Dishub Lamteng Diduga Selewengkan Retribusi Parkir

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 13 Aug 2024 - 22:06

-FOTO IST-

dishub lamteng diduga selewengkan retribusi parkir                             bandarlampung – pengelolaan retribusi tempat khusus parkir pada dinas perhubungan lampung tengah (dishub lamteng) terindikasi jadi bancakan oknum dinas setempat. 
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten (pemkab) lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
pemerintah kabupaten (pemkab) lamteng pada tahun 2023 menganggarkan pendapatan retribusi tempat khusus parkir pada dishub sebesar rp882.275.000 dengan realisasi sebesar rp522.000.000 atau 59,17 persen.
baca juga:ikut rakor di ikn, pj. gubernur samsudin akan tindak lanjuti arahan jokowi 
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan dalam pengelolaan tempat khusus parkir tahun 2023, dishub lamteng mengadakan kerja sama dengan cv ua sebagai pihak pengelola parkir pada plaza bandar jaya. 
kerja sama itu tertuang dalam perjanjian kerja sama nomor 551/049/pks/d.b.iv.14/2023 dan nomor 005/u.a/v/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang pengelolaan parkir plaza bandar jaya kabupaten lampung tengah. 
perjanjian kerja sama tersebut di antaranya memuat kewajiban pihak pengelola parkir untuk menyetorkan retribusi parkir kepada dishub setiap bulannya sebesar rp58.000.000.
baca juga:18 hotel di lampung kena retas, hati-hati penipu gentayangan
kemudian, penyetoran retribusi parkir dilaksanakan oleh pihak pengelola melalui bendahara penerimaan dishub; dan hak pihak pengelola untuk menerima tanda bukti setor setiap menyetorkan retribusi.
berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa tidak terdapat penyetoran retribusi ke kas daerah untuk bulan januari, agustus dan november 2023. 
hasil wawancara dengan pihak pengelola parkir, kepala dishub sdr. an dan kepala uptd parkir sdr. rc diketahui bahwa terdapat penggunaan uang retribusi tempat khusus parkir. 
penggunaan uang retribusi tersebut dilakukan oleh kepala dinas perhubungan sdr. an dan kepala uptd parkir sdr. rc sebesar rp116.000.000.
hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa, pertama, pihak pengelola tidak menyerahkan uang retribusi kepada bendahara penerimaan dishub secara langsung.
dalam membayar kewajiban retribusi tempat khusus parkir tahun 2023, pihak pengelola setiap bulannya menyerahkan uang sebesar rp58.000.000 kepada kepala uptd parkir.
penyerahan uang retribusi selama ini dilakukan secara tunai dari pihak pengelola kepada kepala uptd di kantor uptd parkir tanpa adanya tanda bukti penyerahan uang. 
penyerahan uang retribusi kepada bendahara penerimaan dishub dilakukan oleh kepala uptd bersama dengan staf atau kasubbag tu uptd parkir.
kedua, pihak pengelola tidak menerima tanda bukti setor retribusi. setelah pihak pengelola menyerahkan uang retribusi kepada kepala uptd untuk disetorkan kepada bendahara penerimaan dishub, pihak pengelola tidak menerima tanda bukti setor retribusi.
pihak pengelola mengaku selama ini hanya menyerahkan uang retribusi kepada kepala uptd dan tidak pernah mendapatkan tanda bukti setor. 
pihak pengelola menganggap kewajibannya menyetorkan retribusi telah terlaksana ketika menyerahkan uang kepada kepala uptd. atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah kabupaten lamteng sebesar rp116.000.000 dengan rincian pada sts tanggal 1 april 2024 sebesar rp50.000.000, 16 april 2024 sebesar rp48.000.000, dan 19 april 2024 sebesar rp18.000.000.
kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerah. juga, perjanjian kerja sama nomor 551/049/pks/d.b.iv.14/2023 nomor 005/u.a/v/2023 tentang pengelolaan parkir plaza bandar jaya kabupaten lamteng 
permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan atas pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi tempat khusus parkir tidak dapat segera dimanfaatkan oleh pemkab lamteng.
hal tersebut disebabkan oleh kepala dishub dan kepala uptd parkir pada plaza bandar jaya tidak memedomani ketentuan penyetoran retribusi tempat khusus parkir.
bpk merekomendasikan kepada bupati lamteng agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada kepala dishub dan kepala uptd parkir pada plaza bandar jaya terkait dengan penyalahgunaan wewenang atas penggunaan uang retribusi tempat khusus parkir untuk keperluan pribadi.
juga, memerintahkan kepala dishub untuk melakukan revisi perjanjian kerja sama terkait mekanisme penyetoran retribusi tempat khusus parkir supaya pihak pengelola secara langsung menyetorkan retribusi ke kas daerah dan menyampaikan bukti setor retribusi kepada bendahara penerimaan.
serta, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama terkait pengelolaan tempat khusus parkir pada plaza bandar jaya sesuai dengan ketentuan. 
sayang, terkait masalah ini sekretaris kabupaten lamteng kusuma riyadi belum berhasil dikonfirmasi. saat dihubungi nomor teleponnya tidak aktif. demikian juga pesan belum terkirim. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 14 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan