DPR Minta Kemenlu Siapkan Langkah Antisipatif terkait Kericuhan di Nepal

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono angkat bicara terkait kericuhan yang tengah terjadi di Nepal.
Ia meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) segera mengambil langkah antisipatif demi menjaga keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Nepal.
“Karena menyangkut keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Nepal, baik dalam kapasitas diplomatik, pendidikan, maupun kegiatan sosial dan ekonomi,” ujar Dave kepada wartawan, Kamis 11 September 2025.
Kerusuhan di Nepal pecah pada Selasa 9 September 2025, saat demonstrasi berubah menjadi aksi anarkistis.
Massa membakar gedung parlemen, kantor pemerintah, dan rumah para politikus. Beberapa menteri bahkan harus dievakuasi menggunakan helikopter militer akibat rumah mereka dikepung dan diserang oleh massa.
Terkait situasi tersebut, Dave menekankan pentingnya respons cepat dan terukur dari pemerintah Indonesia.
“Kami menilai penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif yang terukur dan berbasis risiko,” tambahnya.
Ia juga mengimbau WNI di Nepal untuk tetap tenang dan waspada. “Masyarakat Indonesia yang berada di Nepal untuk tetap menjaga ketenangan, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mengambil risiko yang dapat membahayakan diri,” kata Dave.
Dirinya juga meminta WNI untuk selalu mengikuti informasi resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun otoritas setempat. “Termasuk informasi terkait pergerakan, akses publik, dan potensi gangguan keamanan,” pungkasnya.
Menanggapi situasi di Nepal, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha, memastikan bahwa sejauh ini seluruh WNI di Nepal berada dalam kondisi aman.
“Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban kerusuhan tersebut,” ujar Judha di Jakarta, Rabu 10 September 2025.
Menurut data Kemlu RI, saat ini terdapat 57 WNI yang menetap di Nepal. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan KBRI Dhaka yang merangkap akreditasi untuk Nepal, Konsul Kehormatan RI di Nepal, serta simpul masyarakat Indonesia setempat.
“Bagi WNI yang saat ini sedang melakukan kunjungan atau berwisata di Nepal, mereka diminta segera melakukan lapor diri ke hotline KBRI Dhaka,” tegas Judha. (disway/c1/yud)