Luhut Sebut Pembatasan BBM Subsidi Hemat Anggaran Rp 90 Triliun per Tahun

BALI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi mampun menghemat anggaran sampai Rp 9 triliun.

Luhut menjelaskan, pemerintah tidak akan menaikan harga BBM subsidi. Tetapi alan melakukan pembatasan BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran.

Sehingga, dirinya memperkirakan jika pembatasan penyaluran BBM subsidi dilakukan secara bertahap satu tahun kedepan akan menghemat Rp 45 sampai Rp 90 triliun dalam atau tahun.

“Itu angka yang sangat besar kan. Kita bisa gunakan untuk kepentingan yang banyak,” ucap Luhut saat sela-sela acara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi Pihak (HLF MSP) di Bali International Convention Center, Selasa (3/9).

BACA JUGA:Netralitas ASN Jadi Fokus Bawaslu Kota Metro dalam Pilkada

Luhut menegaskan pembatasan akan dilakukan agar BBM bersubsidi benar-benar disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah akan menggunakan teknologi yang terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

“Teknologi ini sekarang memungkinkan untuk kita menarget sasaran dengan benar. Saya ulangi tidak ada kenaikan harga yang adalah orang yang tidak berhak mendapat itu, ya jangan dikasih subsidi,” tuturnya.

Dirinya memastikan pembatasan BBM bersubsidi tidak akan mengganggu daya beli masyarakat. 

BACA JUGA:KPU Mesuji Beber Jadwal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Lantaran pembatasan hanya dilakukan untuk masyarakat kaya sedangkan masyarakat menengah ke bawah hingga ojek online tetap berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

“Tidak akan, karena yang kena (pembatasan BBM bersubsidi, red) saya, tetapi kalau yang seperti yang ojek online itu tidak kena,” ungkapnya.

Sebelumnya Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan langkah pemerintah untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi dinilai terjadi karena penyaluran yang tidak tepat sasaran. 

Oleh karena itu ke depannya perlu pembenahan penyaluran dan pembatasan jenis kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi khususnya untuk kendaraan roda empat.