Jabar Masuk Daerah Paling Rawan di Pilkada 2024, Ini Arahan Bawaslu RI

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 25 Jul 2024 - 19:59

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menginstruksikan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi gangguan di Jawa Barat pada Pilkada 2024.-FOTO IST -

Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih; Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih; Pemilih yang pindah domisili tetapi belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan; dan Pemilih dengan permasalahan administrasi kependudukan.

Pemilih yang datanya tidak sesuai antara Form A Daftar Pemilih dengan KTP-el, Kartu Keluarga, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS bersangkutan; Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas; Pemilih yang beralih status TNI/POLRI dari/ke masyarakat sipil; Pemilih yang menghuni rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan; dan Warga negara asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.

Diketahui, di tingkat kelurahan/desa, jajaran pengawas pemilu hanya terdiri dari satu orang, sedangkan di kelurahan/desa tersebut terdapat banyak TPS. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian prosedur atau dugaan pelanggaran lainnya ke jajaran Bawaslu terdekat, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun kelurahan/desa.

Meskipun demikian, jajaran Bawaslu Provinsi Lampung tetap berupaya melaksanakan pengawasan pada tahapan Coklit secara melekat dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.

Bawaslu Provinsi Lampung berharap dengan peluncuran Posko Kawal Hak Pilih, masyarakat yang mengalami kendala terkait hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan 2024 dapat menyampaikannya melalui posko-posko tersebut di kantor maupun media sosial Bawaslu Provinsi Lampung.

(jpnn/c1/abd)

