Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2024: ”Pilkada Jujur, Rakyat Makmur”

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 23 Sep 2024 - 22:19

DEKLARASI DAMAI: Bawaslu Lampung menggelar Deklarasi Kampanye Damai untuk mendukung Pilkada 2024, menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan integritas pemilu.- FOTO IST -

BANDARLAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menggelar Deklarasi Kampanye Damai dan Pilkada Damai dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024, Senin (23/9).

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengungkapkan adanya potensi ketegangan selama pilkada di Lampung, sehingga penting untuk menjaga kedamaian sepanjang proses pemilu.

Ia menekankan semboyan Sang Bumi Ruwa Jurai sebagai simbol penghargaan terhadap perbedaan yang ada di masyarakat.

’’Momentum pilkada ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakat,” ungkap Iskardo.

Ia juga mengingatkan tanggung jawab menjaga kedamaian tidak berhenti pada hari pemungutan suara, tetapi harus berlanjut untuk menciptakan kondisi yang kondusif pasca-PILKADA.

Iskardo mengajak semua pihak untuk menggaungkan semangat “Pilkada Jujur, Rakyat Makmur” dan memastikan calon pemimpin yang terpilih adalah yang istiqomah dalam memakmurkan masyarakat.

Ia berharap para calon tidak menyebarkan hoaks, isu SARA, atau ujaran kebencian.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, memberikan apresiasi atas upaya Bawaslu dan berharap deklarasi ini bukan hanya formalitas, tetapi dapat mewujudkan Pilkada yang damai.

Ia menekankan pentingnya fair play dalam kompetisi dan menghormati hasil pemilu, baik bagi yang menang maupun yang kalah.

“Saya juga menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Provinsi Lampung harus bersikap netral selama Pilkada 2024,” ujar Samsudin. Ia berharap Bawaslu dapat mengawasi proses pemilu dengan baik sebagai langkah maju bagi Lampung.

Diketahui Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menegaskan pentingnya penguatan bukti bagi jajaran Bawaslu daerah saat menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Hal ini, menurutnya, merupakan langkah krusial sebelum memanggil pihak yang diduga terlibat.

deklarasi kampanye damai pilkada 2024: ”pilkada jujur, rakyat makmur”                            bandarlampung – badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung menggelar deklarasi kampanye damai dan pilkada damai dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung 2024, senin (23/9). 
ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar mengungkapkan adanya potensi ketegangan selama pilkada di lampung, sehingga penting untuk menjaga kedamaian sepanjang proses pemilu. 
ia menekankan semboyan sang bumi ruwa jurai sebagai simbol penghargaan terhadap perbedaan yang ada di masyarakat.
’’momentum pilkada ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakat,” ungkap iskardo.
ia juga mengingatkan tanggung jawab menjaga kedamaian tidak berhenti pada hari pemungutan suara, tetapi harus berlanjut untuk menciptakan kondisi yang kondusif pasca-pilkada.
baca juga:kemenkumham lampung siapkan 20 tps khusus di lapas dan rutan untuk pilkada 2024
iskardo mengajak semua pihak untuk menggaungkan semangat “pilkada jujur, rakyat makmur” dan memastikan calon pemimpin yang terpilih adalah yang istiqomah dalam memakmurkan masyarakat. 
ia berharap para calon tidak menyebarkan hoaks, isu sara, atau ujaran kebencian.
sementara itu, penjabat gubernur lampung, samsudin, memberikan apresiasi atas upaya bawaslu dan berharap deklarasi ini bukan hanya formalitas, tetapi dapat mewujudkan pilkada yang damai. 
ia menekankan pentingnya fair play dalam kompetisi dan menghormati hasil pemilu, baik bagi yang menang maupun yang kalah.
baca juga:polresta bandar lampung kawal ketat kedatangan logistik pilkada 2024 di gudang kpu
“saya juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara (asn) di jajaran pemerintah provinsi lampung harus bersikap netral selama pilkada 2024,” ujar samsudin. ia berharap bawaslu dapat mengawasi proses pemilu dengan baik sebagai langkah maju bagi lampung. 
diketahui anggota badan pengawas pemilihan umum (bawaslu), puadi, menegaskan pentingnya penguatan bukti bagi jajaran bawaslu daerah saat menangani dugaan pelanggaran dalam pemilihan 2024.
hal ini, menurutnya, merupakan langkah krusial sebelum memanggil pihak yang diduga terlibat.
“jangan sampai buktinya belum cukup kuat, tetapi pihak yang diduga sudah dipanggil. ini bisa berbahaya,” kata puadi saat membuka rapat koordinasi pemetaan potensi pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa proses pada tahapan pencalonan pilkada 2024, jumat (16/8/2024).
baca juga:bambang pacul pimpin tim pemenangan andika-hendi di pilkada jateng 2024
puadi menjelaskan bahwa pemanggilan tanpa bukti yang kuat dapat berpotensi mencemarkan nama baik pihak yang terlibat.
oleh karena itu, ia mengimbau agar bawaslu daerah menelusuri dan mendalami setiap informasi yang diterima sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“jika bukti sudah cukup kuat, kita memiliki mekanisme yang dikenal sebagai lhp (laporan hasil pengawasan). dalam konteks ini, jika bukti yang terkumpul sudah kuat, baru lakukan pemanggilan,” jelasnya.
lebih lanjut, puadi menambahkan bahwa jika dugaan pelanggaran datang melalui laporan resmi, laporan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil terlebih dahulu.
selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang berlaku di kalangan pengawas pemilu.
menurutnya, semua tindakan pengawasan harus berdasarkan pada aturan hukum yang ada.
“kuncinya, jajaran bawaslu harus memahami regulasi yang berlaku. kita harus memiliki landasan hukum yang jelas,” pungkasnya. (bwl/c1/abd)