Jika Kotak Kosong Menang, Pilkada Ulang Direncanakan September 2025

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 26 Sep 2024 - 21:29

SEPAKAT: Komisi II DPR dan KPU sepakat pilkada ulang diadakan pada September 2025 jika kotak kosong menang di Pilkada 2024.-FOTO IST -

JAKARTA– Pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang jika kotak kosong menang dalam Pilkada 2024 dijadwalkan dilaksanakan pada September 2025. Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

’’Secara bersama menyetujui pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang diulang kembali akan diselenggarakan pada September 2025,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam RDP yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Doli menjelaskan bahwa syarat diadakannya Pilkada ulang adalah jika daerah dengan hanya satu pasangan calon kepala daerah tidak memperoleh suara lebih dari 50 persen.

Sebelum disepakati, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin sempat mengusulkan agar Pilkada ulang dilaksanakan pada September 2024 jika kotak kosong menang. Ia meminta agar keputusan terkait jadwal Pilkada ulang diputuskan dalam RDP tersebut.

“Dengan simulasi pengurangan masa kampanye dan tahapan-tahapan tertentu yang kami coba susun, kami mengusulkan Pilkada ulang dilaksanakan pada September 2024,” ujar Afif dalam RDP.

Jika usulan ini disepakati, lanjut Afif, KPU akan memedomani dan merinci tahapan Pilkada ulang tanpa memerlukan konsultasi lebih lanjut. Ia juga menjelaskan bahwa KPU akan membuat aturan teknis terkait penyelenggaraan Pilkada ulang tersebut.

Menurut Afif, tahapan awal Pilkada ulang dapat dimulai pada pekan kedua Mei 2025 dan berlangsung selama enam bulan. Jadwal tersebut mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menetapkan pelantikan kepala daerah terpilih pada awal Februari.

“Pelantikan gubernur dijadwalkan pada 7 Februari, sedangkan bupati dan wali kota pada 10 Februari. Dari situ, kami menghitung tahapan Pilkada ulang, termasuk jika terjadi sengketa, yang akan dimulai pada awal Maret,” jelas Afif.

Afif menambahkan, tahapan Pilkada ulang yang hanya berlangsung selama enam bulan akan berdampak pada beberapa tahapan lainnya. “Normalnya, tahapan Pilkada berlangsung sembilan bulan, tetapi untuk Pilkada ulang, kampanye hanya akan berlangsung satu bulan, dan beberapa tahapan pengadaan logistik akan sangat mepet,” kata Afif.

Ia juga menekankan bahwa percepatan anggaran untuk Pilkada ulang memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan semua pihak terkait. “Pemerintah harus mendukung persiapan jika kotak kosong menang atau jika calon tunggal kalah dalam Pilkada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengumumkan telah menyiapkan rancangan peraturan Bawaslu (perbawaslu) terkait pelaksanaan pilkada ulang setelah kemenangan kotak kosong.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan sudah membuat rancangan perbawaslu. ’’Begitu KPU menyusun peraturan, kami juga akan mengikuti polanya,” katanya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memengaruhi masyarakat untuk memilih kotak kosong dalam Pilkada 2024. “Kami sebagai penyelenggara tidak pada tempatnya mengajak masyarakat memilih atau tidak memilih kotak kosong. Itu sepenuhnya terserah kepada masyarakat,” ujarnya.

Rahmat juga menjelaskan, sesuai kesepakatan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI pada 10 September, jika anggaran di daerah tidak mencukupi, penganggaran untuk pilkada ulang akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

