Riefky menilai, pembangunan daerah yang diambil alih langsung pemerintah pusat belum tentu berbanding lurus dengan kebutuhan daerah. Pemerintah pusat saat ini justru lebih memprioritaskan program utama, seperti makan bergizi gratis (MBG).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dana TKD dipangkas dan pembangunan daerah akan diurus langsung pemerintah pusat. Ini juga menjadi alasan belanja pemerintah pusat naik 16% yoy menjadi Rp3.136,5 triliun untuk 2026.
Sri Mulyani menjelaskan, keputusan pemangkasan TKD ini karena banyak program daerah yang jalan di tempat. Beberapa contoh diskresi tersebut adalah instruksi presiden (inpres) jalan daerah dan inpres infrastruktur daerah.
"Bahkan sekarang masalah sampah daerah pun juga akan diambil alih," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Kamis (21/8).
Pemangkasan TKD salah satunya dilakukan untuk mengalihkan anggaran ke program prioritas pemerintah pusat. Beberapa program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yakni program 3 juta rumah, Koperasi Desa Merah Putih, dan MBG. (beritasatu.com/c1)