Berdasarkan fungsi, pagu anggaran Kemenkeu TA 2026 tersebut perinciannya untuk fungsi pelayanan umum Rp47,77 triliun. Sedangkan fungsi ekonomi anggarannya Rp249,26 miliar dan fungsi pendidikan Rp3,99 triliun.
Secara terperinci, pagu anggaran Kemenkeu Rp 52,016 triliun. Angka tersebut sedikit lebih rendah dengan usulan anggaran yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp52,017 triliun, sebelum dia digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Di sisi lain, pemerintah diminta membenahi alokasi anggaran negara agar benar-benar menyentuh kebutuhan substansial rakyat. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai apabila pemerintah berhasil memperbaiki alokasi anggaran negara, maka akan tercipta kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
"Tentu dampak berantainya adalah yang kita harapkan akan terjadi, tentu kualitas hidup masyarakat yang lebih baik," ungkap Riefky saat dialog dalam program Investor Market Today di Beritasatu TV, Kamis (11/9).
Riefky menyoroti adanya potensi salah alokasi anggaran pada program-program yang dinilai kurang produktif. Salah satunya program makanan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran ratusan triliun rupiah.
’’Kalau ini kemudian dialihkan ke belanja-belanja yang lebih produktif, belanja-belanja yang lebih substansial seperti misalnya perbaikan sekolah dan perbaikan rumah sakit, ini nampaknya akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” kata Riefky.
Selain itu, program MBG belum melalui proses regulatory impact assessment (RIA) yang semestinya menjadi dasar setiap kebijakan besar. Sementara itu, sejumlah pos anggaran lain yang telah melewati proses kajian terbukti memiliki dampak lebih inklusif dan signifikan bagi masyarakat.
’’Studi MBG ini memang belum menyiratkan akan ada dampak yang sebesar itu dan bahkan se-inklusif itu,” imbuh Riefky. (beritasatu.com/c1)