jika kotak kosong menang, pilkada ulang direncanakan september 2025                            jakarta– pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang jika kotak kosong menang dalam pilkada 2024 dijadwalkan dilaksanakan pada september 2025. keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat dengar pendapat (rdp) komisi ii dpr ri dengan kementerian dalam negeri, komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilu (bawaslu), dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
’’secara bersama menyetujui pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang diulang kembali akan diselenggarakan pada september 2025,” kata ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tandjung dalam rdp yang digelar di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu (25/9).
doli menjelaskan bahwa syarat diadakannya pilkada ulang adalah jika daerah dengan hanya satu pasangan calon kepala daerah tidak memperoleh suara lebih dari 50 persen.
sebelum disepakati, ketua kpu ri mochammad afifuddin sempat mengusulkan agar pilkada ulang dilaksanakan pada september 2024 jika kotak kosong menang. ia meminta agar keputusan terkait jadwal pilkada ulang diputuskan dalam rdp tersebut.
“dengan simulasi pengurangan masa kampanye dan tahapan-tahapan tertentu yang kami coba susun, kami mengusulkan pilkada ulang dilaksanakan pada september 2024,” ujar afif dalam rdp.
jika usulan ini disepakati, lanjut afif, kpu akan memedomani dan merinci tahapan pilkada ulang tanpa memerlukan konsultasi lebih lanjut. ia juga menjelaskan bahwa kpu akan membuat aturan teknis terkait penyelenggaraan pilkada ulang tersebut.
menurut afif, tahapan awal pilkada ulang dapat dimulai pada pekan kedua mei 2025 dan berlangsung selama enam bulan. jadwal tersebut mempertimbangkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 tentang tata cara pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota, yang menetapkan pelantikan kepala daerah terpilih pada awal februari.
“pelantikan gubernur dijadwalkan pada 7 februari, sedangkan bupati dan wali kota pada 10 februari. dari situ, kami menghitung tahapan pilkada ulang, termasuk jika terjadi sengketa, yang akan dimulai pada awal maret,” jelas afif.
afif menambahkan, tahapan pilkada ulang yang hanya berlangsung selama enam bulan akan berdampak pada beberapa tahapan lainnya. “normalnya, tahapan pilkada berlangsung sembilan bulan, tetapi untuk pilkada ulang, kampanye hanya akan berlangsung satu bulan, dan beberapa tahapan pengadaan logistik akan sangat mepet,” kata afif.
ia juga menekankan bahwa percepatan anggaran untuk pilkada ulang memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan semua pihak terkait. “pemerintah harus mendukung persiapan jika kotak kosong menang atau jika calon tunggal kalah dalam pilkada,” pungkasnya.
sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) ri mengumumkan telah menyiapkan rancangan peraturan bawaslu (perbawaslu) terkait pelaksanaan pilkada ulang setelah kemenangan kotak kosong.
ketua bawaslu ri rahmat bagja mengatakan sudah membuat rancangan perbawaslu. ’’begitu kpu menyusun peraturan, kami juga akan mengikuti polanya,” katanya.
dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memengaruhi masyarakat untuk memilih kotak kosong dalam pilkada 2024. “kami sebagai penyelenggara tidak pada tempatnya mengajak masyarakat memilih atau tidak memilih kotak kosong. itu sepenuhnya terserah kepada masyarakat,” ujarnya.
rahmat juga menjelaskan, sesuai kesepakatan dalam rapat dengar pendapat komisi ii dpr ri pada 10 september, jika anggaran di daerah tidak mencukupi, penganggaran untuk pilkada ulang akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
sebelumnya, dalam rdp yang melibatkan kementerian dalam negeri, kpu ri, bawaslu ri, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu ri, disepakati bahwa pilkada ulang akan diselenggarakan pada 2025 jika kotak kosong menang melawan calon tunggal.
ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tandjung menambahkan akan melanjutkan pembahasan mengenai peraturan kpu (pkpu) yang mengatur penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon dalam rapat kerja dan rdp berikutnya.
“nanti kita lanjutkan pada tanggal 27 september untuk draf pkpu-nya,” tutupnya.
sebelumnya  komisi pemilihan umum (kpu) ri melaporkan bahwa 41 daerah di indonesia akan menghadapi opsi kotak kosong dalam pilkada 2024. 
ketua kpu ri mochammad afifudin menjelaskan di batam pada hari jumat (13/9) bahwa jika kotak kosong menang, pemungutan suara dijadwalkan ulang pada tahun 2025.
menurut afifudin, hasil kesepakatan dengan dpr ri komisi ii, pemilihan ulang akan dilaksanakan setahun setelah pilkada 2024. 
“jika kotak kosong menang, pemilihan akan dilaksanakan di tahun berikutnya, dengan tahapan normalnya sekitar 11 bulan dari awal,” jelas afifudin.
calon yang sebelumnya berpartisipasi dalam pilkada 2024 akan memiliki kesempatan untuk bersaing kembali pada pemilihan di 2025. 
