Pajak Usaha Ekonomi Digital Capai Rp28,91 T hingga Akhir September

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 07 Oct 2024 - 21:41

Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN--FOTO DOK. JAWAPOS.COM

JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp28,91 triliun hingga 30 September 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti merinci jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,04 triliun.

"Pajak kripto sebesar Rp914,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,57 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp2,38 triliun," kata Dwi Astuti dalam keterangannya, Senin (7/10).

Lebih lanjut, dia membeberkan sampai dengan September 2024 pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE. Penunjukan di bulan September 2024 yaitu Optimise Media (sea) Pte. Ltd. dan DFENG LIMITED.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 168 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp23,04 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp6,14 triliun setoran tahun 2024.

Adapun penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp914,2 miliar sampai dengan September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp446,92 miliar penerimaan 2024.

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp485,8 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger," bebernya.

pajak usaha ekonomi digital capai rp28,91 t hingga akhir september                              jakarta - pemerintah melalui direktorat jenderal pajak (djp) kementerian keuangan (kemenkeu) mencatat penerimaan sektor usaha ekonomi digital sebesar rp28,91 triliun hingga 30 september 2024.
 
direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat direktorat jenderal pajak dwi astuti merinci jumlah tersebut berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai (ppn) perdagangan melalui sistem elektronik (pmse) sebesar rp23,04 triliun.
 
"pajak kripto sebesar rp914,2 miliar, pajak fintech (p2p lending) sebesar rp2,57 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (pajak sipp) sebesar rp2,38 triliun," kata dwi astuti dalam keterangannya, senin (7/10).
 
lebih lanjut, dia membeberkan sampai dengan september 2024 pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha pmse menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (ppn). jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut ppn pmse. penunjukan di bulan september 2024 yaitu optimise media (sea) pte. ltd. dan dfeng limited.
 
dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 168 pmse telah melakukan pemungutan dan penyetoran ppn pmse sebesar rp23,04 triliun. jumlah tersebut berasal dari rp731,4 miliar setoran tahun 2020, rp3,90 triliun setoran tahun 2021, rp5,51 triliun setoran tahun 2022, rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan rp6,14 triliun setoran tahun 2024.
 
adapun penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar rp914,2 miliar sampai dengan september 2024. penerimaan tersebut berasal dari rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan rp446,92 miliar penerimaan 2024.
 
"penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari rp428,4 miliar penerimaan pph 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan rp485,8 miliar penerimaan ppn dn atas transaksi pembelian kripto di exchanger," bebernya.
 
sementara itu, dwi juga menyebut dari pajak fintech (p2p lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar rp2,57 triliun sampai dengan september 2024. bahkan, penerimaan dari pajak fintech berasal dari rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan rp1,02 triliun penerimaan tahun 2024.
 
"pajak fintech tersebut terdiri atas pph 23 atas bunga pinjaman yang diterima wpdn dan but sebesar rp776,55 miliar, pph 26 atas bunga pinjaman yang diterima wpln sebesar rp428 miliar, dan ppn dn atas setoran masa sebesar rp1,37 triliun," jelasnya.
 
selanjutnya, hingga september 2024, penerimaan dari pajak sipp tercatat sebesar rp2,38 triliun. penerimaan dari pajak sipp tersebut berasal dari rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan rp863,6 miliar penerimaan tahun 2024.
 
penerimaan pajak sipp terdiri dari pph sebesar rp162,2 miliar dan ppn sebesar rp2,22 triliun. dwi juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya.
 
"seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak sipp atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah," pungkasnya. (jpc)