“Keluhan masyarakat akan kami catat dan tindak lanjuti. Aspirasi sah tetap bisa disampaikan tanpa harus menimbulkan kericuhan,” pungkasnya.
Ratusan pedemo dari ojek online menggeruduk Kawasan Gedung DPR imbas rekannya tewas dilindas Barracuda Brimob.
Dalam pantauan Disway.Id di lokasi, ratusan pendemo terdiri dari Ojol, Mahasiswa, dan pelajaran yang turut menyuarakan aspirasi mengenai tuntutan tersebut.
Menurut salah satu massa aksi, Rijal mengatakan bahwa tindakan dilakukan oleh pihak berwajib sangat tidak patut dicontoh. Dengan kejadian tersebut memakan beberapa korban jiwa.
“Kita disini mau menuntut keadilan yang dilakukan pihak kepolisian hingga memakan nyawa dengan menabrakan mobil rantis,” jelas Rijal di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Selain itu, Rijal berpendapat bahwa kenaikan tunjangan para Dewan sangat tidak masuk akal.
Ia membandingkan penghasilan yang diterima sebagai ojol yang setiap harinya hanya menghasilkan Rp350 ribu setiap harinya.
“Ga masuk akal banget kenaikannya, beda banget sama saya yang biasa narik sana sini,” terang Ijal.
Ijal meminta kepada Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8, Prabowo Subianto agar cepat mengusut tuntas pembunuh ojol dan mendengar aspirasi massa aksi.
“Saya berharap agar Prabowo jangan memihak kepada mereka (pejabat). Yang harusnya diperhatikan itu masyarakat. Semoga suara kita didengar,” pungkasnya.
Komunitas Ojol Lampung Kerahkan Pasukan ke Jakarta
Sementara itu Komunitas pengemudi ojek online (ojol) di Provinsi Lampung mengecam keras insiden tewasnya seorang demonstran yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi ricuh di depan kantor DPR RI, Jakarta.
Ketua Umum Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspool) Lampung Miftahul Huda menyebut peristiwa itu sebagai tindakan keji aparat terhadap rakyat.
’’Kami mengutuk keras kebiadaban aparat. Mereka digaji dari uang rakyat. Korban sudah terlihat jelas dari jauh, tetapi mobil aparat bukannya berhenti malah melindas. Benar-benar jahat,” tandas Huda, Jumat (29/8).
Ia menegaskan tanggung jawab atas kejadian itu tidak bisa hanya dibebankan pada oknum di lapangan, melainkan menjadi tanggung jawab pimpinan institusi kepolisian. Menurutnya, permintaan maaf Kapolri belum cukup tanpa langkah konkret.