“calon-calon tersebut dapat kembali bersaing, sesuai dengan ketentuan uu pilkada. penetapan jadwalnya akan dilakukan pada 22 september,” tambah afifudin.
afifudin juga menanggapi mengenai kampanye kotak kosong, mengatakan bahwa selama kampanye tersebut tidak mendorong masyarakat untuk golput (tidak menggunakan hak pilih), kpu tidak akan memfasilitasi kampanye tersebut. 
“yang penting adalah tidak ada ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih. kotak kosong adalah opsi bagi yang tidak setuju dengan calon yang ada,” ujarnya.
sebelumnya, kpu ri juga mempersiapkan rancangan jadwal untuk pemilihan ulang pada 2025 jika kotak kosong mengalahkan calon tunggal. 
anggota kpu ri, idham holik, mengungkapkan bahwa rencana ini sesuai dengan pasal 54d ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang mengatur pemilihan ulang harus dilakukan tahun berikutnya. “dengan demikian, pemilihan ulang akan diselenggarakan pada tahun 2025,” kata idham saat dihubungi dari jakarta pada 11 september. 
sebelumnya komisi pemilihan umum (kpu) ri segera menyusun rancangan jadwal pilkada ulang pada 2025 jika kotak kosong menang melawan calon tunggal. hal ini sesuai dengan pasal 54 d ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemilihan berikutnya harus diadakan pada tahun berikutnya.
’’jadi, pilkada ulang akan diselenggarakan pada tahun 2025,” kata anggota kpu ri idham holik saat dihubungi dari jakarta, rabu (11/9).
idham menjelaskan bahwa kpu akan segera menyusun rancangan jadwal untuk penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon yang harus diulang pada tahun depan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54d ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016. “saat ini, kami sedang menyusun peraturan kpu (pkpu) terkait hal ini,” katanya.
selain itu, kpu juga sedang menyelesaikan proses legal drafting rancangan pkpu tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada, yang direncanakan akan dikonsultasikan dengan dpr dan pemerintah pada akhir september 2024.
 “rencananya, konsultasi dengan pembentuk undang-undang, yaitu dpr dan pemerintah, akan dilaksanakan pada akhir september 2024,” jelas idham.
sebelumnya, pada selasa (10/9), rapat dengar pendapat (rdp) komisi ii dpr ri dengan kementerian dalam negeri, kpu ri, badan pengawas pemilu ri, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu ri memutuskan bahwa pilkada ulang akan diadakan pada 2025 jika kotak kosong menang melawan calon tunggal.
“jika pilkada di suatu daerah hanya diikuti oleh satu pasangan calon dan tidak memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka pilkada akan diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya, yaitu 2025, sesuai dengan pasal 54d undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada,” kata ketua komisi ii dpr ri, ahmad doli kurnia tandjung di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa (10/9).
komisi ii dpr ri juga memutuskan untuk membahas lebih lanjut bersama kemendagri, kpu ri, bawaslu ri, dan dkpp ri mengenai pkpu yang mengatur penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon dalam rapat kerja dan rdp yang akan datang.
“nanti, kita akan melanjutkan pembahasan draf pkpu pada tanggal 27 september,” kata doli sebelum menutup rdp komisi ii tersebut. 
sebelumnya, – peluang untuk kotak kosong maupun pasangan calon tunggal memenangkan pilkada 2024 terbuka lebar.
namun, jika kotak kosong yang keluar sebagai pemenang, pilkada di daerah tersebut akan diulang.
menurut manajer riset dan program the indonesian institute, center for public policy research (tii), arfianto purbolaksono, pemilihan ulang dapat dilaksanakan dalam waktu paling lama dua tahun jika kotak kosong menang di banyak wilayah.
hal ini diperlukan untuk mempersiapkan administrasi, logistik, sumber daya manusia (sdm), serta memberikan waktu bagi calon perseorangan dan kandidat dari partai politik untuk mempersiapkan diri.
“bagi partai politik atau koalisi partai, jika kotak kosong menang, ini akan menjadi tamparan serius. oleh karena itu, penting bagi partai untuk melakukan evaluasi dan bahkan reformasi internal guna membenahi rekrutmen politik mereka,” ujar arfianto dalam keterangannya di jakarta, senin (9/9).
data dari komisi pemilihan umum (kpu) menunjukkan terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada pilkada 2024.
daerah-daerah ini terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota.
kpu sebelumnya menyebutkan bahwa pilkada ulang mungkin akan digelar pada akhir 2025 jika kotak kosong memenangkan pemilihan di banyak wilayah.
anggota kpu ri, august mellaz, menyatakan bahwa persiapan tahapan pilkada memerlukan waktu sekitar sembilan bulan, sehingga opsi untuk pilkada ulang kemungkinan besar akan dilaksanakan menjelang akhir 2025.
kpu akan mengadakan rapat dengar pendapat (rdp) dengan komisi ii dpr ri pada selasa (10/9) untuk membahas aturan terkait kemungkinan kemenangan kotak kosong di pilkada serentak 2024. (ant/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan