JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diprediksi melebar mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Defisit tersebut melebar dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp616 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB. Meski melebar, Menkeu memastikan defisit ini masih bisa dikelola oleh pemerintah.
’’Dan untuk defisit totalnya di Rp662 triliun, menjadi 2,78 persen dari PDB, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Tetapi masih cukup manageable," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran DPR RI di kompleks parlemen, Senayan.
Sri Mulyani juga menyampaikan agar tidak menambah utang pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pihaknya meminta izin DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2024 senilai Rp85,6 triliun. "Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang," ucapnya.
Dalam laporan Kemenkeu, tercatat bahwa pembiayaan utang selama ini menjadi komponen terbesar dari sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran. Sampai semester I-2025, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp283,581,4 miliar yang terdiri atas pembiayaan utang Rp315.147,6 miliar dan pembiayaan investasi sebesar negatif Rp33.518,1 miliar.
Kemudian pemberian pinjaman neto sebesar Rp1.283,5 miliar dan pembiayaan lainnya sebesar Rp398,3 miliar. Sementara sampai semester I-2025, realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun.
"Jadi karena adanya beberapa target seperti yang dilihat, beberapa kegiatan ekonomi yang melemah, selain juga beberapa measure, seperti PPN (pajak pertambahan nilai) 12 persen yang tidak jadi diberlakukan atau hanya diberlakukan pada barang mewah, itu menyebabkan kita kehilangan target yang senilai Rp71 triliun di APBN 2025," ungkap Sri Mulyani. (jpc/c1)