JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang merugikan petani, terutama terkait harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).
Pernyataan tegas Prabowo ini disampaikan ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2).
"Saya ulangi, Rp 6.500. Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu cara-cara orang kecil selalu dikorbankan," tegasnya dalam keterangan resminya di Jakarta.
Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada para pengusaha penggilingan padi yang mencoba untuk memainkan harga gabah.
Ia menjelaskan ada indikasi oknum tertentu yang masih berupaya untuk menekan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani, serta menghambat program swasembada pangan nasional.
"Saya mengimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tetapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak," tegasnya lagi.
Menurut Prabowo, tekanan harga gabah ketika panen melimpah adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia.
"Ini berarti ada yang mau bermain-main dengan kita dan pemerintah Indonesia. Ini sangat tidak menghormati pemerintah. Mereka sengaja ingin memanfaatkan situasi untuk menekan harga," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan pelanggaran terhadap HPP gabah 2025 sebesar Rp 6.500 per kg yang ditetapkan Presiden Prabowo akan ditindak secara hukum.
"Jika ada yang menjual gabah di bawah HPP yang sudah ditetapkan pemerintah, maka aparat penegak hukum akan mengambil langkah lebih lanjut," tegasnya dalam rapat koordinasi Kemenko Pangan, Jumat (31/1).
Zulhas – sapaan akrab Zulkifli Hasan juga menekankan penyerapan gabah pada puncak panen raya Februari-April 2025 harus optimal, dengan target setidaknya 3 juta ton beras.
Untuk memastikan penyerapan gabah sesuai dengan HPP, Zulhas menyatakan pemerintah akan melibatkan TNI-Polri, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa-desa.
"Bulog, TNI, dan Polri akan bersama-sama memastikan harga gabah terserap dengan harga yang sudah ditentukan. Kita harus mencapai target serapan minimal 3 juta ton beras," jelasnya.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan HPP Gabah sebesar Rp 6.500 per kg bertujuan melindungi kesejahteraan petani dan memastikan kedaulatan pangan nasional.
Pemerintah akan bertindak tegas terhadap spekulan dan pihak yang mencoba untuk menekan harga gabah 2025 yang sudah ditetapkan sebear Rp 6.500 per kilogram oleh Presiden Prabowo.