jabar masuk daerah paling rawan di pilkada 2024, ini arahan bawaslu ri                            jakarta - provinsi jawa barat (jabar) termasuk dalam daerah paling rawan gangguan di pilkada 2024. 
berdasarkan indeks kerawanan pemilu (ikp), jabar ditetapkan sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi ke-4 di indonesia. 
menyikapi hal ini, badan pengawas pemilu (bawaslu) ri memberikan arahan kepada jajarannya di jabar untuk mulai memetakan langkah mitigasi risiko di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024.
anggota bawaslu ri, lolly suhenty, menyatakan bahwa pemetaan tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya dugaan pelanggaran pada pilkada 2024. 
lolly berharap pemetaan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder. 
“pemetaan kerawanan sangat penting untuk pegangan semua pihak. seluruh stakeholder harus bekerja sama agar semua berjalan lancar dan hal buruk tidak terjadi,” ujarnya pada kamis 25 juli 2024.
baca juga:anies unggul dalam survei terbaru, kaesang belum tembus 10 persen elektabilitas
jumlah daftar pemilih tetap (dpt) di provinsi jabar pada pemilu 2019 mencapai 20,4 juta pemilih atau 17,5 persen dari total keseluruhan pemilih di indonesia. 
hal ini menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan pilkada 2024 mendatang. pemetaan yang diluncurkan lebih dini ini bertujuan memastikan bahwa jika penyelenggara, pemilih, dan aparat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, pemilihan akan berjalan lancar.
koordinator divisi pencegahan, partisipasi, dan hubungan masyarakat bawaslu ri ini menambahkan bahwa jika penyelenggara, pemilih, aparat, serta stakeholder tidak bekerja maksimal, dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti masifnya hoaks di media sosial hingga gesekan antarmasyarakat dengan pilihan berbeda. 
“pemetaan kerawanan ini hadir sebagai salah satu pendukung agar pesta demokrasi berjalan lancar,” tegas lolly. data-data dalam pemetaan ini diharapkan bisa digunakan oleh stakeholder untuk mencegah hal-hal yang kurang baik. 
baca juga:soal sosok wakilnya di pilkada 2024, suprapto: pastinya bisa bekerjasama bangun mesuji
indeks kerawanan pilkada kini tengah disusun. anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri herwyn j.h. malonda mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyusunan input data indeks kerawanan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
’’indeks kerawanannya lagi diinput data,” kata herwyn di kantor bawaslu ri, jakarta, minggu (14/7).
untuk itu, dia belum dapat menjawab daerah mana saja yang termasuk daerah rawan pada pilkada 2024.
dikatakan pula bahwa indeks kerawanan pilkada 2024t akan segera disosialisasikan oleh bawaslu dalam waktu dekat.
“mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan publish sama seperti pada pemilu kemarin,” ucapnya.
indeks kerawanan itu, lanjut herwyn, akan menjadi bahan pertimbangan bagi bawaslu daerah dalam merumuskan strategi pengawasan yang tepat pada pelaksanaan pilkada 2024.
“mudah-mudahan akan dikeluarkan mana yang titik rawan bawaslu yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan jajaran bawaslu daerah,” katanya.
baca juga:penuhi hak pemilih di pilkada 2024, kpu pesisir barat siapkan tps khusus di rutan krui
selain menyusun indeks kerawanan, pihaknya juga terus melakukan penguatan untuk mengatasi isu-isu yang selama ini kerap terjadi selama pelaksanaan pemilu.
sebelumnya badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi lampung memasuki tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan tahun 2024, dengan metode pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pantarlih dari komisi pemilihan umum (kpu) yang dilaksanakan pada 24 juni hingga 24 juli 2024.
guna mengawasi tahapan tersebut, bawaslu provinsi lampung membuka posko aduan masyarakat terkait pengawalan hak pilih yang diluncurkan secara resmi oleh bawaslu republik indonesia pada rabu, 26 juni 2024, pukul 11:00 wit, yang dipusatkan di kota gorontalo serta disiarkan secara langsung melalui instagram dan youtube bawaslu ri.
dalam rangka memaksimalkan kerja pengawasan dan memastikan tahapan pencoklitan berjalan sesuai prosedur sehingga daftar pemilih akurat dan hak pilih terjamin, bawaslu provinsi lampung membuka 2.899 posko aduan bagi masyarakat yang tersebar di seluruh provinsi lampung.
sebanyak 16 posko aduan terletak di kantor bawaslu provinsi lampung dan kantor bawaslu kabupaten/kota, 229 posko di kecamatan yang terpusat di sekretariat panwaslu kecamatan, serta 2.654 posko di tingkat kelurahan/desa yang terletak di rumah panwaslu kelurahan/desa.
baca juga:bawaslu ri ingatkan pentingnya ketelitian dalam menangani dugaan pelanggaran pilkada 2024
pada tahapan ini, bawaslu provinsi lampung telah melakukan mitigasi terkait kerawanan prosedur coklit, antara lain:pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung; pantarlih melakukan coklit menggunakan teknologi terlebih dahulu; pantarlih tidak melaksanakan coklit tepat waktu.
kemudian pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat; pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat; pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan saat coklit, dan pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap kepala keluarga setelah melakukan coklit, pantarlih tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atau saran perbaikan pengawas pemilu.
selain itu, kerawanan akurasi data pemilih pada tahapan coklit meliputi: pemilih yang sulit didatangi secara langsung, seperti perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan, pemilih yang bekerja di kota/kabupaten tetapi tinggal di kota/kabupaten lain, dan pemilih dalam zona tapal batas wilayah.
pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih; pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih; pemilih yang pindah domisili tetapi belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan; dan pemilih dengan permasalahan administrasi kependudukan.
pemilih yang datanya tidak sesuai antara form a daftar pemilih dengan ktp-el, kartu keluarga, atau identitas kependudukan digital (ikd) di tps bersangkutan; pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas; pemilih yang beralih status tni/polri dari/ke masyarakat sipil; pemilih yang menghuni rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan; dan warga negara asing (wna) yang tercantum dalam daftar pemilih.
diketahui, di tingkat kelurahan/desa, jajaran pengawas pemilu hanya terdiri dari satu orang, sedangkan di kelurahan/desa tersebut terdapat banyak tps. oleh karena itu, bawaslu provinsi lampung mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian prosedur atau dugaan pelanggaran lainnya ke jajaran bawaslu terdekat, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun kelurahan/desa.
meskipun demikian, jajaran bawaslu provinsi lampung tetap berupaya melaksanakan pengawasan pada tahapan coklit secara melekat dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.
bawaslu provinsi lampung berharap dengan peluncuran posko kawal hak pilih, masyarakat yang mengalami kendala terkait hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan 2024 dapat menyampaikannya melalui posko-posko tersebut di kantor maupun media sosial bawaslu provinsi lampung.
 (jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 26 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan