RI Dinilai Masih Ketergantungan Impor Pangan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Prima Imansyah Permana |

Rabu , 21 Aug 2024 - 21:22

Ilustrasi pemerintah dinilai masih ketergantungan impor pangan.--Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---

Jika pemerintah tidak memetakan komoditi tersebut, Adhi khawatir akan terjadi kompetisi pangan sehingga mempengaruhi harga sebuah komoditas.

“Jadi jangan saling berkompetisi sendiri di pasar nanti kalau produksi jagung rebutan antara pangan dan pakan, ujung-ujungnya ini akan terjadi persaingan yang tidak sehat akhirnya mempengaruhi harga dan lain sebagainya,” tutup Adhi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, kebijakan terkait ketahanan pangan masuk dalam strategi jangka pendek dan menengah.

Dalam strategi jangka pendek, difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah.

Khusus menyangkut pangan, strategi kebijakan jangka pendek salah satunya ditujukan untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan.

Oleh karenanya, pemerintah akan memacu penguatan lumbung pangan (food estate) dan jaringan irigasi.

Lalu untuk strategi jangka menengah, diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, akan ditopang melalui pembangunan infrastruktur yang salah satunya infrastruktur pangan, sehingga diharapkan menghasilkan kemandirian pangan dan energi.

“Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani,” ujar Jokowi.

Adapun pemerintah merancang anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran ketahanan pangan ditujukan untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian.

ri dinilai masih ketergantungan impor pangan                            jakarta - kenaikan anggaran ketahanan pangan menjadi rp 124,4 triliun pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025, dinilai belum cukup menekan ketergantungan impor.
hal tersebut disampaikan ketua umum gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh indonesia (gapmmi), adhi s. lukman dalam program investor market today, pada rabu (21/8).
kata adhi, anggaran ketahanan pangan itu sebenarnya telah dirancang naik sebesar 8,9 persen untuk tahun 2025.
“kalau kita mau mengatasi atau mengurangi sebanyak impor saya kira ini (anggaran ketahanan pangan,red) masih belum cukup. saya tidak bisa mengatakan sekarang cukup atau tidak cukup, tapi perkiraan saya ini masih jauh dari cukup,” ujar adhi.
baca juga:temuan cadangan migas baru momentum tarik investor
adhi menyebut, kondisi pangan indonesia baik untuk konsumsi maupun industri masih banyak bergantung pada impor.
lebih parah, saat ini indonesia sedang dihadapkan dengan masalah geopolitik dan perubahan iklim yang sulit dikendalikan.
untuk itu, adhi berharap kenaikan anggaran ketahanan pangan dalam rapbn 2025 ini bisa meningkatkan di sektor hulu agar mendukung sektor hilir dalam ketersediaan pangan. 
namun, pemerintah perlu menyusun strategi secara global agar anggaran tersebut bisa berjalan dengan optimal.
baca juga:nilai transaksi qris tumbuh, pembayaran dengan kartu atm turun
“oleh sebab itu, perlu direncanakan dengan baik strateginya seperti apa, komoditi apa yang mau kita fokuskan termasuk perencanaan. nanti, produksinya mau di mana, siapa yang mengawasi, dan lain sebagainya,” ucapnya.
selain itu, adhi berpandangan dari satu komoditas bisa dimanfaatkan untuk menjadi pangan, pakan, dan energi.
misalnya, memfokuskan antara jagung atau singkong sebagai pangan serta kelapa sawit sebagai energi.
lebih lanjut, perlu adanya pemetaan komoditas yang dimaksud, seperti komoditas mana yang produktivitasnya tinggi, di mana area komoditi akan ditanam, siapa yang mengawasi, hingga memperhatikan subsidi pupuk.
baca juga:kpu siap tindaklanjuti putusan mk terkait ambang batas pencalonan dan usia
jika pemerintah tidak memetakan komoditi tersebut, adhi khawatir akan terjadi kompetisi pangan sehingga mempengaruhi harga sebuah komoditas.
“jadi jangan saling berkompetisi sendiri di pasar nanti kalau produksi jagung rebutan antara pangan dan pakan, ujung-ujungnya ini akan terjadi persaingan yang tidak sehat akhirnya mempengaruhi harga dan lain sebagainya,” tutup adhi.
sebelumnya, presiden joko widodo (jokowi) menyampaikan, kebijakan terkait ketahanan pangan masuk dalam strategi jangka pendek dan menengah. 
dalam strategi jangka pendek, difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah.
baca juga:bahlil lahadalia ketua umum partai golkar 2024-2029, atensi kaderdukung progja prabowo-gibran
khusus menyangkut pangan, strategi kebijakan jangka pendek salah satunya ditujukan untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan. 
oleh karenanya, pemerintah akan memacu penguatan lumbung pangan (food estate) dan jaringan irigasi.
lalu untuk strategi jangka menengah, diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
dalam hal ini, akan ditopang melalui pembangunan infrastruktur yang salah satunya infrastruktur pangan, sehingga diharapkan menghasilkan kemandirian pangan dan energi.
baca juga:baleg dpr ri setujui usia minimum cagub-cawalkot sesuai putusan ma: kaesang tak jadi kandas
“anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani,” ujar jokowi.
adapun pemerintah merancang anggaran pembangunan infrastruktur sebesar rp 400,3 triliun. 
anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan ibu kota nusantara (ikn).
anggaran ketahanan pangan ditujukan untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian. 
baca juga:h. riyanto-umi laila resmi kantongi rekomendasi pks untuk pilkada pringsewu
ada sejumlah detail target output prioritas rapbn 2025 khusus untuk anggaran ketahanan pangan yang dirancang pemerintah, sebagai berikut kawasan padi seluas 435.000 ha.
kawasan jagung seluas 250.000 ha; bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen sebanyak 7.908 unit; alsintan dan prasarana pasca panen sebanyak 1.294 unit.
bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 10.000 unit; bantuan benih dan calon induk ikan sebanyak 61,9 juta ekor; gerakan pangan murah di 39 lokasi
pengembangan kawasan produksi pangan nasional (kppn); pembangunan bendungan ongoing (kumulatif) sebanyak 12 unit; pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 ha melalui pusat dan 1.500 ha melalui daerah.
baca juga:prevalensi stunting tanggamus turun menjadi 17,1 persen
rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.000 ha melalui pusat dan 205.000 ha melalui daerah; pengadaan/rehabilitasi sumber-sumber air 10.017 unit; pembangunan jalan pertanian 2.891 unit.
pembangunan unit olah pakan ternak 169 paket; pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana 63 pelabuhan perikanan; pembangunan/rehabilitasi 94 balai benih; dana ketahanan pangan dan pertanian untuk 1.000 paket/kegiatan.(investor.id/pip)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 22 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan