BANDAR LAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sudah bergerak melakukan action action yang mengedepankan kepentingan rakyat dari awal tahun 2025 ini.
Dibawah kepemimpinan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, action-action dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat diantaranya terkait harga singkong, penanganan banjir, keamanan pangan, pelayanan dan beberapa upaya lainnya.
DPRD Provinsi Lampung juga sudah membentuk panitia khusus (pansus) Tata Niaga Singkong yang saat ini sudah mengeluarkan output-output. Diantaranya mendorong pemerintah pusat, baru baru ini Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun sudah bersikap.
Ini juga berkat respon cepat Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.
--
BACA JUGA:DPRD Lampung Tolak Penghapusan Sistem Zonasi
Mulai dari menerima aspirasi petani singkong, hingga mendelegasikan Pansus gerak memperjuangkan ke pemerintah pusat.
Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi keputusan ini akan dikenakan sanksi tegas.
“Kami akan memastikan semua pihak mematuhi keputusan ini. Jika ada perusahaan yang tidak mengindahkan, akan ada sanksi tegas sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Mengenai keamanan pangan, Giri mendorong program makan bergizi gratis segera direalisasikan secara merata di Lampung.
--
BACA JUGA:Bedah Buku: Menuju Lampung Maju dan Terdepan
“DPRD memiliki kedudukan yang sejajar dan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah untuk saling bersinergi dengan optimal dalam membangun Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia mengatakan, dengan adanya jalinan kemitraan, pihaknya meminta pemerintah daerah dapat dengan segera mengimplementasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yakni makan bergizi gratis.
Ia memastikan, melalui sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD, maka program tersebut dapat berjalan dengan baik kedepannya.