Namun, tren kenaikan yang konsisten tetap perlu diwaspadai. Apalagi jika pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk menyeimbangkannya.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai memperbesar porsi utang berdenominasi rupiah, memperpanjang jatuh tempo, dan menerbitkan instrumen baru seperti green bond.
Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada investor asing serta meredam dampak fluktuasi global. Namun, strategi ini perlu diiringi reformasi pajak, efisiensi belanja, dan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
Mengutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, peristiwa luar biasa seperti pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global sejak 2019 menjadi faktor utama lebarnya defisit anggaran.
Defisit 2020 mencapai 6,14% akibat besarnya belanja untuk penanganan pandemi; defisit 2021 menurun menjadi 4,57% seiring pemulihan awal ekonomi; defisit 2022 turun lagi menjadi 2,35% karena ekonomi nasional bangkit; dan defisit 2023 menyusut menjadi 1,61% berkat dukungan APBN yang semakin baik.
Meski tren defisit menurun, pembiayaan tetap dilakukan karena kondisi keuangan negara belum cukup untuk membiayai pembangunan secara penuh. Akibatnya, kebijakan fiskal yang ditempuh menyebabkan peningkatan pembiayaan anggaran.
Defisit 2025 diproyeksikan mencapai Rp616,2 triliun; pembiayaan utang 2025 sebesar Rp775,9 triliun; pembiayaan investasi Rp154,5 triliun; dan pemberian pinjaman Rp5,4 triliun.
Dalam RAPBN 2025, pembiayaan utang negara sebesar Rp775,867,5 miliar direncanakan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN. Kenaikan utang negara merupakan konsekuensi dari defisit anggaran, faktor eksternal seperti gejolak global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Meskipun pemerintah menyebut rasio utang masih aman, kewaspadaan tetap diperlukan agar beban tidak semakin berat di masa depan. (beritasatu.com/c1)