Tiga SMPN di Lamteng Kedapatan “Mainkan” Dana BOS

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Minggu , 25 Aug 2024 - 21:12

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban pada tiga sekolah sebesar Rp165.792.540 sedangkan realisasi senyatanya sebesar Rp57.557.780, sehingga terdapat selisih sebesar Rp108.234.760.

Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp108.234.760 telah ditindaklanjuti Pemkab Lamteng melalui Disdikbud dengan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamteng untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Rinciannya, SMPN 3 Terbanggi Besar sesuai STS tanggal 18 April 2024 sebesar Rp42.081.950; SMPN 2 Seputih Agung sesuai STS tanggal 18 April 2024 sebesar Rp52.639.850; dan SMPN 1 Terusan Nunyai sesuai STS tanggal 18 April 2024 sebesar Rp13.512.960.

Permasalahan di atas mengakibatkan sekolah tidak dapat menerima manfaat atas dana BOS yang telah direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Disdikbud dan Kabid Pendidikan Dasar dan PAUD selaku Tim Manajemen BOS tidak melakukan pengawasan atas pengelolaan program BOS; dan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS pada sekolah terkait tidak melaksanakan tugas dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad melalui Kepala Disdikbud menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS oleh pihak sekolah sesuai ketentuan; dan menginstruksikan Kepala Sekolah dan Bendahara pada sekolah terkait supaya merealisasikan belanja sesuai ketentuan. (*)

tiga smpn di lamteng kedapatan “mainkan” dana bos                            bandar lampung, radar lampung - pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) di satuan pendidikan pada dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lampung tengah (lamteng) kurang tertib. realisasi belanja juga ada yang tidak sesuai ketentuan.
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung, masmudi menjelaskan, pemkab lamteng melalui disdikbud pada tahun 2023 menganggarkan belanja bos reguler sebesar rp148.546.070.312 dengan realisasi sebesar rp122.916.852.948  atau 82,75 persen.
belanja bos tersebut direalisasikan pada 684 sekolah dasar negeri (sdn) dan 81 sekolah menengah pertama negeri (smpn). 
diketahui, bos adalah dana yang diutamakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ketentuan mengenai penggunaan dana bos diatur dalam peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nomor 63 tahun 2023.
hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dana bos menunjukkan sejumlah permasalahan. pertama, kepala sekolah dan bendahara bos belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan bos.
hasil pemeriksaan pada smpn 1 terusan nunyai dan smpn 2 seputih agung menunjukkan terdapat kelemahan dalam pengelolaan kas dana bos.
kedua, realisasi belanja bos tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar rp108.234.760. berdasarkan pengujian di atas tanggal neraca per 31 desember 2023, hasil cash opname pada bendahara bos atas kas bos tahun 2024 diketahui bahwa bendahara bos tidak memiliki pencatatan manual atas belanja bos sebelum diinput pada manajemen aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (markas).
terdapat pula penggunaan kas bos oleh kepala sekolah smpn 2 seputih agung sebesar rp32.000.000; dan terdapat selisih lebih kas bos pada smpn 1 terusan nunyai sebesar rp900.000.
pihak sekolah menjelaskan bahwa penarikan secara tunai dana bos dalam jumlah yang banyak dikarenakan kantor pelayanan bank lampung yang jauh sehingga sulit dijangkau oleh sekolah, serta sekolah juga belum memiliki akses untuk internet banking agar dapat melakukan transaksi secara non tunai.
berdasarkan keterangan dari kepala sekolah smpn 2 seputih agung untuk penggunaan dana bos tahun 2024 digunakan selain penggunaan operasional sekolah, atas hal tersebut kepala sekolah telah melakukan pengembalian sebesar rp32.000.000 ke rekening kas bos pada tanggal 13 maret 2024.
berdasarkan uji petik pada smpn 1 terusan nunyai, smpn 2 seputih agung dan smpn 3 terbanggi besar diketahui terdapat pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara bos diketahui bahwa pihak sekolah membuat bukti yang tidak sesuai kondisi senyatanya karena digunakan untuk membayar belanja di luar anggaran seperti pengembalian atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya dan untuk memaksimalkan realisasi dana bos sesuai anggaran dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (arkas).
hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban pada tiga sekolah sebesar rp165.792.540 sedangkan realisasi senyatanya sebesar rp57.557.780, sehingga terdapat selisih sebesar rp108.234.760.
atas kelebihan pembayaran sebesar rp108.234.760 telah ditindaklanjuti pemkab lamteng melalui disdikbud dengan melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah kabupaten lamteng untuk selanjutnya disetor ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.
rinciannya, smpn 3 terbanggi besar sesuai sts tanggal 18 april 2024 sebesar rp42.081.950; smpn 2 seputih agung sesuai sts tanggal 18 april 2024 sebesar rp52.639.850; dan smpn 1 terusan nunyai sesuai sts tanggal 18 april 2024 sebesar rp13.512.960.
permasalahan di atas mengakibatkan sekolah tidak dapat menerima manfaat atas dana bos yang telah direalisasikan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
hal tersebut disebabkan oleh kepala disdikbud dan kabid pendidikan dasar dan paud selaku tim manajemen bos tidak melakukan pengawasan atas pengelolaan program bos; dan kepala sekolah dan bendahara bos pada sekolah terkait tidak melaksanakan tugas dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bos sesuai ketentuan.
atas permasalahan tersebut, bupati lampung tengah musa ahmad melalui kepala disdikbud menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.
bpk merekomendasikan kepada bupati lampung tengah musa ahmad agar memerintahkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program bos oleh pihak sekolah sesuai ketentuan; dan menginstruksikan kepala sekolah dan bendahara pada sekolah terkait supaya merealisasikan belanja sesuai ketentuan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 27 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan