JAKARTA – Partai NasDem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dialihkan lebih dahulu sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), apabila dalam waktu dekat belum memungkinkan untuk ditetapkan sebagai pengganti resmi Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menyebut langkah ini perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi keuangan negara dan dinamika politik saat ini. Selain itu, menurutnya, usulan ini sekaligus menjadi solusi untuk menghindari polemik berkepanjangan soal status IKN dan mencegah infrastruktur yang telah dibangun menjadi terbengkalai.
“Jakarta bisa tetap menjadi pusat pemerintahan sampai semua aspek seperti infrastruktur, kebijakan mutasi ASN, dan kesiapan administratif benar-benar siap,” kata Saan di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Jumat.
Ia juga menekankan pentingnya moratorium sementara terhadap pembangunan IKN, agar ritme pembangunannya bisa disesuaikan dengan kekuatan fiskal negara serta prioritas nasional yang tengah berjalan.
Menurut Saan, hingga kini terdapat sejumlah hambatan yang membuat proses pembangunan IKN tidak berjalan maksimal, salah satunya belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan fungsi ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Prosesnya masih dalam tahap evaluasi ulang oleh pemerintah untuk menyesuaikan strategi pembangunan IKN,” ujarnya.
Ketiadaan Keppres tersebut, lanjutnya, membuat pemerintah belum memiliki kejelasan terkait waktu pemindahan ASN serta jumlah kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan bahwa jika IKN dialihkan menjadi ibu kota Kalimantan Timur, maka pengelolaan asetnya akan diserahkan kepada pemerintah provinsi setempat.
Rifqi, yang juga berasal dari Fraksi NasDem, menilai usulan ini merupakan jalan tengah yang rasional untuk mengakhiri ketidakpastian di tengah masyarakat maupun kalangan elit.
“Gagasan NasDem ini menurut saya merupakan pendekatan paling moderat untuk meredam polemik yang selama ini berkembang terkait IKN,” ujar Rifqi. (ant/c1/abd)
Kategori :