JAKARTA – Dipecat Mardiono, kepengurusan DPW PPP Provinsi Bali melawan.
Pengurus DPW PPP Provinsi Bali menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP M. Mardiono terhadap Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni.
Mardiono dianggap sewenang-wenang tanpa memikirkan kelanjutan partai berlambang Ka’bah, khususnya di Provinsi Bali yang berhasil mendongkrak raihan kursi parlemen di bawah kepemimpinan. Idy Muzayyad dan Thobahul Aftoni melawan dengan mendatangi Kantor DPP PPP. Baca Juga: Rapat Paripurna, Puan Maharani Menyinggung Masalah PPPK Dengan metode ini, Anda akan tertidur dalam sekejap! Luar biasa “Kehadiran kami di DPP PPP ini untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang,” kata Idy Muzayyad didampingi Thobahul Aftoni seusai menyerahkan surat keberatan pemecatan tersebut langsung kepada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Nurman Zein Nahdi, di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
Menurut Idy Muzayyad, langkah keberatan pemecatan tersebut dilakukannya setelah di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.
“Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Sangat mengejutkan bagi kami. Kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar? Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini, kan, zalim namanya,” ungkap Idy Muzayyad. Baca Juga: Mardiono Bakar Semangat Kader PPP Sulsel untuk Kembali Menang di Pilkada 2024 Idy Muzayyad mengatakan Plt DPW Bali telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024, dengan bukti kenaikan kursi 100 persen di DPRD Kabupaten. Dia menerangkan sampai pernyataan ini dibuat tidak pernah menerima surat pemanggilan, peringatan, ataupun pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali.
Artinya, keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasai bernafas keislaman. Baca Juga: Anies-Sohibul Didukung PKS, Awiek PPP: Tokoh yang Satu Ceruk Suara “PPP ini, kan, partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayun terlebih dahulu. Ini, kan, tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” ungkapnya.
Sementara , Sekretaris DPW PPP Bali Thobahul Aftoni menambahkan keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kezaliman dari pimpinan DPP saat ini yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip perjuangan partai, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah, dan kebersamaan. “Pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomana gunung es kebijakan DPP PPP yang tidak tepat,” ucap pria yang akrab disapa Toni itu.
Dia menyampaikan terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan objektif dan rasional, yang kemudian terbukti menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024 lalu. Mulai dari pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan Majelis-Majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai.
“Buktinya, surat dari empat Majelis DPP PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus dilanggarnya,” ujar Toni. “Demi menjaga kekompakan dan soliditas partai. Sekarang kok malah memecat dengan semena-mena. Maka jangan salahkan kami, karena kami yang dizzalimi. Dan ingat, doanya madzlum (orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah SWT),” kata dia.
Toni mengingatkan DPW PPP lain sangat mungkin akan mengalami hal serupa. Sebelumnya, Ketua DPW PPP Sumatera Selatan (Sumsel) juga sudah dinonaktifkan oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP secara sepihak. “PPP sebagai partai Islam tertua hakikatnya bukanlah milik sejumlah kecil pengurus DPP PPP apalagi milik Plt Ketua Umum DPP PPP seorang beserta kroninya yang selama ini mengendalikan partai dengan suka-suka dan condong ugal-ugalan yang mengakibatkan kegagalan partai dalam menghadapi Pemilu 2024 silam,” tegasnya. (jpnn/c1/abd)