JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara sebesar Rp806,2 triliun per 30 April 2025. Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya pengeluaran untuk pemilu seperti pada tahun 2024.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dari angka belanja pemerintah pusat itu, sebanyak Rp253,6 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp293,1 triliun berasal dari belanja non-K/L.
"Penurunan realisasi belanja pemerintah pusat secara tahunan mencapai 7,6%. Suahasil menegaskan bahwa hal ini disebabkan oleh momentum pemilu yang terjadi pada 2024 tetapi tidak terulang pada 2025," ucapnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jumat (23/5).
Ia menyatakan, belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun itu baru mencapai 20,2% dari total pagu APBN.
"APBN 2025 tetap difungsikan sebagai instrumen countercyclical dan akan dikelola secara hati-hati namun tetap ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global," paparnya.
Dari belanja kementerian/lembaga, realisasi belanja pegawai hingga April 2025 mencapai Rp102 triliun atau 15,7% dari total pagu, dengan Rp22,5 triliun di antaranya terealisasi khusus pada bulan April.
Suahasil menyebut peningkatan 6% dalam belanja pegawai dipicu oleh penambahan tenaga pengajar, terutama sebanyak 301.968 guru non-PNS yang mulai dibiayai tahun ini.