Kondisi ini, lanjut Tito, menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Tito mengatakan, pihaknya akan membantu menyiapkan sistem penganggaran agar pemda dapat menyusun program dukungan tersebut. ’’Apabila program telah tertuang dalam APBD, maka daerah wajib merealisasikannya. Hal ini nantinya juga menjadi bagian dari pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Kemendagri,’’ ungkapnya.
Selain itu, kata Tito, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menyusun petunjuk teknis dari program dukungan tersebut. Menurut Tito, upaya mendorong penggunaan bahasa Indonesia dapat berbasis pada pendekatan penghargaan. ’’Karena itu, beberapa program dukungan dapat berupa pelaksanaan berbagai lomba yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Daerah yang berprestasi dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia akan diberi penghargaan. (rls/gie/jpc/c1)