JAKARTA - Pemerintah menetapkan komitmen untuk pengurangan karbon pada 2030. Upaya tersebut membutuhkan anggaran besar, yaitu mencapai Rp400 triliun. Saat ini dana yang terkumpul baru Rp21 triliunan dan masih ada kekurangan yang cukup besar.
Upaya Indonesia untuk pengurangan emisi karbon itu berada dalam kerangka Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink. Yaitu kondisi di mana sektor kehutanan dan lahan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya. Dengan kata lain, tingkat serapan karbon oleh hutan dan lahan lebih tinggi daripada emisi yang dihasilkan oleh sektor tersebut.
Target FOLU Net Sink 2030 di Indonesia adalah untuk mencapai kondisi ini pada 2030. Penasihat senior FOLU Net Sink 2030 Ruandha Sugardiman menceritakan, pada 2022 lalu tim FOLU Net Sink 2030 menyusun kebutuhan anggaran Rp200 triliun.
"Kemudian membengkak sampai Rp400 triliun," katanya di kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Jakarta pada Jumat (16/5). Kebutuhan anggaran jumbo itu meliputi lima poin utama pengurangan emisi karbon. Meliputi kehutanan, sampah, dan lainnya.
Ruandha mengakui kebutuhan anggaran pengurangan karbon atau FOLU Net Sink 2030 tidak bisa diambil dari APBN. Karena nanti APBN akan semakin bengkak. Maka dibuka regulasi bahwa untuk menuju FOLU Net Sink 2030 itu bisa melalui beragam sumber. Di antaranya lewat perdagangan karbon yang sudah diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu.
"Sekarang terkumpul sekitar Rp21 triliun," katanya. Sehingga masih banyak kekurangan. Dana tersebut disimpan di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidip (BPDLH). Dana itu digunakan untuk membiayai program-program kehutanan dan lingkungan. Seperti penutupan lahan hutan atau penghijauan, pencegahan deforestasi, dan lainnya.
Dia berharap dalam lima tahun ke depan dana untuk memenuhi kebutuhan program tersebut bisa dicukupi. Pemerintah terus berupaya membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Supaya dapat suntikan dana untuk menuju FOLU Net Sink 2030. "Inggris kita dekati. Jerman juga," jelasnya.
Upaya yang sedang gencar dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya serap karbon oleh hutan. Sehingga tutupan hutan terus dijaga. Selain itu pemerintah juga menjaga keberadaan hutan mangrove. Karena hutan mangrove bisa menyerap karbon lebih kuat sampai tujuh kali lipat dibandingkan hutan umumnya. Indonesia berharap serapan karbon lebih besar dari pada emisi yang dikeluarkan. (jpc/c1)