BANDARLAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menekankan pentingnya harmonisasi pascapemilu bisa berdampak pada kondusivitas pelaksanaan Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Lampung Suheri menyampaikan bahwa pada 21 Mei 2024, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum untuk Provinsi Lampung, termasuk pemilu legislatif dan pilpres, telah final dan mengikat.
Menurut Suheri, Bawaslu Lampung, yang diberi mandat oleh undang-undang pemilu untuk mengawasi seluruh tahapan dari awal hingga akhir, berhasil memastikan pemilu di Lampung berjalan lancar secara umum.
“Kalaupun ada masalah, hanya riak-riak kecil saja. Secara keseluruhan, Bawaslu Lampung mendapat apresiasi dari Bawaslu RI atas kinerja pengawasan yang menghasilkan pemilu yang legitimate dan berjalan lancar, aman, sesuai harapan masyarakat Lampung,” jelas Suheri saat menjadi narasumber pada Talkshow RRI Bandar Lampung bertajuk “Pesan Kesatuan dan Harmoni Pasca Pemilu” pada Senin, 3 Juni 2024.
BACA JUGA:Sebut Menarik, Puan Maharani “Lirik” Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta
Lebih lanjut, Suheri menegaskan bahwa dalam setiap kontestasi pemilu pasti ada pelanggaran, baik secara administrasi, etik, maupun pidana.
“Salah satu contohnya, di Kabupaten Tanggamus, sudah ada yang dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Tanggamus. Ini membuktikan bahwa kami (Bawaslu) menjalankan peran kami sebagai pengawas di setiap tahapan pemilu,” ujar mantan Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara tersebut.
Suheri, alumnus Fisip Unila, juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan harmoni pasca pemilu di Provinsi Lampung dengan mengedepankan persatuan dan kedamaian.
“Masyarakat Lampung sudah banyak yang melek politik, terbukti kita lebih mengedepankan persatuan dan kedamaian dalam pelaksanaan pemilu. Hasilnya luar biasa. Dari tahapan awal hingga penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, menunjukkan kesadaran politik yang tinggi di masyarakat Lampung,” imbuhnya.
Ia berharap harmoni dan kesatuan yang terjaga selama pemilu legislatif dan pilpres dapat dipertahankan saat pelaksanaan pilkada pada tanggal 27 November 2024 nanti.
BACA JUGA:Seluruh Gardu Induk PLN Telah Kembali Bertegangan Listrik
Sebelumnya Kepada 16 panitia pengawas kelurahan/desa (PKD) se-Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang baru dilantik, Hamid Badrul Munir menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu.
’’Tahapan pemilihan serentak sudah dimulai. Tugas PKD yang baru dilantik telah menanti. Pengabdian kepada negara akan kembali dimulai, tolong jaga integritas saudara sebagai seorang pengawas pemilu,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Pesawaran ini.
Kepada PKD incumbent, Hamid meminta agar Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi kinerja dan dapat meningkatkan performa pada pemilihan kepala daerah.
“PKD yang lama yang masih terpilih kembali dapat mengevaluasi dan melakukan pemetaan baik dalam konteks money politic atau dugaan pelanggaran lainnya. Ketika ada kendala di lapangan, segera konsultasikan kepada pengawas setingkat di atasnya,” tambah Hamid.