Desak Pemerintah Segera Terapkan Sistem Satu Pintu

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Prima Imansyah Permana |

Kamis , 22 Aug 2024 - 20:29

Ilustrasi sekitar 40 persen produk impor ilegal lolos daei pengenaan pajak di Indonesia (underground economy).-Foto : Disway.id/Bianca Khairunnisa -

Zulhas menilai angka tersebut cukup tinggi dan semestinya dapat mendorong tax ratio di Indonesia.

“Kata pak menteri UMKM hampir 35-40 persen itu yang tidak terdata (ilegal,red) dan bayangkan mereka tidak bayar pajak. Itu yang harus kita benahi sehingga jadi tertib bayar pajak,” katanya.

Zulhas mengatakan dengan adanya kegiatan yang ilegal tersebut, maka negara tidak mendapatkan pajak dan tax ratio (rasio pajak terhadap PDB) menjadi rendah.

Hasilnya, tax ratio Indonesia lebih kecil dibandingkan negara-negara Asean lainnya.

“Kalau tax ratio kecil, pendapatan negara sedikit, bagaimana kita membangun negara, bagaimana kita memperkuat alutsista, dan bagaimana kita membangun SDM dan lain-lain,” tuturnya.(Investor.id/pip)

desak pemerintah segera terapkan sistem satu pintu                             jakarta - sekitar 40 persen produk impor ilegal lolos daei pengenaan pajak di indonesia (underground economy). 
untuk badan perlindungan konsumen nasional (bpkn) mendesak pemerintah untuk segera menerapkan sistem satu pintu.
hal ini disampaikan oleh ketua bpkn m. mufti mubarok di jakarta, pada kamis (22/8).
mufti mengatakan, sistem satu pintu akan menyederhanakan proses perizinan, pemeriksaan barang, hingga mengurangi potensi praktik kecurangan dan korupsi. 
baca juga:gabungan parpol non kursi bisa “bernafas” di pilwakot bandar lampung
sehingga, nantinya proses akan lebih terintegrasi dan transparan.
“sistem satu pintu akan memudahkan pengawasan dan memastikan bahwa semua proses terkait barang impor dan ekspor dilakukan dengan lebih terintegrasi dan transparan,” ungkap mufti. 
mufti berharap dirjen bea dan cukai khususnya dapat segera menerapkan sistem satu pintu pada setiap proses pengawasan dan pelayanan baik di pelabuhan dan bandara. 
ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam perdagangan internasional dan kegiatan impor-ekspor.
baca juga:senin presiden jokowi ke lampung, resmikan pasar pasirgintung dan bendungan margatiga
mufti pun turut mengapresiasi kinerja dari satuan tugas pengawasan pada barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor (satgas impor ilegal). 
dirinya menilai satgas impor ilegal yang dibentuk oleh kemendag itu telah bergerak cukup cepat dalam mengantisipasi derasnya barang impor ilegal.
“namun ada catatan bagi satgas itu, satgas jangan sampai salah arah melakukan sidak terhadap konsumen akhir. kasihan sebagai pelaku usaha kecil yang tidak mengerti persoalan impor ini,” ucapnya.
sementara, menteri perdagangan indonesia (mendag) zulkifli hasan (zulhas) menyatakan, saat ini aktivitas barang impor ilegal sudah menggerogoti pangsa pasar dengan porsi berkisar 30-40 persen.
baca juga:tantangan kandidat pilkada tanggamus, mencari kualitas di balik popularitas
zulhas menilai angka tersebut cukup tinggi dan semestinya dapat mendorong tax ratio di indonesia.
“kata pak menteri umkm hampir 35-40 persen itu yang tidak terdata (ilegal,red) dan bayangkan mereka tidak bayar pajak. itu yang harus kita benahi sehingga jadi tertib bayar pajak,” katanya.
zulhas mengatakan dengan adanya kegiatan yang ilegal tersebut, maka negara tidak mendapatkan pajak dan tax ratio (rasio pajak terhadap pdb) menjadi rendah. 
hasilnya, tax ratio indonesia lebih kecil dibandingkan negara-negara asean lainnya.
baca juga:dari 20 kecamatan, 17 dalam genggaman
“kalau tax ratio kecil, pendapatan negara sedikit, bagaimana kita membangun negara, bagaimana kita memperkuat alutsista, dan bagaimana kita membangun sdm dan lain-lain,” tuturnya.(investor.id/pip)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan