Kapolres Pringsewu: Hindari Istilah ‘Pribumi’ dalam Kampanye Pilkada!

PRINGSEWU – Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengajak seluruh pihak menciptakan suasana pilkada yang damai dan sejuk. Hal itu diungkapkannya saat Deklarasi Pilkada Damai yang digelar Bawaslu di kompleks pendopo kabupaten setempat, Sabtu (28/9).

Dia mengimbau para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pringsewu, termasuk para pendukungnya, untuk menghindari penggunaan istilah yang berpotensi memicu konflik, seperti “pribumi”, dalam kampanye mereka.

Eksploitasi istilah tersebut dinilai berlebihan dan dapat memicu konflik dalam Pilkada.

“Jika kompetisi berjalan sehat, masyarakat Pringsewu yang akan merasakan manfaatnya,” terang Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra.

 Kapolres juga menyampaikan bahwa penggunaan istilah “pribumi” sudah tidak relevan lagi.

 “Ketika istilah ‘pribumi’ diperdengarkan, hal itu bisa menimbulkan konflik horizontal,” ujarnya.

Kapolres yang hadir bersama Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, jajaran Forkopimda, Bawaslu Lampung Imam Bukhori, dan Bawaslu Pringsewu Suprondi, juga mengingatkan Paslon dan tim kampanye serta masyarakat untuk waspada terhadap berita hoaks.

“Saya berharap agar persebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat diminimalisir. Di Kabupaten Pringsewu ini ada potensi-potensi yang bisa menjadi pemicu konflik horizontal,” tegasnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan politik.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang biasa. Namun, mari kita utamakan kebersamaan karena yang kita harapkan adalah proses demokrasi yang berjalan damai dan menyejukkan,” katanya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan berharap deklarasi ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan kesatuan pandangan dan sinergi antar seluruh elemen masyarakat Pringsewu agar Pilkada Damai dapat terwujud.

 Ia juga mengajak seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjaga komitmen dalam menjalankan kampanye yang damai, bersih, dan beretika.

Pj. Bupati Pringsewu juga berharap agar pelaksanaan kampanye dilakukan dengan cara yang sehat, mengedepankan program kerja yang konstruktif, dan tidak melibatkan praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti politik uang, intimidasi, maupun kampanye hitam.

 “Mari kita hindari segala bentuk provokasi dan tindakan yang dapat memecah belah persatuan masyarakat,” ajaknya.