Pakar: Pemerintah Butuh Oposisi Demi Kepentingan Publik

JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menekankan bahwa keberadaan oposisi sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan untuk menjadi alternatif pilihan bagi publik dan memastikan bahwa kehendak rakyat dapat diakomodasi dalam kebijakan.

’’Pemerintah dirugikan kalau tidak ada oposisi,” ujar Feri dalam diskusi bertajuk Oposisi dalam Parlemen: Benteng Terakhir Melawan Tirani atau Musuh Kemajuan Bangsa? yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta, Kamis (17/10).

Menurut Feri, oposisi memainkan peran penting dalam memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif bagi pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Selain itu, Feri menjelaskan, oposisi juga berfungsi sebagai penampung keluhan masyarakat apabila kebijakan pemerintah melenceng dari kepentingan publik. “Kalau pemerintah tidak benar, ke mana kita mengadu?” tegasnya.

Feri juga menambahkan, keberadaan oposisi penting untuk memberikan alternatif bagi masyarakat pada pemilihan umum lima tahun mendatang. “Jika pemerintahan saat ini tidak memuaskan masyarakat, mereka bisa memilih oposisi di pemilu berikutnya,” ujarnya.

Menurutnya, sistem politik yang sehat memerlukan adanya oposisi yang kuat agar pemerintahan dapat terus berkembang dan terhindar dari potensi tirani.

Dalam konteks pasca-Pilpres 2024, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memenangkan pemilu dengan mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kini mencakup hampir semua partai politik parlemen. 

Dari delapan partai di parlemen, tujuh partai telah bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada Selasa (15/10), Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengonfirmasi bahwa partainya akan mendukung pemerintahan mendatang dan memastikan pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berlangsung sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober. 

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi dan akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada Kamis, 25 April 2024.

Surya Paloh menjelaskan bahwa meskipun sempat mempertimbangkan opsi menjadi oposisi, mereka lebih memilih bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, bekerja bersama pemerintah dianggap lebih baik daripada menjadi oposisi karena dapat lebih mengedepankan objektivitas dalam pemerintahan.

“Beroposisi bisa dilakukan setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan membutuhkan semangat, spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas yang tetap menjaga nalar dan daya kritis,” kata Surya Paloh.