpu telah menghadirkan saksi-saksi. diantaranya komisioner bawaslu kota metro, hendro edi saputro, dan sekda kota metro, bangkit haryo utomo.
selanjutnya, dari saksi sekretaris daerah kota metro, bangkit haryo utomo mengatakan, kegiatan dalam video yang beredar tersebut merupakan kegiatan dinas sosial yang setiap tahunnya memang dianggarkan pemerintah daerah dalam hal kaitannya dengan sosialisasi.
"hanya sebatas sosialisasi, sedangkan bantuan sosial adalah bantuan dari kemensos ri bukan kegiatan atau program pemerintah kota metro. sosialisasi sudah dianggarkan. dan itu kegiatan resmi," jelasnya.
menurutnya, kehadiran qomaru atau wakil wali kota adalah kehadiran wajib bagi setiap pejabat, apabila walikota tidak ada. secara etika birokrasi akan diwakili oleh wakil, jika wakil tidak ada, maka diwakili sekda. jika sekda tidak bisa baru jajaran bawahannya. itulah hasil pemeriksaan hari ini," tukasnya.
saat disinggung mengenai saksi yang akan diajukan oleh pihak qomaru zaman, hadri memastikan akan menghadirkan saksi.
’’jadi kami tetap (ajukan saksi). itu adalah hak hukum dari klien, tentunya karena ini ada saksi atau alat bukti yang memberatkan beliau. nah, beliau juga berhak mengajukan alat bukti yang menguntungkan beliau. baik saksi, surat, maupun ahli. kita memang belum programkan, tetapi pasti ada," pungkasnya. (rur/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 31 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan